by

Rachmawati Soekarnoputri: Pemerintahan Saat ini Sudah Liberal Kapitalistik

Rachmawati Soekarnoputri (ketiga dari kanan) bersama Poppy Dharsono, Syahganda dan Djoko Edy.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – selang dua hari peringatan Hari
Pahlawan, Sabtu (12/11), Rachmawati Soekarnoputri, putri Presiden RI Pertama mengadakan pertemuan
dengan aktivis Syahganda Nainggolan, mantan anggota DPR RI komisi III
Djoko Edi, dan desainer Poppy Darsono di kediamannnya, jalan
Jatipadang Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan itu lanjut Rachmawati,  membahas dan menyoroti problematika sosial-politik, budaya, hankam yang acap kali dirasa tidak
pernah ada problem solving oleh Pemerintahan Jokowi selama ini.
 
“Statemen
dan komentar saya sudah tersiar dimana-mana terkait hutang Mega triliun,
korupsi BLBI, banyak sekali problem sosial-politik, budaya, hankam yang
tak pernah ada problem solving Pemerintahan Jokowi,” ujar
Rachmawati.
Maka itulah tambah Rachma perlu merapatkan barisan,
soalnya kita tetap bertahan, dan jelas terbuka bahwa kita pada garis
Pancasila, UUD45, dan NKRI Harga Mati. Nah, pada tanggal 20 nantil akan ada pertemuan di kampus Universitas Bung Karno di Jalan Kimia
Jakarta Pusat.
Rachma menilai Pemerintahan
saat ini,  sudah liberal kapitalistik. Bahkan menurut pandangannya jelas nampak pada konstitusi saat ini,
di mana UUD45 dirubah/amandemen oleh Pemerintahan ketika itu sebanyak
empat (4) kali.
Rachmawati Soekarnoputri
menyampaikan hal itu di hadapan awak media usai melakukan
pertemuan dengan aktivis senior Syahganda Nainggolan (pengamat sosial
dari Sabang Merauke Circle), mantan anggota DPR Joko Edi (praktisi
Hukum), dan Poppy Darsono (pelaku bisnis/pengusaha)
“Kalau
kami tidak berfikir ke sana, tidak melakukan penyelamatan bangsa, maka
itu pasca aksi damai 411, saya diminta teman-teman untuk mengundang
tokoh-tokoh politik revolusioner pada 20 November di UBK nanti,” ungkap
Rachmawati kepada media.
Syahganda Nainggolan, aktivis yang juga pengamat sosial menyoroti kondisi  kebangsaan dan kenegaraan kekinian, tak hanya soal
kasus penistaan agama, namun juga mengkritisi pemerintah terkait
kasus hukum, terutama BLBI.
“Perubahan UUD 1945
menjadi liberal itu problem hulunya dan penistaan agama itu hilirnya.
Soalnya, Ibu Rachma yang merupakan perwakilan dari tokoh Nasionalis.
Kalangan nasionalis resah, di mana kita berupaya sebelum aksi
411 lalu menghadap ke Habib Rizieq agar jangan sampai keluar dari
Pancasila dan UUD45,” ungkap Syahganda.
 
Nantinya, lanjut Syahganda, Bu Rachmawati ini dituntut untuk memimpin kaum
Nasionalis. Kalau di atas 2-3 juta itu Revolusi, maka itu pada 20 November ini akan mengundang tokoh-tokoh senior  Nasionalis Revolusioner, di mana akan berupaya
bergandengan tangan dengan kelompok Islam.
“Kita
setting waktu 2 minggu, putusannya apa? Ini adalah kekuatan Allah, ini
kekuatan kaum marheins, dimana dalam siaran persnya bu Rachma akan menjelaskan Ahok ini keterwakilan dari kaum Kapitalis. Pancasila harga mati, NKRI Harga Mati, Bhinekka Tunggal Ika dalam Frame NKRI,” tandasnya.”[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita