by

Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp.2.7 Miliar Di Kemenristekdikti

Gedung KPK.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tidak berlaku adil, begitulah ungkap Jajang Nurjaman, Kordinator Investigasi CBA (Center For Budget Analysis) kepadai radarindonesianews.com, Rabu (4/1) melalui hubungan selular.

“Soalnya, indikasi terjadinya jual beli jabatan Rektor di kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti)
hanya dikasih senyum dan sekedar teguran saja tetapi, kalau peristiwa jual beli jabatan di Kabupaten Klaten, KPK langsung
melakukan tangkap tangan kepada Bupatinya,”” beber Jajang.

“Tak dipungkiri
bila ulah KPK ini, kemenristekdikti jadi senang deh. Akibatnya pengelola
anggaran tahun 2015 dan 2016 dalam konteks lelang jadi berpotensi
merugikan Negara,” jelasnya memastikan.

Ini, lanjut Jajang, bisa dilihat dari penjelasan sebagai berikut: 
Pada tahun 2015, kemenristekdikti mempunyai proyek “pengadaan peralatan
laboratorium sebanyak 4 item, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.10.227.085.000, dan potensi kebocaran sebesar Rp.172.475.600 karena
pihak kemenristekdikti memilih perusahaan yang punya penawaran yang
tinggi dan mahal.

Pada tahun 2016,
kemenristekdikti mempunyai 22 proyek terkait pengadaan peralatan
laboratorium dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.202.434.460. dan
dalam proyek ini, ditemukan potensi kerugian negara sebesar
Rp.2.546.321.672 karena kemenristekdikti lebih senang memenangkan
perusahaan yang memberikan penawaran harga yang paling tinggi dan mahal.

“Maka itulah, CBA (Center For Budget Analysis) meminta KPK atau
kejaksaan Agung, untuk segera membuka penyelidikan atas kasus pengadaan
peralatan laboratorium. Kasus ini
semakin marak dan tak ada kapok kapoknya. Apalagi adanya potensi
kerugian negara dari tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 2.718.797.272 akan
berdampak pada pendidikan kita semakin tertinggal jauh dari negara
tetangga.” jelasnya.
 
Menelisik
lebih jauh lagi, sambung
Koordinator Investigasi CBA ini, dapat diindikasikan penyimpangan pengadaan peralatan
laboratorium yang pertama kali dibongkar oleh Mantan Bendahara Umum
partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.[Nicholas]

Comment