RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sengkarut penangan covid 19 masih menjadi polemik tersendiri. Tak sedikit kebijakan yang menuai kritikan. Kebijakan New Normal yang terkesan dipaksakan karena Indonesia belum memenuhi syarat WHO juga dipertanyakan.
Bahkan baru baru ini presiden sempat marah karena buruknya penanganan covid oleh para mentri. Reshufle pun menjadi ancaman agar mereka lengser dari kursi. Ngotot pilkada di tengah pandemi juga tak lepas dari sorotan para politisi.
Hal ini tidak lepas dari keputusan New Normal, tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2020 yang semula sempat tertunda sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 terkait pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada 4 Mei 2020.
Perpu tersebut mengubah waktu pelaksaan pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 sebagaimana yang dicantumkan pada UU No 10 Tahun 2016, kini sudah diputuskan menjadi Desember 2020.(timesindonesia.co.id/18/06/2020)
Dalam rakor Rakor yang digelar melalui Video Conference di Command Center, Balai Kota Medan, Jumat (5/6/2020), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan, ada sejumlah alasan yang mendasari Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan meski masih di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mewabah Indonesia.
“Selain sebagai keputusan politik bersama, alasan Pilkada tetap dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi yaitu sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Selain itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi di tengah pandemi seperti hal negara-negara lain di dunia,” katanya.( Medan.tribunnews.com/06/06/2020)
Selain itu, alasan lainnya yakni di dunia internasional, keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi (democracy index) dari sebuah negara.
“Indeks ini setiap tahun dilansir oleh Economist Inteligent Unit (EIU) dan selanjutnya indeks ini dipakai oleh berbagai lembaga internasional, negara serta investor dalam menilai sebuah negara,” jelasnya.
Kebijakan semrawut ala Demokrasi kapitalis selalu berujung pada kapital. Demi kapital nyawa rakyat juga jadi tumbal. Bagaimana tidak? Pemilu di tengah pandemi juga menghasilkan banyak konsekuensi untuk ditangani. Mulai dari fasilitas kesehatan di TPS, edukasi yang perauasif agar rakyat ikuti protokol kesehatan, pastinya butuh penanganan yang tidak biasa. Adakah jaminan tidak ada penyebaran virus disana??
Tak ayal, muncul dugaan banyak pihak terkait kebijakan pemilu yang dipaksakan. Kursi kekuasaan yang bisa diperjualbelikan. Menjadi deretan rapor merah dari pelaksanaan Demokrasi Indonesia. Tentu kedewasaan Demokrasi yang diimpikan nihil tak ada kenyataan.
Belum lama ini, Mantan Menteri Ekonomi era Presien Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli bertemu dengan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Pertemuan keduanya ini ternyata membahas lucunya demokrasi kriminal yang ada di Indonesia.
Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bahwa dana triliunan rupiah itu harus dikeluarkannya untuk membayar partai-partai pendukung. Namun begitu, Refly mengklaim bahwa tidak usah RpRp 9 triliun, karena hanya butuh Rp 6 triliun saja untuk menguasai Indonesia.
Pilkada di tengah pandemi jelas semakin menguatkan watak demokrasi kapitalis. Rebutan kursi kekuasaan menjadi hiasan panggung Demokrasi kita. Mengangkat pemimpin yang adil dan pro rakyat tidak akan dihasilkan lewat sistem pemilu ala Demokrasi kapitalis. Karena penguasa hanya bekerja untuk tuannya. Siapa yang memberi modal untuk partai mereka.
Sungguh miris, harta dan rakyat di negara ini tergadai di tangan tak kentara. Para pemilik modal yang menjadi penguasa. Kabinet hanya boneka yang dimainkan untuknya. Rakyat hanya berguna ketika pilkada. Tak ada satupun yang peduli.
Teriakan dan ratapan anak negri tak terdengar karena telinga mereka telah tuli. Kekuasaan dan jabatan membuat mata hati mereka tertutupi. Lantas kemana kah umat ini akan kembali??
Allah SWT adalah sebaik baik tempat meminta dan bergantung. Allah telah menetapkan gar manusia berkuasa di muka bumi untuk menjadi khalifah yang adil dan bijaksana. Islam telah mengaturnya dengan sempurna. Kepemimpinan yang adil dan kehidupan yang sejahtera telah dijamin olehnya.
Melalui tangan rosul Nya, islam telah berhasil diwujudkan dalam sebuah negara. Itu adalah teladan yang nyata. Namun semua telah ditinggalkan oleh manusia yang lupa. Saatnya umat islam kembali pada teladan Rasulnya.
“Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik… ” (TQS.Al Azhab 21)
*Praktisi pendidikan
Comment