Pemerintah Harus Tegas Terkait Usaha Freeport Di Indonesia

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Terkait usaha Freeport di Indonesia, Ketua Umum Federasi Serikat
Pekerja (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menanggapi persoalan ini dengan
mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya segera saja memberikan keputusan
apakah mau memperpanjang kontrak atau tidak.

“Sebab PT FI juga butuh
kepastian yang jelas dari pemerintah Joko Widodo dalam melakukan usaha
pertambangan di Indonesia,” demikian ungkapnya berdasarkan pernyataan
resmi pada redaksi radarindonesiamews.com,  Kamis (10/12).

“Izin PT FI akan berakhir 2021 tinggal 4 tahun lagi artinya sudah benar
da.  Freeport tidak salah dengan  tidak membangun smelter terlebih dulu
 tanpa ada kepastian yang jelas  dari pemerintah Indonesia untuk
memperpanjang kontrak izin Usaha pertambangan Freeport,” imbuhnya. 

Jelas
 alasan Freeport masuk akal karena membangun smelter membutuhkan biaya
yang tidak murah. “Jangan nanti sedang dibangun smelternya lalu izin
tidak diperpanjang, lalu bahan tambang apa yang mau di smeltering sama
Freeport?”, jika sekelas PT Freeport Indonesia saja Pemerintah Joko
Widodo tidak bisa memberikan kepastian jaminan ber investasi di
Indonesia, lalu bagaimana dengan korporasi yang baru akan melakukan
investasi di Indonesia. “Makanya 2 tahun pemerintahan Jokowi tidak ada
investasi yang riil masuk ke Indonesia semua baru dalam proses MoU. Saya
pikir ini contoh yang buruk dalam memberikan jaminan investasi yang
diberikan oleh pemerintah,” 

Ditambah lagi,
sambung Arief, banyak kawan kawan di Luar
Negeri (LN) berpendapat Pemerintah Joko Widodo itu cuma ‘Tong
Kosong Berbunyi nyaring’ dalam hal kemudahan berinvestasi di Indonesia. 

Bahkan,  yang perlu dicatat dan digarisbawahi Freeport sudah menanamkan
investasinya di Indonesia puluhan tahun. “Dan kalau sudah begini
 pemerintahan baru Amerika Serikat dibawah Presiden Donald Trump untuk
menekan pemerintah Joko Widodo yang terkesan lebih pro ke RRC.”
paparnya.

Lalu Pemerintah  jangan
memainkan korporasi Amerika Serikat, Freeport McMorran yang sudah banyak
menyumbangkan devisa dan pajak  bagi negara Amerika Serikat, menurut
Ketua Umum FSP BUMN sembari berharap kedepan agar jangan sampai  karena
persoalan Freeport nanti Amerika Serikat melalui pemerintahnya melakukan
operasi pengulingan Presiden Joko Widodo seperti Sukarno dulu.

“Sebab
situasi politik nasional  dan posisi politik Joko Widodo yang lemah yang
hanya bisa mengunakan kekuatan POLRI, saat ini sangat memungkinkan
pihak Amerika Serikat  untuk melakukan operasi pengulingan pemerintahan
Joko Widodo, ” tukasnya lebih lanjut.

“Karena
Amerika Serikat adalah satu-satu nya negara yang bisa mengulingkan
setiap pemerintahan di Indonesia jika dianggap mbalelo sama Amerika
Serikat apalagi sekarang Pak Donald Trump asalnya dari Partai Republik
yang lebih berpikir realities untuk kepentingan Corporasi negaranya,”
tandasnya.[Nicholas]