by

Indri NR: Memahami Jaminan Kehalalan Produk Dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law

-Opini-62 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law mengubah sistem penerbitan sertifikat halal. Jika sebelumnya sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini UU Ciptaker memberi alternatif sertifikat halal dapat diberikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Bab V Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal. Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

Kemudian, Pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.
Tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi.

Selain itu, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja.

Pasal 35A ayat (1) berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.

Selanjutnya, Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. (rri.co.di, 14 Oktober 2020).

Aturan baru yang terdapat UU Ciptaker sangat berpotensi untuk menjadikan sertifikasi produk halal hanya sebatas de yure, meskipun faktanya produk tersebut masih diragukan kehalalannya.

Disinyalir pula hal ini terkait juga dengan proyek Kawasan Industri Halal yang diluncurkan oleh pemerintah.
Tidak hanya pasal diatas yang dianggap bermasala, ada juga pasal terkiait self declare untuk pengakuan produk halal.

Self-declare atau pernyataan produk halal secara mandiri oleh UMKM sesuai pasal baru di UU Ciptaker, yakni Pasal 4A. Ayat 1 pasal tersebut berbunyi untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pada ayat 2 dijelaskan pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (kabar24.bisnis.com, 16/10/2020).
Produk Halal mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga menjadi sector yang diperhatikan dalam kebijakan UU Ciptaker.

Nilai konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2018 mencapai 220 miliar dollar AS, dan diproyeksikan naik menjadi 330,5 miliar dollar AS pada tahun 2025. Kemenperin bersama dengan para pemangku kepentingan berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah dari aspek perwilayahan, yaitu mendorong penyiapan ekosistem industri halal dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Potensi pengembangan industri produk halal inilah yang mendorong adanya revisi terkait penetapan Halal dalam UU Ciptaker yang hanya perlu waktu sehari. Sedangkan menurut MUI penentuan produk halal harus melalui fatwa dan kajian mendalam sesuai syariat. Perlu pendalaman dan proses yang detail, sehingga waktu sehari itu akan sangat kurang guna meninjau bahan baku, proses dan hasil produk yang akan disertifikasi.

Halal-Haram adalah standar yang dipakai oleh umat Islam dalam memilih segala sesuatu, apabila hal ini menjadi semu dalam peraturan undang-undang yang ada, maka banyak dari kaum muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia akan dirugikan. Perlu adanya regulasi yang jelas dalam penetapan aturan halal-haram dalam negara.

Makanan menjadi bagian penting dalam Islam sebab makanan akan memengaruhi fisik dan perilaku manusia. Islam mengatur Muslim untuk memakan makanan halal dan menghindari makanan haram dan meragukan.

Dalam buku Food Culture and Health in Pre- Modern Muslim Societies yang diedit David Waines, terungkap bahwa ekspansi wilayah membuat Muslim mengadopsi bahan makanan dan produksinya dari wilayah baru itu. Namun, standar yang diatur Islam mengenai makanan tetap dipertahankan.

Paulina Lewicka dalam bukunya Food and Foodways of Medieval Cairenes: Aspects of Life in an Islamic Metropolis of the Eastern Mediterranean menulis, pemberlakuan sanksi, baik moral maupun fisik, juga diterapkan. Teguran Rasulullah, penghancuran penyimpanan minuman keras, dan penahanan oleh petugas keamanan masa khalifah merupakan sanksi yang diberikan kepada mereka yang minum minuman keras.

Empat khalifah setelah Rasulullah wafat pada 633 M juga terus melakukan upaya untuk memastikan umat Islam mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Ali ibn Raashid ad-Dubayyaan dalam artikelnya, “Alcoholic Beverages: Legal Punishment and Detrimental Effects”, mengungkapkan, hukuman orang yang mengonsumsi minuman keras diberlakukan selama 28 tahun masa kekhalifahan empat sahabat Rasulullah.

Islam memiliki pandangan yang khas dan konsisten pada aturan penetapan halal-haram. Dan inilah hal urgen yang kita perlukan untuk saat ini.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 3 =

Rekomendasi Berita