Kinerja Dewan Pers Dinilai Lemah Tangani Kriminalisasi dan Diskriminasi Wartawan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Diskriminasi dan kriminalisasi Insan Pers kian merebak kepelosok Nusantara, mulai dari penghadangan, pemukulan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan terjadi pada insan pers. Hal itu membuat Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII) geram.

“Ini kejadian sudah sering terjadi terhadap insan pers di seluruh Indonesia. Yang harus disalahkan adalah Dewan Pers, lembaga pers seperti melihat dalam aquarium atas diskriminasi dan tindak kekerasan yang sering terjadi terhadap insan pers. Ujar Kasihhati saat ditemui di kantor sekretariat FPII, Kalibata, Jakarta, Kamis (16/3).

Sebagai ketua Presidium FPII yang memiliki anggota lebih dari 200 media di seluruh Indonesia dan sedikitnya 700 jurnalis, ia mengecam dan memandang ulah Dewan Pers yang menebarkan informasi terkait verfikasi media dan mendorong ke DPR segera merumuskan UU pers No. 40/1999 hanya berlaku pada media media yang sudah diversifikasi, tetapi media media yang tidak diversifikasi akan diarahkan ke KUHP.

“Itu namanya sudah di luar konteks dan Dewan Pers harus bertanggung jawab terhadap pembredelan, diskriminasi Pers maupun tindak kekerasan yang dilakukan para oknum terhadap insan pers.” tegasnya.

“Kemarin, Rabu (15/3) sudah terjadi tindakan penganiayaan dan diskriminasi terhadap jurnalis di Palopo dan Medan. Itu hal serius bagi FPII, dan kami akan ambil sikap tegas dengan segera menggelar aksi turun ke jalan secara nasional.” ucap Kasihhati.

Kasihhati juga menilai Dewan Pers hanya bisa dan sangat cepat menanggapi apabila ada somasi permberitaan terhadap media dalam peliputan, apalagi yang melayangkan somasi adalah Perusahaan atau corporate besar tapi sangat lemah ketika ada penganiayaan, pemukulan bahkan pembunuhan terhadap Insan Pers. Seolah-olah mereka tutup mata dan telinga.

”Coba tunjukkan kinerja Dewan Pers kepada saya, terutama penyelesaian kasus-kasus wartawan, tuntas tidak? ” tanyanya.

Mantan Pimpinan Redaksi ini juga meminta kepada Komisi I DPR RI utk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diminta FPII bulan lalu.

“Komisi I DPR RI sepertinya bisu atau memang sengaja mengulur waktu yaa, kalau memang itu terjadi atas kesengajaan, maka kami minta Komisi I DPR RI gelar konferensi pers untuk tindak tegas kebijakan kebijakan Dewan Pers yang sudah keluar dari fungsinya sebagai corong jurnalis yang independen. (Wesly, sumber: tim FPII/setnas)