by

Presiden Harus Prioritaskan Jaksa Agung dan Menteri ESDM untuk Diganti

Menteri ESDM, Sudirman Said.[Gofur/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ada dua pembantu Presiden Jokowi yang menjadi prioritas untuk diganti jika reahuffle atau rombak kabinet jadi dilakukan. Ke dua pembantu presiden dimaksud adalah Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteti ESDM Sudirman Said.

Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Indo-Strategi, Andar Nubono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/1/2015), saat mengomentari rencana reshuffle kabinet jilid dua Kabinet Kerja Jokowi-JK.

“Selain ke dua orang yang saya sebut tadi, menteri-menteri berkinerja buruk dan tidak bisa mewujudkan Nawacita atau prgram prioritas presiden sudah seharusnya di-reshuffle,” sarannya lagi.

Andar mengatakan kalaubsejak awal posisi Jaksa Agung yang dijabat HM Prasetyo memicu ktitik, sebab tak dapat dipungkiri bahwa yang bersangkutan berasal dari parpol dan terkait erat dengan kepentingan parpol.

Padahal jabatan Jaksa Agung mestinya bebas kepentingan politik. Kritik terhadap Jaksa Agung berlanjut dengan kecaman, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus Dana Bansos Pemrov Sumut.

“Yang mencolok bahwa ada abuse of power dari Jaksa Agung ketika dengan semangatnya ingin mengusut pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoeddin. Ppadahal Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sedang meneliti dugaan pelanggaran etikanya,” paparnya.

Kandidat Doktor di salah satu universitas di Prancis ini pun menegaskan langkah sikap Kejagung ini banyak dipertanyakan orang, tetmasuk ketika Kejagung terus mengejar pengusaha Riza Chalid.

“Apa salahnya Riza Chalid? Dia kan seorang pengusaha dan bolehketemu siapa saja, keculai soal etika Ketua DPR,” tambahnya.

Semangatnya Kejagung mengejar Riza Chalid dan ingin memeriksa Novanto, menurut penilaiannya berbanding terbalik dengan kasus yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem Patric Rio Capella dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima dana 200 juta dari Gubernur Sumut.

“Dan Kejagung diam saja, seolah ingin menghindar. Ini kan jelas kalau Prasetyo lebih mementingkan partainya, Nasdem ketimbang ptofesionalitasnya sebagai Jaksa Agung,” kata Andar menyayangkan.

Sudirman Said Blunder

Soal usulannya agar Presiden Jokowi menganti Menteri ESDM, karena selama ini Sudirman Said melakukan sejumlah langkah yang blunder dan membuat Kabinet Kerja terkena dampak buruknya.

Dalam kasus yang dikenal “Papa Minta Saham” misalnya, sesungguhnya substansinya adalah bagaimana upaya Menteri ESDM ingin memperpanjang kontrak PT Freeport tertutupi dengan isu besar perremuan Ketua DPR, pengusaha dan Dirut Freeport. Padahal beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat, Menteri ESDM sudah membuat surat persetujuan perpanjangan kontrak untik Freeport.

“Ini yang masyarakat kurang memahani dan hanya tertuju pada Novanto. Jadi, kasus yang diungkap Sudirman Said ke MKD DPR, hanya bagian kecil, dari skenario besar memuluskan jalan bagi perpanjangan kontrak dan Sudirman Said berperan besar,” katanya.

Andar pun mengingatkan lagi masyarakat bahwa sumber pengaduan yaitu bukti rekaman, didapat Sudirman said dari Dirut Freeport.

“Nah, ini kan jelas, dia dan Dirut Freeport berada dalam satu kubu,” pungkasnya. (Aldo/bb)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + twenty =

Rekomendasi Berita