by

Mesi Tri Jayanti*: Angka Kemiskinan Melonjak, Ancaman Resesi di Tengah Pandemi

-Opini-76 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Harus diakui wabah virus Covid-19 memang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya mengganggu sektor kesehatan, wabah pandemi yang tak kunjung melandai ini juga berhasil menekan perekonomian.

Ancaman resesi akibat pandemi covid-19 sedang melanda dunia. Beberapa negara sudah terpukul, yakni Jepang, Jerman, Hong Kong, Perancis, Italia, dan Singapura.

Di Indonesia, jumlah penduduk miskin terus meningkat. Bank Dunia memprediksi akan ada 5,5-8 juta masyarakat Indonesia jatuh dalam kemiskinan karena pandemi ini. Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia Economic Prospects Juli 2020, wabah Covid-19 membuat masyarakat Indonesia semakin sulit mencari nafkah. Pekerja di beberapa sektor sangat terdampak seperti transportasi dan konstruksi (detik.com, 16/07/2020).

World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects Juli 2020 secara virtual, Kamis (16/7/2020), menyatakan tanpa adanya dukungan masif pemerintah, apabila kita asumsi di mana ekonomi kontraksi hingga minus, maka kemiskinan akan meningkat sangat signifikan. Kondisi ini juga berpeluang makin parah jika tidak ada langkah serius yang diambil pemerintah.

Dilansir dari okezone.com (18/07/2020) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dibanding September 2019. Jika dibandingkan Maret 2019, meningkat 1,28 juta orang.

Adapun penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,38%, naik dibandingkan September 2019 sebesar 6,56%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan hingga Maret 2020 mencapai 11,16 juta. Naik dibandingkan dengan September 2019 yang mencapai 9,86 juta. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan 15,26 juta orang pada Maret 2020.

Hal ini dibandingkan dengan periode September 2019 yang sebesar 14,93 juta.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi sejak adanya pandemi virus Covid-19. Mayoritas provinsi mengalami kenaikan persentase kemiskinan. Tertinggi DKI naik 1,11 poin. Jabar naik 1,06 poin. Jatim, Yogyakarta juga naik.

Tidak ketinggalan, Bengkulu bergeser menjadi provinsi termiskin pertama di Pulau Sumatera. Menggantikan posisi Aceh yang sebelumnya menduduki posisi pertama. BPS mencatat penduduk miskin di Bengkulu naik menjadi 15,03 persen pada Maret 2020. Bila dilihat secara angka, penduduk miskin di provinsi tersebut meningkat dari 298,00 ribu orang menjadi 302,58 ribu orang.

Menanggapi kondisi kemiskinan ini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat harus berhemat mulai dari sekarang untuk menyiapkan dana darurat selama resesi.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Menurutnya, di saat seperti ini masyarakat jangan boros dan harus mempersiapkan kondisi terburuk untuk mencukupi keuangan (detik.com, 19/7/2020).

Namun pertanyaannya, cukupkah rakyat menghadapi resesi dengan berhemat?

Persoalan kemiskinan di negeri ini memang menjadi permasalahan lama yang tak kunjung selesai. Mimpi Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan nampaknya masih jauh panggang dari api. Jika sebelum pandemi saja kemiskinan sudah tidak mampu dituntaskan apalagi saat sedang terdampak pandemi.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, krisis ekonomi selalu terjadi mengikuti siklus perguliran tahun. Pada 1998 terjadi krisis moneter. Sepuluh tahun kemudian yakni pada 2008, dunia mengalami krisis finansial yang diawali kejatuhan Lehman Brothers. Kini di tahun 2020 ancaman resesi ekonomi yang diperparah dengan wabah pandemi kembali datang.

Jelas menghadapi resesi bukan hanya sekadar anjuran menabung dan menjauhi gaya hidup boros. Menjauhi sikap boros memang merupakan ajaran Islam, namun tak cukup untuk menyelesaikan resesi karena solusinya bersifat individual, sementara penyebab krisis bersifat sistemis bahkan fundamental.

Bagi rakyat yang hidupnya pas-pasan, tidak mungkin bisa menabung. Rakyat miskin sudah berhemat, tapi tetap terpukul secara ekonomi.

Maka solusi atas ancaman resesi ini bukan sekadar anjuran yang sifatnya individual. Harus solusi sistemis bahkan fundamental. Yakni mengubah sistem ekonomi kapitalisme menjadi sistem Islam.

Sebab kemiskinan yang menimpa umat saat ini lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang saja.

Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, ekonomi para kapitalis menjadi kuat, menggurita dan menguasai negara. Sedangkan jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka.

Dalam konteks global, di semua negara yang menganut kapitalisme-liberalisme-sekularisme telah tercipta kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dikutip dari merdeka.com (20/01/2020) hari ini jumlah miliarder di dunia meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, dan mereka memiliki kekayaan lebih besar 60 persen dari penduduk bumi.

Di tahun 2018 lalu, Oxfam International melaporkan bahwa 61 orang terkaya telah menguasai 82 persen dunia. Di sisi lain sebanyak 3.5 miliar orang miskin di dunia hanya memiliki aset kurang dari US$ 10 ribu. Karena itu mustahil kemiskinan bisa dientaskan bila dunia, termasuk negeri ini, masih menerapkan sistem yang rusak ini. Bahkan Oxfam International yang meriset data ini menyebut fenomena ini sebagai “gejala sistem ekonomi yang gagal!” (Tirto.id, 22/01/2018).

Sistem ekonomi Islam menjamin seluruh rakyat Indonesia terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Serta pemenuhan kebutuhan sekunder maupun tersier. Dalam Islam, pengaturan ekonomi harus diawali dengan menata pembagian kepemilikan ekonomi secara benar. Yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pembagian kepemilikan ini sangat penting agar tidak terjadi hegemoni ekonomi tanpa batas seperti sekarang ini.

Allah swt telah memperingatkan pada kita bahwa:

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit,.. ” (TQ.S Thaha : 124)

Karena itu wajib kita mencampakkan sistem selain Islam yang telah terbukti mendatangkan musibah demi musibah kepada kita. Hanya dengan kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Syariah akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Lebih dari itu, penerapan syariah Islam secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan adalah wujud ketakwaan yang hakiki kepada Allah SWT. Allah swt. berfirman:

“Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami membuka untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi’ (TQS al-A’raf : 96).

Semoga umat makin sadar kebaikan sistem Islam dan berjuang mewujudkannya demi kehidupan sejahtera dan diberkahi Allah SWT. Aamiin. Wallahu a’lam bish-shawab []

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + six =

Rekomendasi Berita