Oleh: Dinar Khair, Novelis
____________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –Belum habis ketakutan para ibu setelah masa mengerikan pandemi covid selama dua tahun lamanya, kini sudah disambut dengan teror baru yakni penyakit AKI (Acute Kidney Injuries) alias gagal ginjal akut pada anak.
Saat berita ini muncul, disambut oleh nada resah para ibu yang selama ini menjadikan paracetamol sebagai jalan keluar bagi demam atau nyerinya anak saat mereka terkena suatu penyakit.
Kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun lamanya, tanpa ada kekhawatiran apa pun karena paracetamol dianggap sebagai obat yang paling aman untuk dikonsumsi anak maupun dewasa. Maka ketika kasus gagal ginjal pada anak mencuat ke permukaan, wajar bila para ibu khawatir akan keselamatan anaknya.
Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengusut kasus penyakit gagal ginjal akut. Hal itu untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana terkait kasus tersebut.
Muhadjir menilai, pengusutan ini berdasarkan data sementara adanya bahan baku impor. Dia menyebutkan, saat ini terdapat tiga negara yang terkena gagal ginjal akut, Indonesia menjadi salah satunya. Bahkan di Indonesia, sudah ada ratusan lebih yang meninggal dunia.
Proses yang cukup bertele-tele dalam menemukan penyebab terjadinya kasus AKI ini membuat masyarakat semakin resah. Rasa curiga masyarakat pada pemerintah dan jajarannya yang bertanggung jawab soal peredaran dan pembuatan obat ini pun semakin dalam. Pada akhirnya wajar bila masyarakat menilai bahwa ini semua adalah tentang bisnis belaka. Kapitalisasi di segala sektor, termasuk penyediaan obat bagi rakyat.
Seharusnya pemerintah bertanggung jawab penuh atas maraknya kasus gagal ginjal pada anak ini. Bukan malah melemparkan bola panas ke sana kemari untuk mencari siapa yang harus dipersalahkan. Fokus pada penyelesaian dan bertanggung jawab atas kelalaian yang sudah terjadi akan jauh lebih baik.
Dalam Islam, negara adalah ra’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Rakyat tidak dibiarkan mengurus diri mereka sendiri, termasuk urusan kesehatan. Di dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat.
Kesehatan yang terjamin dan terjaga merupakan salah satu bukti bahwa negara peduli pada manusia-manusia yang diriayahnya. Negara yang menerapkan sistem Islam tidak akan mengeksploitasi atau menempatkan rakyat sebagai “pasar” untuk barang dan jasa kesehatan.
Nabi saw. bersabda:
وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقْ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَ ة
Siapa saja yang menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak pada Hari Kiamat (HR al-Bukhari).
Nabi saw. pun mendoakan keburukan bagi penguasa yang membebani rakyatnya:
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بهم فَارْفُقْ بِهِ
Ya Allah, siapa saja yang memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, sempitkanlah dia. Siapa saja yang memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, perlakukanlah dia dengan baik (HR Ahmad dan Muslim).
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, seluruh aturan yang Allah turunkan akan memberikan maslahat bagi umat manusia. Maka sudah sepatutnya kita mentaati dan berusaha mengembalikan Islam kembali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena keselamatan dunia dan akhirat hanya terletak pada keridhoan-Nya.Wallahualam bishawab.[]
Comment