by

Terkait Dokumen TPF Munir, Ini Kata Sudi Silalahi

NA
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, memang tidak dibuka ke publik. Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengungkapkan alasan sehingga tidak membuka hasil temuan tersebut.

“Jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik karena masih diberlakukan sebagai pro justicia guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kepentingan tersebut kini sudah tidak ada lagi,” ujar mantan Mensesneg Sudi Silalahi dalam jumpa pers di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016).

Jumpa pers itu dihadiri SBY, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Suyanto, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Sudi mengatakan, temuan TPF telah ditindnaklanjuti selama tim itu bekerja atau pun setelah menyelesaikan tugasnya. Bareskrim Polri mendapatkan ruang dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada siapa pun di dalam atau di luar negeri.

Pemerintahan SBY, lanjut Sudi, juga tidak pernah menghentikan proses penegakan hukum kasus Munir. Setelah TPF Munir tugasnya rampung, proses penegakan hukum tetap berlangsung. “Sampai keputusan terhadap terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht,” ucap dia.

Sebelumnya, Sudi mengatakan, dokumen asli TPF Munir yang diserahkan ke SBY hilang. Namun, salinan dokumen tersebut masih ada dan tidak beda dengan aslinya. Dokumen salinan itu akan diserahkan ke Presiden Jokowi.

Sudi juga menyebut bahwa AM Hendropriyono yang disorot dalam kasus pembunuhan Munir pada 2004 lalu, tidak terlibat. “Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan saudara AM Hendropriyono, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, terhadap para saksi dan para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti waktu itu tidak ditemukan keterkaitan dengan saudara AM Hendropriyono,” katanya.

Menurut Sudi, putusan pengadilan dalam kasus Munir juga tidak selalu memuaskan dan tidak sesuai harapan sejumlah kalangan. Meski begitu tidak dapat dikatakan pemerintahan SBY tidak serius dan tidak menindaklanjuti temuan TPF.

SBY yang saat itu menjadi Presiden tidak memiliki hak dan kewenangan konstitusional untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, diadili dan dinyatakan bersalah. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pintu untuk mencari kebenaran dan keadilan atas meninggalnya Munir tertutup bagi siapa pun. “Semua itu harus ditempuh sesuai dengan sistem dan aturan main yang diatur dalam konstitusi negara kita,” ucap Sudi.[TB]

Comment

Rekomendasi Berita