by

Mufida Ummu Abdi: Redenominasi, Untuk Kepentingan Siapa?

-Opini-27 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Masih di masa pandemi, mencuat wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Banyak hal yang akan dibahas dalam rencana tersebut.

Salah satunya adalah RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi). Apakah Redenominasi itu? Dan adakah urgensinya untuk dibahas saat ini?

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya (Wikipedia bahasa Indonesia).

Rencananya Indonesia akan menyederhanakan nilai mata uangnya dengan menghapus 3 digit nol. Sehingga untuk pecahan Rp. 1000 berganti menjadi Rp. 1.

Dilansir CNBC INDONESIA, dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang).

Dalam kajian mendalam Bank Indonesia (BI) redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya.

Alasan diajukannya RUU ini adalah untuk mencapai efisiensi perekonomian.
“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi). Urgensi pembentukan: Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah,” tulis Kemenkeu dalam PMK-nya, Senin (6/7/2020).

Kemudian urgensi kedua adalah menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah (www.cnbcindonesia.com)

Tak Memihak Rakyat Kecil

Wacana di atas sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Ada beberapa hal yang mendorong Kemenkeu bersikeras membahas RUU ini. Mengutip dari penelitian Kartika Dewi yang berjudul “Analisa dampak jika Redenominasi dilakukan:Pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat Indonesia” (Birus business review vol.4 No. 1 Mei 2013: 487-495.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi redenominasi. Pertama adalah banyaknya digit nol saat ini. Ilustrasinya adalah ketika melakukan transaksi membeli 1 unit mobil seharga Rp. 204.897.550; jumlah digit adalah 9.

Hal itu akan menjadi kompleks bagi perusahaan menghitung transaksi bila total penjualan mencapai 100.000 unit. Para investor luar negeri merasa kesulitan dalam melakukan penghitungan nilai triliun rupiah.

Ditambah lagi, kapasitas mesin dalam menghitung triliunan juga terbatas. Perampingan nol sebanyak 3 digit diharapkan akan mempermudah transaksi.

Kedua adalah inflasi yang tinggi di Indonesia. Inflasi secara umum adalah kenaikan terus-menerus terhadap harga barang/jasa yang ada di pasar akibat dari ketidakseimbangan arus barang dan arus uang.

Dampak dari inflasi adalah: harga barang/jasa naik terus, jumlah uang yang beredar meningkat, nilai mata uang menurun, distribusi barang tidak lancar.

Ketiga adalah ingin terlihat lebih bermartabat dan memiliki kredibelitas sehingga menunjukkan landasan perekonomian yang kuat. Dengan dilakukan redenominasi, nilai Rupiah akan pendek, tidak terlalu banyak digit. Sehingga jumlah digit akan sama dengan negara-negara lain.

Misalnya untuk membeli secangkir kopi di pusat perbelanjaan, harga lama adalah Rp 20.000 maka sekarang cukup membayar Rp 20. Harga ini sesuai dengan RM 5, Sing Dollar 10, USD 4. Jumlahnya hanya berkisar 1-20 saja.

Jika dibaca sekilas memang tampak berakibat positif. Namun, bila lebih diteliti lagi, keuntungan redenominasi hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah keatas. Terlebih yang lebih diuntungkan adalah para investor asing.

Para investor akan semakin senang jika mengetahui jumlah digit yang tidak terlalu banyak. Misalkan: 1 USD = Rp. 14.414 (per 15 juli) setelah redenominasi menjadi 1 USD = Rp 14, menimbulkan kesan nilai dolar tidak terlalu tinggi terhadap rupiah menimbulkan dampak positif terhadap mereka.

Lalu bagaimana nasib masyarakat menengah kebawah? Tentu saja akan mengalami kerugian. Karena di daerah masih banyak harga barang di bawah Rp. 1000. Jika terjadi redenominasi dan pemerintah tidak mencetak uang logam 1 sen misalnya.

Maka akan terjadi pembulatan menjadi Rp. 1 atau Rp. 1.5. Tampaknya kecil, tapi ada faktor pengali. Jika dikalikan dengan jumlah unit, total pembulatan ke atas bisa mencapai triliunan rupiah.

Demikianlah, sistem ekonomi kapitalis tidak akan pernah berpihak terhadap rakyat kecil. Kepentingan pemilik modal, asing dan aseng akan selalu dinomorsatukan. Tetap berpegang kepada sistem buatan manusia otomatis tak akan ada kesejahteraan bagi rakyat.

Kembali Ke Fitrah

Islam adalah satu-satunya ideologi yang benar di dunia. Bukan mengatur hanya sebatas agama ritual saja, namun segala aspek kehidupan. Sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem ekonomi bahkan sistem politik luar negeri pun teratur dalam Islam.

Islam pun memiliki mata uang yang dipergunakan sebagai alat tukar. Uniknya, uang ini bersifat stabil dan anti inflasi. Dia adalah dinar (mata uang emas) dan dirham (mata uang perak). Bertahun-tahun selama masa peradaban Islam menggunakan dinar dan dirham. Kondisi perekonomian di Dunia Islam tumbuh dengan pesat.

Dalam salah satu hadits, Abu Bakar ibnu Abi Maryam meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ”Masanya akan tiba pada umat manusia, ketika tidak ada apapun yang berguna selain dinar dan dirham.” (Masnad Imam Ahmad Ibn Hanbal).

Jika setiap negara di dunia menggunakan emas dan perak. Maka ekonomi akan stabil dan perekonomian akan melejit naik.

Tak perlu menciptakan RUU Redenominasi demi mengatasi inflasi. Cukup mengganti uang kertas dengan emas dan perak, maka masalah akan selesai.

Rakyat tidak akan dirugikan. Harga-harga bahan pokok stabil. Biaya hidup rakyat terpenuhi. Kesejahteraan pun tercapai.

Namun, hal tersebut tak akan terjadi di era Kapitalisme. Sistem yang dibuat untuk menjajah ini hanya menguntungkan pihak pemilik modal dan asing. Segala bentuk aturan yang diciptakan, bermanfaat bagi mereka.

Begitulah, akar masalah adalah diterapkannya Kapitalisme – Demokrasi di negeri ini. Sudah saatnya mencampakan aturan yang tak sesuai fitrah dan menggantinya dengan Islam, sistem rahmatan lil ‘alamiin.

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum?” (QS. At-Tiin: 8). Wallahu a’lam bishawab.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + fourteen =

Rekomendasi Berita