Oleh : Dina Aprilya, S.Farm | Aktivis Muslimah Medan
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksius kronik dan menahun yang biasanya mengenai paru-paru dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis (Purnamasari, 2013).
Penderita TB juga mengalami gejala lain seperti batuk selama 2-3 minggu, berkeringat di malam hari dan demam. Bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi bagian organ tubuh lainnya, seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak. Penyakit TB dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Meski begitu, TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah (kemenkes.go.id, 24/08).
Indonesia kini berada di urutan ke 2 negara dengan kasus TB tertinggi di dunia. Berdasarkan data Global TB Report (GTR) 2022, perkiraan kasus TB sebanyak 969.000 dengan incidence rate atau temuan kasus sebanyak 354 per 100.000 penduduk.
Ini disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, dr. Imran Pambudi pada konferensi pers daring Hari Tuberkulosis Sedunia 2023 yang mengangkat tema “Ayo Bersama Akhiri TB, Indonesia Bisa”, pada Jumat (17-3-2023).
dr. Imran Pambudi juga menyampaikan, penyumbang kasus terbanyak TB di Indonesia adalah kelompok masyarakat yang bekerja sebagai buruh, nelayan, wiraswasta, pegawai BUMN, dan PNS.
Adapun perinciannya meliputi buruh sebanyak 54.887 kasus, petani atau peternak atau nelayan (51.941), wiraswasta (44.299), pegawai swasta atau BUMN atau BUMD (37.235), dan PNS (4.778) (beritasatu, 17/03).
Kasus TB bukanlah kasus baru di Indonesia. Hanya saja, peningkatan kasus TB belakangan ini sangat mencengangkan. Bayangkan saja, jumlah kematian TB di Indonesia setara dengan tiga orang meninggal setiap menitnya.
Banyak faktor risiko yang melatarbelakangi peningkatan jumlah kasus TB Indonesia, seperti kurang gizi atau terinfeksi HIV, DM serta rumah dengan sirkulasi udara yang buruk dan pemukiman yang padat serta kumuh.
Pencegahan penularan penyakit TB yaitu dengan menggunakan masker, minum obat teratur 6 –12 bulan untuk mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik, menutup mulut ketika batuk dan bersin serta melakukan pola hidup sehat.
Politik kesehatan dalam sistem kapitalisme adalah pengurusan kepentingan publik dalam hal kesehatan dengan sudut pandang sekularisme. Dilakukan secara praktis oleh negara di bawah kontrol otoritas kesehatan dunia WHO yang berdedikasi bagi peradaban kapitalisme.
Misinya adalah sebagai pemimpin dengan tujuan dunia bebas TB dengan nol kematian dan kesakitan. Panduannya adalah standar penanggulangan International Standards for Tuberculosis Care (ISTC) dengan strategi Directly Observed Treatment Short course (DOTS atau cakupan pengobatan yang diamati langsung) sebagai instrumen praktis.
The End TB Strategy adalah cetak biru percepatan pencapaian tujuan, berindikator pengurangan kejadian TB hingga 95%, kematian hingga 90% pada 2035 terhitung dari 2015. Pilar dan komponennya antara lain kolaboratif penanganan TB/HIV dan vaksinasi.
Vaksinasi BCG, misalnya, sebagai salah satu pilar the End TB Strategy, tidaklah semata-mata sebagai tindakan pencegahan bagi peningkatan imunitas agar tidak terinfeksi dan apabila terinfeksi tidak jatuh parah, melainkan berangkat dari konsep kekebalan kelompok (herd immunity). Namun cakupan imunisasi BCG yang tinggi tidak berkorelasi positif dengan penurunan kasus baru.
Misal, peningkatan cakupan imunisasi BCG dari 84% pada 2021 menjadi 93,4% pada 2022, penambahan kasus baru justru naik 17,61%. Rata-rata, 5—10% mereka yang terinfeksi adalah pengidap TB aktif seumur hidup. Pengidap TB adalah yang menjadi penular kuman TB, di samping pengidap TB laten yang juga berpeluang menjadi TB aktif (kemenkes.go.id, 24/08).
Belum lagi buruknya kualitas program DOTS dari segi mutu 3 T (tracing-testing-treatment) karena sejumlah sebab, mulai dari buruknya kepemimpinan politik dan persoalan tidak memadainya ketersediaan, ketersebaran pelayanan laboratorium, berbelitnya administrasi, hingga ketersediaan dan berfungsinya peralatan bagi pemeriksaan yang cepat dan akurat di fasyankes yang ditunjuk bagi pelaksanaan program TB.
Di samping itu yang tidak kalah serius adalah resistan obat akibat putus obat dan bahaya pengobatan terhadap pengidap. Ini akibat durasi pengobatan program penanggulangan TB di Indonesia sangat panjang, yaitu paling sedikit 9-11 bulan untuk TB reguler dengan (RO) all-oral regimen (banyak macam obat), serta efek samping dari yang ringan hingga berat, seperti anemia, gagal ginjal, dan tuli.
Padahal, bisa dilakukan all-oral regimen berdurasi 6 bulan bagi TB RO dengan toksisitas yang minim, namun ini belum diadopsi sebagai program DOTS.
Sejumlah riset telah difokuskan tentang perkara kualitas program DOTS sedikitnya selama satu dekade terakhir. Hasilnya, buruknya kualitas penanganan TB. Ini diperburuk oleh konsep pemberian layanan kesehatan kapitalistik Universal Health Coverage atau asuransi kesehatan wajib (di Indonesia berupa program JKN) yang diakui bertanggung jawab atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan secara umum.
Berbeda dengan prinsip kesehatan Islam dalam penanganan TB yang menjamin akses setiap individu terhadap pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas tinggi secara medis dan nonmedis.
Ketersediaan SDM akan memadai secara kualitas dan kuantitas dari penerapan sistem pendidikan Islam. Begitu juga konsep pembiayaan kesehatan, berbasis baitulmal dengan anggaran mutlak, di samping konsep politik riset dan politik industri berbasis industri berat.
Politik riset berikut politik industrinya yang sahih, meniscayakan penemuan teknologi tercepat berlangsung satu atau dua pekan saja, baik bagi penegak diagnosis akurat maupun regimen berkhasiat minim atau bahkan tanpa toksisitas bagi kesembuhan segera.
Ini mengingat fakta terkini bahwa regimen bagi TB OR saja sudah bisa enam bulan. Selain itu, Islam memandang bahwa setiap bahaya toksisitas harus dijauhi dan setiap penyakit ada obatnya. Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wa jalla.” (HR Muslim).
Realisasi prinsip-prinsip penanggulangan TB politik Islam dikuatkan oleh konsep upaya promotif-preventif berbasis pemenuhan kebutuhan fisik dan naluri setiap insan melalui keberadaan masyarakat Islam. Sifat pembangunan sektor kesehatan dan nonkesehatan dalam masyarakat Islam juga bersifat positif terhadap kesehatan.
Inilah saatnya Indonesia meninggalkan politik penanggulangan TB dengan paradigma kapitalisme. Indonesia bebas TB akan terwujud ketika hadirnya kembali peradaban Islam. Wallahu’alam bishawab.[]
Comment