Penulis: Furqon Bunyamin Husein| Editor in Chief Radar Indonesia News
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Amerika Serikat kerap memposisikan diri sebagai penjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan tatanan internasional berbasis hukum. Namun, sikap Washington terhadap Venezuela dan Palestina justru memperlihatkan kontradiksi yang tajam.
Venezuela menjadi sasaran sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan tekanan politik intensif, sementara penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel tidak direspons dengan tindakan tegas yang sepadan. Perbedaan ini tidak lahir dari pertimbangan moral, melainkan dari kalkulasi kepentingan geopolitik yang sangat pragmatis.
Venezuela Menjadi Target Intervensi karena Mengganggu Kepentingan Strategis AS
Intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela—meski tidak berbentuk invasi militer—sangat nyata melalui sanksi ekonomi, pembekuan aset, dan dukungan terbuka terhadap oposisi politik. Langkah ini dipicu oleh sejumlah faktor kunci.
Pertama, faktor energi dan ekonomi global. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Nasionalisasi industri migas dan sikap anti-korporasi asing secara langsung mengancam kepentingan perusahaan energi Barat. Tekanan terhadap Caracas bertujuan mengembalikan kontrol dan pengaruh atas sumber daya strategis tersebut.
Kedua, tantangan ideologis terhadap hegemoni AS. Pemerintahan Venezuela secara terbuka mengusung narasi anti-imperialisme dan membangun aliansi regional yang menolak dominasi Washington.
Sikap ini menjadikan Venezuela bukan sekadar masalah domestik, tetapi simbol perlawanan sistemik yang perlu dilemahkan agar tidak menjadi preseden bagi negara lain di Amerika Latin.
Ketiga, legitimasi narasi demokrasi. Venezuela dibingkai sebagai negara gagal demokrasi dan otoriter. Narasi ini relatif mudah dijual ke publik internasional karena Venezuela adalah negara berdaulat dengan sistem politik yang dapat dipersoalkan secara formal. Dengan bingkai tersebut, sanksi dan tekanan politik dianggap sah.
Keempat, risiko geopolitik yang relatif rendah. Intervensi terhadap Venezuela dinilai tidak akan memicu perang global, karena tidak melibatkan sekutu inti AS secara langsung. Meski Caracas memiliki relasi dengan Rusia dan China, eskalasi dinilai masih dapat dikendalikan.
Palestina Diabaikan Karena Berhadapan dengan Sekutu Kunci AS
Berbanding terbalik dengan Venezuela, Amerika Serikat justru menunjukkan sikap permisif terhadap Israel dalam konflik Palestina. Padahal, laporan pelanggaran HAM, korban sipil, dan kecaman internasional terus bermunculan.
Pertama, Israel adalah sekutu strategis utama AS di Timur Tengah. Hubungan militer, intelijen, dan teknologi antara kedua negara bersifat struktural dan jangka panjang. Menekan Israel berarti mempertaruhkan arsitektur pengaruh AS di kawasan yang penuh konflik dan kepentingan energi global.
Kedua, pengaruh politik domestik di AS. Lobi pro-Israel memiliki kekuatan signifikan dalam sistem politik Amerika. Kritik keras terhadap Israel berisiko tinggi secara elektoral bagi politisi AS. Palestina, sebaliknya, tidak memiliki daya tawar politik domestik yang sebanding.
Ketiga, status Palestina yang tidak sepenuhnya diakui sebagai negara berdaulat. Kondisi ini memudahkan AS untuk menghindari kewajiban hukum internasional dan membingkai konflik sebagai isu keamanan, bukan agresi antarnegara.
Keempat, narasi keamanan yang timpang. Setiap tindakan Israel hampir selalu dibingkai sebagai “hak membela diri”, sementara penderitaan warga sipil Palestina dipinggirkan. Narasi ini menutup ruang kritik dan melegitimasi pembiaran.
Kelima, perlindungan di forum internasional. Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi yang berpotensi menekan Israel, sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada Venezuela.
Standar Ganda sebagai Pola Kebijakan
Perbandingan Venezuela dan Palestina menegaskan satu pola konsisten bahwa Amerika Serikat bertindak keras ketika kepentingan strategis dan hegemoninya terancam, namun bersikap lunak ketika pelanggaran dilakukan oleh sekutu utama.
Dalam konteks ini, nilai demokrasi, HAM, dan hukum internasional menjadi instrumen selektif, bukan prinsip universal.
Venezuela ditekan karena dianggap mengganggu tatanan geopolitik dan ekonomi AS. Palestina diabaikan karena penderitaannya terjadi di bawah bayang-bayang kepentingan strategis Israel—sekutu kunci Washington di Timur Tengah.
Penutup
Kasus Venezuela dan Palestina membuka tabir kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sarat standar ganda. Intervensi bukan soal keadilan, melainkan soal kepentingan.
Selama Israel tetap menjadi pilar utama hegemoni AS di Timur Tengah, tekanan serius terhadap agresi di Palestina akan sulit terwujud.
Di sisi lain, negara-negara yang berani menantang dominasi Washington, seperti Venezuela, akan terus menjadi sasaran tekanan, apa pun dampak kemanusiaannya.[]
Comment