RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026), para Kepala Daerah di Sumatera Utara hadiri rapat koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Selain para Kepala Daerah, rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, BPKP RI, turut dihadiri pimpinan DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Kegiatan ini menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta pencegahan korupsi sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel adalah fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Utara. Penguatan dua hal tersebut harus dilakukan dengan bersinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, serta seluruh stakeholder,” kata Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
“Rakor ini harus meneguhkan komitmen kita sebagai kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, dan seluruh ASN untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Mari kita pastikan setiap program dan anggaran dikelola secara transparan, benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, serta jauh dari praktik-praktik korupsi,” sambungnya.
Ia pun berharap, penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi terus menjadi bagian yang melekat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.[]
Comment