Papua Butuh Solusi Bukan Polusi

Opini260 Views

 

 

 

Oleh : Nurul Husna, S.Pd, Praktisi Pendidikan 

__________

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Sudahlah jatuh tertimpa tangga pula. Bayangkan, rakyat Papua yang tinggal di atas perut bumi yang di dalamnya terkandung kekayaan sumber daya alam, seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam namun terus dibayangi kemiskinan, bencana alam dan hidup dibawah penindasan dan kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang setiap hari mereka rasakan. Mengapa permasalahan Papua tidak pernah kunjung selesai?

Seperti dilansir dari tempo.co (20/1/2023), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepuluh provinsi miskin di Indonesia per September 2022. Berdasarkan presentase, provinsi termiskin pertama ditempati oleh Papua, yakni 26,8 persen. Kemudian, diikuti oleh Provinsi Papua Barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen.

Pun Papua digonjang dengan gempa sejak awal 2023 lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan alasan lebih dari 1.000 gempa bisa menggoyang Jayapura, Papua, sejak awal Januari 2023 hingga Kamis (9/2/2023) dengan kekuatan 5,2 magnitudo.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan kawasan gempa di Jayapura merupakan wilayah yang rawan pergeseran akibat kondisi batuan rapuh.

“Banyak sekali gempa (di Jayapura), ini menunjukkan batuan di daerah itu sangat rapuh sehingga gempa dapat terjadi,” ujar dia seperti dikutip CNNIndonesia, (9/2/2023)

Begitupun setelah penyelamatan terhadap 15 pekerja Puskesmas yang sempat disandera KKB, baru-baru ini, kembali Tim gabungan TNI dan Polri mengevakuasi 25 warga dari Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Jumat (10/2/2023). Puluhan warga itu dievakuasi ke Distrik Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga seperti dikutip liputan6.com (10/2/2023).

Permasalahan yang terjadi di Papua merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal, yang mengubah kepemilikan negara menjadi kepemilikan individu dengan cara privatisasi seluas dan sebebas-bebasnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga, tak heran seberapa pun kayanya SDA yang dimiliki Papua, tetap saja rakyat Papua berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan yang seolah-olah produk warisan yang turun temurun dirasakan inilah yang memicu munculnya ketidak puasan sekelompok rakyat Papua dan merasa ketidak adilan yang semakin merajalela, di mana Papua dijadikan wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar), sehingga menyebabkan rakyat Papua menuntut untuk merdeka atau melepaskan diri dari NKRI.

Tak sampai di situ, penguasaan SDA oleh swasta atau asing nyatanya banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti gempa yang terjadi di Papua yang disebabkan karena rapuhnya bebatuan sebagai pemicu terjadinya gempa secara berulang. Namun begitu pemerintah belum mampu menghentikan proyek freeport, melainkan semakin memperpanjang kontrak hingga tahun 2041.

Mirisnya lagi, rendahnya jaminan keamanan oleh negara serta kurangnya ketegasan aparat dalam menjaga keamanan negara, menjadikan masyarakat Papua hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Teror KKB yang semakin menjadi-jadi hingga banyak memakan korban jiwa. Kapitalisme menjadikan negara lepas tangan terhadap tanggung jawab terkait keamanan.

Jika kapitalisme memberikan polusi terhadap masyarakat, maka Islamlah menjadi solusinya. Islam menjamin kemaslahatan hidup masyarakat, baik itu sandang, pangan dan papan, sehingga masyarakat hidup jauh dari kata kemiskinan. Karena Islam memiliki tata cara pengelolaan SDA yang diatur sesuai syariat.

Sebagaimana hadits Rasulullah :
“Manusia berserikat dalam tiga hal ; air, padang rumput, dan api” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Baihaqi).

Hadits di atas menjadi salah satu rujukan bahwa Islam tidak akan membiarkan SDA dikuasai oleh individu ataupun swasta, apalagi asing. SDA merupakan milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat.

Di samping itu, pengelolaan SDA juga sifatnya tidak merusak, dalam artian negara tidak akan mengeruk kekayaan alam hingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, apalagi sampai menimbulkan bencana alam bagi masyarakat.

Tak hanya itu, jaminan keamanan di dalam Islam merupakan kewajiban negara yang harus disalurkan kepada masyarakat. Dengan dikerahkannya aparat keamanan teguh menerapkan sanksi-sanksi Islam yang bersifat preventif maupun kuratif, sehingga tidak akan ada lagi aksi teror dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Maka dari itu Islam menjadi satu-satunya solusi tuntas untuk permasalahan Papua hari ini, tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan yang membalut mereka. Sebaliknya rakyat akan hidup penuh dengan kedamaian, keamanan serta kesejahteraan. Wallahua’lam bisshawab.[]

Comment