RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kekalutan Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 tak terlepas dari lambanya pemerintah menangani penyebaran wabah Covid-19, yang di mana pemerintah harusnya mengambil langkah tegas sejak awal.
Namun faktanya sampai saat ini pemerintah masih membuka akses luar negeri dengan menutup penerbangan domestik yang dialihkan ke penerbangan international. Pemerintah juga masih membuka wisatawan asing dan atau TKA Cina yang merupakan negara sumber wabah corona.
Pemerintah sebagai pengambil keputusan sepenuhnya, haruslah memiliki upaya serius untuk melindungi warganya dari ancaman wabah Covid-19.
Sikap gamang pemerintah menghadapi Covid-19, membuat Indonesia semakin terpuruk.
Selama masa pandemik berlangsung, upaya yang dilakukan pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 ialah memberikan aturan pembatasan dan mobilisasi masyarakat dengan menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar bekerja dan belajar dari rumah.
Bukan hanya itu, tanggal 24 April 2020 adalah tanggal penentuan hari pertama Ramadhan, sebagaimana Ramadhan tahun lalu, umat Muslim pada umumnya akan melakukan sholat tarwih berjamaah di Masjid, tapi tak disangka pembatasan aktifitas juga berlaku pada tidak diselenggarakanya sholat tarawih berjamaah di Masjid tapi dirumah, mengingat akan bahayanya wabah Covid-19 .
Beberapa pekan kemudian, setelah berlakunya kebijakan ini, sebagian besar masyarakat merasakan dampak buruk terhadap perekonomian mereka. Satu persatu rakyat kalangan menengah kebawah mulai bersuara menyampaikan keluh kesah perekonomian yang mereka rasakan akibat hempasan Covid-19.
Beberapa karyawan perusahaan penyedia jasa seperti perhotelan mengalami PHK karena adanya pelarangan aktifitas yang melibatkan banyak orang, para pekerja informal seperti MC dan Wedding Organizer juga harus kehilangan pendapatan.
Pekerja yang menerima pemasukan harian mau tidak mau harus melawan terjangan keganasan pandemi agar kebutuhan tetap bisa terpenuhi, bukan mereka tidak perduli dengan imbauan pemerintah untuk tetap dirumah saja, tapi kondisi perekonomian yang semakin mencekik membuat para pekerja harian berani mempertaruhkan nyawa demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Jokowi selaku presiden Indonesia tentu tidak hanya berpangku tangan dan ongkang-ongkang kaki mendengar kabar buruk mengenai kondisi rakyatnya, pemerintah sontak memberikan tanggapan atas keluhan tersebut dan berjanji untuk membantu meringankan beban masyarakat.
Sebagai bentuk tanggapan atas keluhan masyarakatnya, pemerintah merilis sejumlah kebijakan yang memberikan angin segar terhadap rakyat menengah kebawah.
Janji atas kebijakan yang akan ditetapkan selama wabah Covid-19 disampaikan langsung oleh pemerintah pada beberapa kesempatan yang berbeda-beda.
Berawal dari janji pemerintah akan memberikan relaksasi kepada para ojek online untuk tidak membayar angsuran selama satu tahun, hal ini disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi saat rapat kerjasama dengan para Gubernur, melalui video Teleconference dari istana merdeka di Jakarta (Detik.com, Selasa 24/3/2020).
Pemerintah memberikan ketegasan kepada para pihak Bank dan Leasing bahwa kebijakan itu tidak main-main.
Dalam rapat yang sama, presiden Jokowi juga mengatakan selain kebijakan tersebut, OJK juga melonggarkan kredit UMKM, OJK akan memberikan kelonggaran kredit UMKM untuk nilai kredit dibawah 10 Milyar, baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga, tuturnya.
Tidak cukup sampai disitu, pemerintah juga merespon dampak Covid-19 pada para pekerja yang terkena PHK.
Para karyawan yang terkena PHK bisa mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Masih dalam waktu yang sama, dilansir dari suara.com 24/03/2020, pemerintah menyampaikan bahwa akan segera dimulai kartu prakerja, adapun implementasi dari kartu prakerja ini adalah bentuk pengantisipasian pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pedagang yang kehilangan omset, ujar orang nomor satu di Indonesia yakni Bapak Presiden Jokowi lewat video conference di Jakarta.
Dalam menjalankan kebijakan ini pemerintah telah menganggarkan dana 10 Triliun, diikuti himbauan kepada semua pihak agar menjalankan kebijakan secara tepat sasaran. Melalui kartu prakerja pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan hingga Rp.7.000.000 per peserta sekali seumur hidup, pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan langsung kepada platform digital.
Namun pada faktanya, segala kebijakan yang diberikan pemerintah belum mampu mengatasi kesulitan sebagian besar masyarakat Indonesia, tersebab mereka yang terdampak Covid-19 mengalami kesulitan untuk mengakses keringanan kredit yang dijanjikan pemerintah, pemberian insentif setiap bulan belum menemukan titik terang kapan dana tersebut mulai disalurkan kemasyarakat, bantuan sembakopun masih jadi tanda tanya, biaya pelatihan juga pada akhirnya dibebankan pada masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan tersebut.
Menjelang 3 bulan masa pandemi berlangsung, cukuplah menjadi tamparan buat kita sebagai masyarakat Indonesia, bahwa memilih seorang pemimpin tidak hanya pandai mengumbar janji manis yang pada nyatanya hambar, tetapi mencari seorang pemimpin haruslah yang mampu bekerja secara nyata, amanah dan memakmurkan rakyat.
Sebagaimana kita ketahui dan sudah menjadi rahasia publik, diberbagai provinsi yang ada di Indonesia sebagian rakyatnya merasakan kelaparan hingga berhari-hari yang berimbas pada kenekatan melakukan aksi pencurian hanya untuk bertahan hidup. Seorang aktifis Islam Farid Wadji mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menguji kepemimpinan super power dunia dan negara-negara berkembang, pemimpin yang lahir dari pencitraan padahal tidak punya kapasitas pasti babak belur, tindakan represif tidak akan bisa selamatkan kekuasaan yang sudah rapuh.
Pernyataan ini sangat benar adanya, ketidakjelasan yang diterapkan pemerintah berimbas pada memburukya perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia
Sebagai pemimpin tidak perlu melakukan banyak improvisasi yang bersifat fiktif untuk mendapatkan sanjungan, cukup kerjakan secara dassain dassolen (seharusnya dan senyatanya).
Dalam situasi mencekam seperti ini, terkhusus di bidang perekonomian masyarakat tidak lagi membutuhkan janji, masyarakat hanya butuh kebenaran janji yang bahkan sudah dirilis sejak 5 tahun lalu.
Kepemimpinan dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk memenuhi segala keperluan rakyat termasuk melindunginya.
Dalam sistem Islam diharamkan terjadinya perputaran uang yang hanya terjadi di kalangan orang kaya. Perekonomian dalam sistem Islam didistribusikan secara adil, bukan tebang pilih. Dengan ini, fungsi negara sebagai pengurus kehidupan masyarakat akan terlihat dan terasa. Wallahu A’lam[]
*Aktivis Mahasiswi Sulawesi Barat
Comment