by

Ribuan GTT/ PTT Sekolah Negri Gunungkidul Tuntut SK Bupati

RADARINDONESIANEWS.COM, GUNUNGKIDUL – Perwakilan GTT / PTT Kabupaten Gunungkidul audiensi dengan DPRD Gunungkidul. Turut hadir dalam audiensi Sabtu 31/3/2018 Dewan pendidikan, PGRI, MKKS, K3S. Dalam audiensi tersebut di tanggapi oleh Ketua DPRD Gunungkidul Suharno, SE. Menurut Aris Wijayanto selaku ketua FHSN ( Forum Honorer Sekolah Negri) mengatakan bahwa munculnya FHSN karena adanya keresahan yang ada di sekolah negri tentang juknis BOS yang mengatur bahwa BOS bisa membiayai honorer apabila ber SK Kepala Daerah.
Sementara itu jumlah GTT/ PTT Negri yang ada di tingkat TK, SD, SMP berjumlah 1985 orang terancam putus tidak mendapatkan honor dari BOS. ” Tugas GTT/ PTT yang ikut mencerdaskan bangsa ini harus menjadi perhatian pemerintah apalagi di sekolah negri tidak bisa mengikuti PPG atau sertifikasi karena SK yang dimiliki adalah SK Kepala Sekolah” kata Sampah Muhari selaku Sekertaris FHSN.
Dewan Pendidikan, Joko Sarjono juga mengatakan sangat prihatin sekali terhadap keberadaan GTT / PTT yang hanya berpendapatan rendah 200rb / bulan saja tidak cukup untuk membeli bensin selama 30 hari apalagi mau buat makan. ”kami mendukung penuh GTT/ PTT menuntut pemerintah untuk merealisasikan SK Bupati” imbuh joko.
Joko Suryanto Sekertaris PGRI juga mendukung langkah FHSN untuk memperjuangkan nasib demi keadilan. SK Bupati ini juga mengacu pada daerah lain yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah.
Ketua DPRD Suharno, SE menanggapi keluh kesah dari GTT/ PTT untuk segera menjadwalkan memanggil Bupati, Sekda dan SKPD terkait pada hari Kamis ( 4/4/2018) duduk bersama memikirkan nasib GTT/ PTT. “Hasil diskusi tersebut akan disampaikan kepada pengurus FHSN”. kata Suharno. ” Kami akan berusaha dan kami akan melakukan kunjungan kerja ke purbalingga yang sudah mengeluarkan SK Bupati ” imbuhnya.
Dewan Pendidikan, PGRI, dan perwakilan FHSN akan bersama DPRD melakukan kunjungan kerja pada tanggal 12 April mendatang.
Secara garis besar hasil rapat pada sore hari ini agenda pertama adalah studi banding ke kabupaten kota yg telah lebih dahulu mengeluarkan SK dan disepakati bahwa tanggal 12 april 2018 akan ke Purbalingga dan Kebumen bersama perwakilan FHSN, dewan pendidikan, PGRI, dinas pendidikan serta bupati.
Hasil dari kunjungan adalah dijadikan rapat bersama bupati dan FHSN. Jika sampai akhir tahun pelajaran 2017 2018 tidak membuahkan hasil maka akan ada aksi turun ke jalan serta ijin tidak berkerja kata Aris wijayanto.( ERNI .T )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 4 =

Rekomendasi Berita