 |
| Foto/Don |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan intimidasi dalam bentuk apapun kepada warga yang menghuni rusun-rusun terkait pilkada pada putaran terakhir (19 April 2017) mendatang.
Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menemukan fakta adanya ancaman berupa pengusiran bila tak memilih paslon tertentu, pengakuan warga bahkan sangat mengejutkan ketika intimidasi dilakukan oknum aparat pengurus rusun. Kasus terakhir yang Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) temukan adanya ancaman terhadap warga yang akan melakukan kegiatan ke-agamaan, padahal kegiatan tersebut rutin tiap tahun dilaksanakan.
Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) juga mendapat laporan yang sangat mengecewakan ketika panswas cenderung mendukung paslon tertentu, ini bisa menciderai demokrasi dan membuat pilkada menjadi tak jujur, bebas dan rahasia.
Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendesak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pilkada DKI Jakarta dapat lebih proaktif dan menindak pihak-pihak yang melarang warga berpartisipasi dalam politik, karena berpolitik merupakan hak konstitusi warga termasuk warga rusun, pelarangan berarti melanggar aturan pilakada maupun konstitusi negara
Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendesak kepada kontestan pilkada terutama dari petahan agar tidak menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi RT/RW yang selanjutnya RT/RW akan mengintimidasi warganya sebagaimana pada putaran pertama.
Fakta-fakta diatas Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) temukan ketika melakukan Dimas Bumi (Diskusi Masyarakat Pribumi) di rusun Marunda, Selasa (28/3/2017) serta investigasi sebelum kegiatan dilaksanakan.
Pada putaran terakhir Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mengharapkan penyelenggara pilkada, aparat penegak hukum, pengawas pilkada, bersikap independen sehingga pilkada ‘sehat’ nantinya akan melahirkan pemimpin yang sehat pula, bahagia warganya dan maju kotanya.[Don]
Comment