RADARINDONESIANEWS .COM, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung terus menguat seiring tingginya biaya politik dan berbagai komplikasi demokrasi yang menyertainya.
Menurut Didik, usulan tersebut kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemilihan langsung sangat mahal dan mengusulkan agar pilkada dilaksanakan secara tidak langsung.
Namun, Dalam rilisnya, Senin (22/12/2025) Prof. Didik J Rachbini yang juga ekonom senior INDEF ini mengingatkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung juga tidak otomatis bebas dari masalah karena berpotensi dikuasai oleh elit politik.
Didik mencatat, gagasan pilkada tidak langsung sejatinya telah disampaikan Prabowo Subianto sejak setahun lalu. Presiden bahkan kembali menegaskannya dalam pidato puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2024. Saat itu, Presiden menilai sistem pemilihan langsung terlalu membebani negara, baik secara ekonomi maupun sosial.
Prabowo juga mencontohkan praktik di sejumlah negara lain yang dinilai lebih efisien. “Saya melihat negara tetangga lebih efisien seperti Malaysia, Singapura, India, memilih anggota DPRD sekali, ya sudah DPRD itu yang memilih Gubernur dan Bupati,” ujar Presiden. Ia menambahkan, “Sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang saya lihat lesu, apalagi yang kalah.”
Lebih jauh, Didik menyoroti persoalan yang lebih mendasar dalam pemilihan langsung di era teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Ia menilai, selama dua dekade terakhir, pemilu langsung telah ditandai oleh keterlibatan AI, bot, buzzer, dan berbagai “barang asing” yang merusak sendi-sendi demokrasi.
“Pemilihan langsung memang menjunjung prinsip one man one vote, tetapi dalam praktiknya terbuka menjadi alat eksploitasi elit yang menguasai uang dan teknologi,” ujarnya.
Ia menilai suara rakyat yang seharusnya lahir dari nurani manusia justru tenggelam oleh provokasi mesin, buzzer, bot, dan AI yang masuk ke dalam sistem demokrasi.
Didik bahkan menyebut bahwa fenomena tersebut melahirkan pemimpin berbasis pencitraan, bukan kepemimpinan autentik. Ia menilai satu dekade terakhir memperlihatkan bagaimana hasil pemilihan langsung tidak lepas dari keterlibatan mesin-mesin manipulatif yang mengaburkan wajah kepemimpinan sejati. Meski demikian, Didik menegaskan bahwa kembali sepenuhnya ke sistem pilkada ala Orde Baru juga bukan solusi.
Menurutnya, hal itu justru berisiko melahirkan pembajakan demokrasi oleh elit dan membawa bangsa kembali ke sistem otoriter. “Ini sama dengan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah harus segera mengatur secara tegas peran AI, buzzer, dan bot dalam demokrasi. Didik menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih belum menemukan formulasi yang tepat dalam mengelola relasi antara kebebasan berbicara warga negara dan narasi manipulatif berbasis teknologi.
“Demokrasi adalah kebebasan berbicara yang berakar pada free will manusia. AI, bot, dan buzzer tidak memiliki hak bicara karena tidak berangkat dari moralitas kemanusiaan,” katanya.
Menurut Didik, praktik “blasting” manipulasi informasi justru merusak dialog demokratis yang sehat. Atas dasar itu, Didik menilai parlemen harus segera mencari solusi agar demokrasi Indonesia tidak mengalami kehancuran lebih jauh.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan demokrasi saat ini kerap tidak disadari publik karena berlangsung secara sistemik dan masif melalui teknologi.
Sebagai alternatif, Didik mengusulkan inovasi sistem politik berbasis mixed method atau metode campuran.
Pertama, pilkada tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan melalui DPRD. Kedua, calon gubernur, bupati, dan wali kota tidak ditentukan oleh elit partai, melainkan berasal dari unsur pilihan masyarakat, yakni tiga anggota DPRD dengan suara terbanyak di daerah masing-masing.
“Ini adalah jalan tengah antara demokrasi liberal yang rusak dan upaya menghindari kembalinya sistem pemilihan ala Orde Baru,” pungkasnya.[]
Comment