 |
| Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.[Suroto/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Mega skandal Freeport wajib diusut tuntas
dan tak boleh berhenti dengan mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR
RI. Juga tidak boleh berhenti di Mahmakah Kehormatan Dewan atau MKD DPR
RI, mengingat skandal ini menyangkut ratusan ribu trilyun rupiah
akumulasinya dan telah terjadi pelecehan harga diri, martabat dan
kedaulatan bangsa Indonesia.
dan tak boleh berhenti dengan mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR
RI. Juga tidak boleh berhenti di Mahmakah Kehormatan Dewan atau MKD DPR
RI, mengingat skandal ini menyangkut ratusan ribu trilyun rupiah
akumulasinya dan telah terjadi pelecehan harga diri, martabat dan
kedaulatan bangsa Indonesia.
“Oleh karena itu, Sekber Indonesia Bersatu mendukung dan akan
mengawal sepenuhnya Pansus Freeport DPR RI pasca pengunduran diri Setya
Novanto sebagai Ketua DPR RI Rabu malam 16 Desember 2015,” tegas Ketua
Umum Presidium Sekber Indonesia Bersatu dr. Ali Mahsun, M. Biomed dalam
rillis yang diterima Beritabuana.co, Kamis (17/12/2015).
mengawal sepenuhnya Pansus Freeport DPR RI pasca pengunduran diri Setya
Novanto sebagai Ketua DPR RI Rabu malam 16 Desember 2015,” tegas Ketua
Umum Presidium Sekber Indonesia Bersatu dr. Ali Mahsun, M. Biomed dalam
rillis yang diterima Beritabuana.co, Kamis (17/12/2015).
Ditegaskan Ali Mahsun bahwa soal skandal freeport menyangkut harga
diri, martabat dan kedaulatan Indonesia, bukan sekedar soal jutaan ton
emas dan tambang lainnya. Karena itu siapa saja yang diduga terlibat,
termasuk Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang tersebutkan dalam
rekaman pertemuan Setya Novanto, Maroef Syamsuddin dan M. Riza Chalid
wajib diusut tuntas demi bangsa dan negara Indonesia.
diri, martabat dan kedaulatan Indonesia, bukan sekedar soal jutaan ton
emas dan tambang lainnya. Karena itu siapa saja yang diduga terlibat,
termasuk Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang tersebutkan dalam
rekaman pertemuan Setya Novanto, Maroef Syamsuddin dan M. Riza Chalid
wajib diusut tuntas demi bangsa dan negara Indonesia.
“Pansus, Angket, Hak Menyatakan Pendapat Mega Skandal Freeport, dan
SI DPR RI hingga SI MPR RI adalah tempat yang tepat tuntaskan mega
skandal freeport. Untuk itu, semua pihak harus bersama dan bersatu
mengawal Pansus Freport DPR RI,” ujar dokter ahli kekebalan tubuh yang
juga Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) ini.
SI DPR RI hingga SI MPR RI adalah tempat yang tepat tuntaskan mega
skandal freeport. Untuk itu, semua pihak harus bersama dan bersatu
mengawal Pansus Freport DPR RI,” ujar dokter ahli kekebalan tubuh yang
juga Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) ini.
Indonesia ini, menurut Ali Mahsun adalah negara merdeka dan
berdaulat, bukan negara jajahan bangsa asing, juga bukan negara
‘kendurian’ bagi para ‘pelacur’ anak bangsa dan bangsa asing.
berdaulat, bukan negara jajahan bangsa asing, juga bukan negara
‘kendurian’ bagi para ‘pelacur’ anak bangsa dan bangsa asing.
“Setiap
pelecehan terhadap Indonesia wajib dilawan apapun resikonya, tak
terkecuali PT. Freeport (USA), juga pelecehan oleh bangsa asing lainnya
semisal Skandal RJ LINO PELINDO II,” pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI
PBHMI 1995-1998. (Aldo/bb)
Comment