Oleh : Rantika Nur Asyifa
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Kemajuan teknologi yang terus berlangsung saat ini berimbas terhadap rencana percepatan reformasi birokrasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di era kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama kepada detikcom, Minggu (28/11/2021) mengatatakan, ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap.
Dengan digantikan robot, maka jumlah PNS akan lebih dirampingkan. Jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah pegawai abdi negara memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam.
“Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016,” tulis buku tersebut, (detikfinance.com, 28/11/2021).
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah angkat bicara soal ramai pemberitaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan digantikan oleh artificial intelligence (AI) dengan menggunakan mesin robot atau robot AI.
Zudan menjelaskan bahwa rencana pemerintah menerapkan teknologi dalam sistem administrasi pemerintahan sebetulnya memicu seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kapabilitas mereka menjadi lebih mumpuni. Sebaliknya, jika kualitas ASN tak memadai, bakal lebih mudah tergantikan oleh robot AI.
“PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot ataupun mesin. Tetapi kalau PNS yang tidak berkualitas, maka pasti tergantikan,” kata Zudan dalam laman yang sama, Rabu, 1 Desember 2021. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri itu juga memastikan sejumlah sektor dalam lingkup instansi pemerintah masih memerlukan kehadiran ASN dalam bentuk sumber daya manusia (SDM).
“Dalam banyak hal, ASN tidak bisa tergantikan, seperti yang terkait dengan empati, kerja sama , dan kemanusiaan; itu sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh robot atau mesin,” ucapnya, (Tempo.Co, 2/12/2021).
Jika banyak PNS yang digantikan oleh robot, sudah pasti angka pengangguran akan bertambah. Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang.
Makin banyak persoalan baru muncul karena pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren Global dan ingin dinilai modern.
Kemajuan bangsa semestinya tidak diukur dengan sekedar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi yang digunakan. Semestinya menggunakan ukuran dasar sebagaimana direkom Islam berupa tercapainya tujuan bernegara yaitu menyejahterakan setiap individu, terciptanya ketenangan-stabilitas dan meninggikan peradaban.
Beginilah nasib jika masih bergantung pada sistem buatan manusia, pegawai negeri yang dianggap akan sejahtera karena mendapatkan pendapatan pasti ternyata seiring berkembangnya zaman tidak bisa dipastikan lagi bahwa pegawai negeri akan selalu sejahtera.
Karena sistem sekuler kapitalisme saat ini sejak awal bukan bertujuan untuk mensejahterakan melainkan bagaimana agar bisa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan mensejahterakan kantong para pemilik modal.
Lain hal nya dengan Islam yang begitu mengutamakan kesejahteraan masyarakat, memberikan keadilan, keamanan, dan menjamin segala yang dibutuhkan. Islam adalah solusi tepat agar ketidak adilan dalam sektor perekonomian atau birokrasi dan keputusan yang diambil hanya untuk mementingkan diri sendiri atau kantong para pemodal tidak lagi terjadi.Wallahu a’lam bisshawab.[]
Comment