Penulis: Vie Dihardjo | Alumnus Hubungan Internasional
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Eduart Wolok, yang dikutip Media Indonesia pada 26 Juni 2026 menyebutkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh jalur penerimaan, baik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur mandiri.
Pernyataan itu sekaligus meluruskan anggapan bahwa seluruh angka tersebut hanya berasal dari peserta yang lolos melalui jalur SNBP.
Namun, perdebatan mengenai benar atau tidaknya angka tersebut justru berpotensi mengaburkan persoalan yang lebih mendasar.
Pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah apakah data itu akurat, melainkan mengapa puluhan ribu anak yang telah memperoleh kesempatan masuk perguruan tinggi akhirnya tidak melanjutkan pendidikan mereka.
Di balik angka itu terdapat kisah manusia, keluarga, dan generasi yang sedang berjuang menggapai masa depan. Pendidikan tinggi bukan semata-mata soal proses seleksi, melainkan bagaimana negara dan masyarakat memastikan hak memperoleh pendidikan benar-benar dapat dinikmati hingga tuntas.
Ketika seseorang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menuntut ilmu, tetapi terhalang oleh berbagai faktor, masyarakat patut melakukan muhasabah.
Kehilangan satu kesempatan pendidikan bukan sekadar kehilangan satu kursi kuliah, melainkan kehilangan potensi satu generasi yang kelak dapat memberi manfaat bagi umat dan bangsa.
Pendidikan Bukan Komoditas Pasar
Hakikat pendidikan adalah membangun manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan melahirkan generasi pembawa perubahan. Namun, dalam sistem yang berorientasi pasar, pendidikan kerap diperlakukan sebagai komoditas ekonomi.
Ketika pendidikan dipandang berdasarkan logika keuntungan dan efisiensi, ilmu pengetahuan berisiko berubah menjadi barang yang diperjualbelikan. Akibatnya, kesempatan belajar tidak lagi ditentukan oleh kemampuan dan semangat belajar, melainkan oleh kemampuan ekonomi.
Cara pandang tersebut melahirkan berbagai persoalan. Tujuan pendidikan bergeser dari membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan bermanfaat menjadi sekadar menghasilkan lulusan. Pergantian kurikulum yang berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar mengenai arah pendidikan.
Kurikulum sering kali didorong untuk mengikuti kebutuhan industri dan pasar kerja jangka pendek, padahal pendidikan semestinya menjadi fondasi pembangunan peradaban, bukan sekadar penyesuaian terhadap dinamika ekonomi.
Ketimpangan pembangunan pendidikan juga masih nyata. Perbedaan daya tampung sekolah, kualitas tenaga pendidik, fasilitas, hingga pilihan lembaga pendidikan masih mencolok antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi umumnya memperoleh pembangunan pendidikan lebih cepat, sedangkan daerah yang dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi sering kali tertinggal.
Karena itu, pendidikan tidak seharusnya tunduk pada logika pasar. Pendidikan memerlukan orientasi keadilan yang membuka akses ilmu bagi seluruh warga negara, baik yang lahir di pusat kota maupun di pelosok negeri.
Pentingnya Visi Pendidikan yang Kokoh
Pendidikan membutuhkan visi yang kokoh, yakni arah pembangunan yang tidak mudah berubah akibat pergantian kepemimpinan, dinamika politik, ataupun tuntutan pasar kerja jangka pendek.
Dengan visi yang jelas, kebijakan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, pengembangan guru, pembangunan sarana-prasarana, hingga sistem evaluasi akan berjalan dalam satu tujuan besar yang konsisten.
Keberhasilan pendidikan semestinya tidak hanya diukur dari angka kelulusan, tingkat penyerapan tenaga kerja, atau daya saing ekonomi. Lebih dari itu, pendidikan harus melahirkan manusia yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Membangun peradaban yang kuat tidak cukup hanya dengan memperbaiki kurikulum atau menambah fasilitas pendidikan. Yang lebih penting adalah memastikan pendidikan memiliki visi yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya.
Dari fondasi itulah lahir generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, yang mampu menjalankan amanah sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi.
Perspektif Pendidikan dalam Islam
Dalam Islam, visi pendidikan adalah membentuk manusia yang berkepribadian Islam, yakni memiliki pola pikir dan pola sikap yang selaras dengan ajaran Islam. Visi tersebut tidak berubah oleh perkembangan metode, teknologi, maupun strategi pembelajaran.
Islam juga tidak membatasi ilmu hanya pada bidang keagamaan. Berbagai disiplin ilmu yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan dipandang sebagai bagian dari ibadah karena menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama.
Allah SWT berfirman dalam Surah Thaha ayat 114: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”
Sejarah membuktikan bahwa ketika sistem pendidikan Islam berkembang dengan baik, lahirlah ulama, ilmuwan, dokter, matematikawan, astronom, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar bagi peradaban dunia.
Hal itu terjadi karena pendidikan dibangun di atas penghormatan terhadap ilmu, kemuliaan guru, serta keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah.
Islam juga menempatkan tiga unsur utama dalam pendidikan yang harus berjalan secara bersamaan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Di lingkungan keluargalah aqidah, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan ditanamkan sejak dini. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 6:
“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”
Sekolah berperan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Guru bukan sekadar pengajar, melainkan pendidik yang menjadi teladan dalam ilmu dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” (HR Malik).
Sementara itu, masyarakat menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai yang dipelajari di rumah dan sekolah. Lingkungan yang baik akan memperkuat proses pendidikan, sedangkan lingkungan yang buruk dapat melemahkannya. Karena itu, Islam mendorong masyarakat untuk saling menasihati dalam kebaikan dan takwa serta mencegah kemungkaran.
Negara Memikul Amanah Pendidikan
Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan amanah yang harus dijalankan negara. Rasulullah SAW bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Konsekuensinya, negara berkewajiban memastikan setiap warga memperoleh kesempatan belajar yang setara. Negara juga bertanggung jawab menyediakan sarana-prasarana pendidikan, mulai dari gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, negara harus menjamin kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik agar proses pembelajaran berlangsung optimal.
Kurikulum pun semestinya diarahkan untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat, tanpa mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan zaman.
Sejarah Islam menunjukkan perhatian besar terhadap pengembangan sains, kedokteran, matematika, astronomi, dan berbagai disiplin ilmu lain, antara lain melalui gerakan penerjemahan di Bayt al-Hikmah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma’mun.
Karena itu, dalam perspektif Islam, negara tidak hanya berperan sebagai regulator pendidikan, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan sistem pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan dapat diakses seluruh masyarakat.
Enam puluh ribu calon mahasiswa yang gagal melanjutkan pendidikan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai angka statistik. Mereka adalah representasi mimpi yang tertunda.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan semata urusan administrasi atau ekonomi, melainkan amanah untuk menjaga masa depan generasi. Wallahu a’lam bishshawab.[]
Comment