by

Mr.Kan : Lahan Freeport 100% Milik Indonesia, Mengapa 51% Bangga?

Mr. Kan Hiung, pengamat hukum dan politik
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Rejim pemerintahan Presiden Joko Widodo kuasai saham Freeport 51%, patutkah kita banggakan? Patut atau tidak coba kita rincikan sedikit dasar-dasar soal kontrak dan pemilik isi bumi yang dikeruk oleh freeport selama ini.



Berdasarkan informasi yang pernah saya dapatkan, masa kontrak freeport berakhir tahun 2021. Di dalam peraturan kontrak freeport persiapan perpanjangan kontrak dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Berarti sekarang persiapan perpanjangan kontrak freeport baru sedang dibuat Pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satu yang sudah disiapkan adalah kontrak MOU, namun MOU ini belum final, masih ada kontrak MOU yang harus di buat, tentunya final perpanjang kontrak freeport di tahun 2021.

Nah mengapa sudah dua kali sangat heboh bawah seakan prestasi yang wow untuk hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menguasai 51% saham freeport?
Pada dasarnya harus kita sadari sesadar-sadarnya bawah lahan atau isi bumi yang diuasai dan dikelola oleh Freeport sesungguhnya 100% milik Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bukan hanya 51%.
Heboh pertama kali dibantah oleh pihak Freeport, bahwa permintaan saham 51% belum sepenuhnya disetujui, ini sekarang heboh kedua kali.
Saya ingin sampaikan secara bijak berdasarkan hati nurani saya di dalam ulasan saya in. Saya kira jika pemerintahan Jokowi berusaha menguasai 51% saham freeport berarti telah mencapai prestasi yang patut kita banggakan, sudah lebih baik dari rejim pemerintahan presiden sebelumnya.
Namun menurut pendapat saya pribadi, masih jauh dari kebanggaan yang harus sepenuhnya untuk bangsa dan Negara Republik Indonesia, jika hanya kuasai saham freeport 51% dan mendapatkan royalty 10%.
Mengapa bangga padahal belum sepenuhnya mendapatkan Freeport? Negara Republik Indonesia adalah negara berdaulat artinya negara yang sudah merdeka, berdasarkan pasal 33 UUD 1945, sesungguhnya Indonesia sebagai pemilik daripada isi bumi yang ada di Freeport tidak diperbolehkan pihak asing atau pihak swasta ikut menguasai untuk mengeruknya, apalagi hasilnya langsung dikirim keluar negeri.
Jadi berdasarkan pengamatan saya, pihak asing menguasai isi bumi Indonesia itu sudah jelas bertentangan dengan pasal 33 UUD1945.
Memang tidak bisa kita pungkiri, kontrak Freeport merupakan kesalahan rejim kepemerintahan masa lalu, dimana kita ketahui kontrak pertama kali freeport pada jaman Orba tanggal 7 April 1967.
Akan tetapi pemerintahan jaman sekarang wajib memperbaikinya yang dapat menguntungkan bangsa dan negara Republik Indonesia yang sebesar-besarnya berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bukan hanya sekedar pencitraan saja yang masih tetap dalam kondisi merugikan Indonesia.
Mengapa saya sampaikan sesungguhnya belum ada kebanggaan sepenuhnya untuk bangsa dan Negara Republik Indonesia soal usaha pemerintahan Jokowi Menguasai saham freeport 51%?

“Karena isi bumi yang dikeruk dan dikuasai oleh freeport atau pihak asing selama 51 tahun adalah sepenuhnya 100% milik Negara Republik Indonesia, mengapa kita harus membeli saham isi bumi milik sendiri dan di dalam negeri sendiri? dan hanya dapatkan royalty 10%? ini jelas kita rugi, seperti jeruk makan jeruk.”

Tentu itu bukan suatu kebanggaan besar yang sepenuhnya bagi kita semua. Yang patut kita banggakan sepenuhnya adalah tidak ada perpanjang kontrak freeport lagi, jadi tanpa harus membeli saham 51% segala, selesai kontrak tahun 2021, udah putuskan kontraknya atau tidak perpanjang lagi.
Selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menguasai 100% lahan freeport, ganti namanya, Indonesia yang mengelola dan mengeruknya, sehingga hasilnya freeport 100% milik Negara Republik Indonesia bukan lagi pihak asing.
Mengapa Pemerintah Jokowi harus sibuk perpanjang kontrak freeport dan harus membeli saham 51% segala? judulnya Jokowi berhasil kuasai 51% freeport, ada apa ini? saya menduga ini bagian dari suatu unsur pencitraan karena udah dekat Pilpres.
Dalam kasus dugaan mufakat kejahatan itu, ada satu tokoh ternama Muhammad Reza Chalid melarikan diri dan tanpa beritanya sampai dengan hari ini, ada apa ini sebenarnya? Mengapa diam?
Saya berpendapat, Jangan lagi perpanjangan kontrak freeport. Habis kontrak tahun 2021, sekarang buat persiapan putuskan kontrak, bukan persiapan perpanjangan kontrak dan beli saham 51%. sehingga kedepannya lahan dan isi bumi yang ada d idalam penguasaan Freeport atau pihak asing sekarang ini akan kembali 100% menjadi milik bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai pasal 33 UUD 1945.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 6 =

Rekomendasi Berita