by

Ria Agustina, S.T*: Food Estate,  Proyek Ambisius Untuk Siapa? 

-Opini-29 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Tak bisa dipungkiri, meski Indonesia adalah negeri dengan kekayaan alam melimpah, nyatanya permasalahan pangan masih menjadi ancaman yang serius.

Indonesia yang hingga kini masih sangat tergantung kepada impor, menjadi salah satu negara yang dikhawatirkan menghadapi krisis pangan yang parah. Terlebih lagi di tengah badai corona yang melanda seluruh dunia.

Atas dasar itu, pemerintah menilai perlu menyiapkan cadangan pangan yang cukup di masa mendatang. Salah satunya dengan menggulirkan strategi ekstensifikasi pertanian dan pangan melalui pengembangan proyek Food Estate.

Dikutip dari www.indonesia.go.id, kawasan food estate direncanakan di Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Kawasan pangan ini ditargetkan seluas 600.000 hektar yang merupakan sisa lahan program Sawah Sejuta hektar yang dirintis Presiden Soeharto 30 tahun silam.

Nampaknya pemerintah sangat optimis proyek ini benar-benar mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus menyejahterakan rakyat khususnya petani.

Hal ini terlihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan proyek ini, yaitu sebesar 6 triliyun rupiah.

Kemendesakan proyek ini juga terlihat dari ambisi pemerintah untuk segera memulai penanaman perdana pada bulan Oktober tahun ini.

Namun demikian, masyarakat masih mempertanyakan benarkah proyek ini ditujukan untuk ketahanan pangan demi kesejahteraan rakyat? Mengingat proyek-proyek serupa, seperti proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar atau proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate MIFEE) telah berujung kegagalan, padahal biaya yang telah dikeluarkan tidaklah sedikit.

Terlebih lahan di Kalimantan Tengah adalah wilayah bekas kawasan gambut yang rentan mengalami kebakaran dan tidak layak dikembangkan untuk kawasan pertanian intensif. Selain itu, sistem irigasi dan ketersediaan tenaga kerja juga masih menjadi masalah utama.

Keraguan bahwa proyek ambisius ini ditujukan untuk ketahanan pangan adalah wajar, sebab terindikasi kuat bahwa proyek ini hanyalah bagian dari kapitalisasi pangan lewat korporasi dan investasi. Hal ini tampak jelas pada konsep pengelolaan yang direncanakan melalui investasi ataupun pola kemitraan.

Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara pengelolaan diserahkan korporasi, baik swasta, BUMN, maupun asing.

Di sisi lain, model pertanian modern atau _smart farming_ dengan mengunggulkan mekanisasi dan teknologi RI 4.0, juga bagian kapitalisasi. Sebab, tidak mungkin petani-petani kecil mampu mengembangkan pertanian dengan high technology.

Artinya, pembukaan lahan untuk pengembangan pertanian modern hanyalah memberikan karpet merah pada korporasi, yang makin memperdalam ketimpangan kepemilikan lahan. Petani kecil tetap menjadi kalangan yang termarginalkan.

Sungguh, negara lebih berpihak pada korporasi, sementara dukungan dan perlindungan kepada rakyat termasuk petani sangat minim. Hal ini menyebabkan petani sulit sejahtera, karena berjuang menghadapi raksasa korporasi sendiri tanpa hadirnya negara.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani harus ada perubahan yang mendasar dalam tata kelola pertanian.

Jika sistem kapitalisme neoliberal hari ini telah gagal mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sudah saatnya kita mencari solusi dari konsep yang lain.

Adalah Islam, satu-satunya konsep yang hari ini layak digunakan. sebab berbeda dengan pemerintahan neoliberal, pemerintahan Islam yaitu Khilafah hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, mengurusi seluruh urusan umat termasuk pertanian dan pangan.

Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara, dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Karenanya, ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak diwujudkan Khilafah.

Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).

Karena itu, program apapun untuk meningkatkan produksi pertanian, wajib berada dalam tanggungjawab negara. Dengan kewenangan yang ada di tangan negara, maka rakyat dan petani akan terlindungi dari kapitalisasi korporasi.

Dalam sistem islam, seluruh sektor pertanian akan diatur dengan perangkat hukum yang berasal dari syariat islam, di antaranya: hukum pertanahan, hukum seputar distribusi pangan dan harga, tanggungjawab pengadaan sarana pertanian oleh negara, dan hukum lainnya.

Model pengeloaan pertanian seperti ini sudah pernah diterapkan pada masa kekhalifahan dan terbukti membuahkan kegemilangan baik dari sisi pengembangan teknologi maupun produktivitas yang tinggi.

Semua ini diraih karena negara khilafah hadir secara utuh dalam melayani rakyatnya, sehingga ketahanan pangan bagi rakyat akan tercapai. Hal yang akan terwujud di negeri ini jika kita mau menerapkan aturan yang sama, yaitu aturan yang berasal dari syariat islam di bawah naungan khilafah.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =

Rekomendasi Berita