by

Oktavia Tri Sanggala Dewi, S.S., M.Pd*: Lebih Jauh Mengenal Khilafah Sebagai Ajaran Islam 

-Opini-23 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Akhir-akhir ini khilafah menjadi diskursus dan ramai diperbincangkan. Ada yang  biasa saja dengan kata itu namun tak sedikit yang phobia.

Apa sesungguhnya khilafah itu? Khilafah bukanlah istilah asing dalam khazanah keilmuan Islam. Menurut Dr. Mahmud al-Khalidi (1983), “Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm).

Dalam terminologi Islam,  kata khilafah sudah sangat lazim di telinga kaum muslim baik di dalam tataran nasional ataupun internasional.  Karena khilafah memang bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Dalam konteks mahdoh,  bagi kaum muslim, memaknai khilafah itu sebagaimana mereka menerima dan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya.

Dengan begitu, kata khilafah menjadi suatu rangkaian ibadah yang tidak terputus apa lagi terpisah dalam kehidupan dan ibadah seorang muslim. Implementasi khilafah dalam konteks ubudiyah ini tidak dilatari kepentingan individu, golongan,  ataupun politik tapi semata dalam rangka beribadah dan ketakwaan kepada Allah SWT semata.

Bagi muslim, eksistensi khilafah adalah “tâj al-furûd (mahkota kewajiban)”. Sebuah konsep yang menjadi sebuah harapan besar kaum muslim demi terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dapat memberikan kenyamanan bukan saja kepada umat Islam secara egosentris tetapi kepada mereka yang bukan Islam sekalipun.

Pasalnya, kondisi dunia yang belum satu abad di bawah dominasi kapitalis sekular sekarang ini sudah sangat mengancam tatanan, keamanan dan kenyamanan hidup manusia itu sendiri.

Kapitalisme tidak mampu memberi payung kedamaian dan keadilan dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, politik luar negeri, hukum/peradilan, dan sebagainya. Keadilan tercabik dan terabaikan.

Di bidang pendidikan, misalnya, sekularisme yang diagungkan dunia Barat telah begitu kuat mencengkeram negara-negara berkembang.

Begitu pun di bidang ekonomi, negara negara berkembang telah terhipnotis untuk menerapkan sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal. Di bidang sosial, negara mengadopsi HAM Barat sehingga zina dan LGBT tumbuh bak cendawan di musim hujan dengan pembiaran dan tidak dianggap kriminal.

Di satu sisi, manusia pernah merekam dan mengalami kehidupan dengan tingkat keamanan, kesejahteraan dan keadilan yang begitu paripurna di bawah mercusuar khilafah selama hampir 14 abad.

Model pemerintahan ala Islam dengan  sistem yang jauh lebih baik dari kapitalis sekular  ini telah terbukti mampu menciptakan peradaban gemilang dipenuhi keadilan bagi semua umat manusia di muka bumi ini.

Kejayaan dan kemakmuran saat itu sangat terasa di seluruh aspek kehidupan seperti sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri.

Muslim maupun non-muslim yang hidup di bawah naungan khilafah terjamin kesejahteraan hidupnya, sebab aturan yang diterapkan dalam sistem khilafah berasal dari Al-Khaliq dan sesuai dengan fitrah manusia dan bukan untuk kaum muslim saja.

Eksistensi khilafah bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia tanpa melihat latar belakang perbedaan suku, agama dan kebangsaan.

Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dirasakan segenap manusia itu hanya bisa dirasakan bilamana manusia dari semua latar perbedaan memiliki satu visi yang sama tentang arti, maksud dan tujuan yang terkandung dalam terminologi khilafah tersebut.

Khilafah pada hakikatnya bukan saja menjadi pelindung kaum muslimin tetapi juga sebagai payung bagi hidup dan kehidupan yang penuh kedamaian bagi umat lain dan manusia secara umum.

Dalam sistem ini, tidak ada yang lebih diprioritaskan di mata hukum. Semua diperlakukan sama demi menegakkan keadilan universal.

Namun ironisnya, terminologi khilafah diperkosa secara paksa dengan makna yang sangat liar dengan mempersekusi dan menambahkan embel-embel berupa stigma buruk seperti radikal, teroris dan juga intoleran yang terus berlanjut.

Mereka menyamakan posisi dan kedudukan khilafah yang beyond compared ini dengan komunis hasil pemikiran manusia yang lemah. Karena pemahaman yang tidak komprehensif terhadap khilafah, muncul kekhawatiran dan phobia tanpa dasar.  Dengan kacamata hitam, kemudian mereka menganggap bahwa mendakwahkan khilafah merupakan tindakan radikal.

Khilafah bukanlah sesuatu yang dilarang untuk didiskusikan, karena khilafah adalah ajaran Islam. Bicara tentang khilafah bukan seperti bicara tentang komunisme. Suatu kedangkalan berpikir menyamaratakan khilafah dengan komunisme. Konsep khilafah adalah berasal dari Zat yang Maha Agung. Dialah Allah SWT, jelas mustahil untuk membuat aturan yang mendatangkan keburukan. Khilafah merupakan ajaran Islam yang ada dalam Alquran, Al-Hadits dan Ijma sahabat.

Sebagai kewajiban dalam Islam, Khilafah tentu didasarkan pada sejumlah dalil syariah, yaitu dalil al-Quran antara lain QS. an-Nisa’ (4) ayat 59; QS. al-Maidah (5) ayat 48; dll.

Dalam dalil as-Sunnah, Rasulullah saw. bersabda “Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliah.” (HR Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut, menurut Syaikh ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib (Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah).

Para sahabat pun telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting.

Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw. (Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah).
Lebih dari itu, menurut Syaikh ad-Dumaji, kewajiban menegakkan Khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah berikut: Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.

Sudah diketahui bahwa banyak kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang-perorang, seperti kewajiban melaksanakan hudûd (seperti hukuman rajam atau cambuk atas pezina, hukuman potong tangan atas pencuri), kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya.

Pelaksanaan semua kewajiban ini membutuhkan kekuasaan (sulthah) Islam. Kekuasaan itu tiada lain adalah khilafah. Alhasil, kaidah syariah di atas juga merupakan dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah (Syaikh ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah).

Berdasarkan dalil-dalil di atas – dan masih banyak dalil lainnya – yang sangat terang-benderang, wajar jika kewajiban menegakkan khilafah telah menjadi ijmak para ulama Aswaja, khususnya imam mazhab yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali).

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman al-Jaziri: “Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib” (Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah).

Hal senada ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal (Ibn Hajar, Fath al-Bâri).

Ulama Nusantara, Sulaiman Rasyid, dalam kitab fikih yang terbilang sederhana namun sangat terkenal berjudul Fiqih Islam, juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Bahkan bab tentang Khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah (MA/MTs) di Tanah Air.

Berdasarkan paparan singkat di atas, diharapkan munculnya pemahaman yang bersih terhadap khilafah sehingga tidak lagi penolakan bahwa Khilafah sebagai ajaran Islam semata.[]

*Praktisi pendidikan (Dosen)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =

Rekomendasi Berita