RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wakil Presiden RI ke-13, Prof. KH. Ma’ruf Amin, menyebut fondasi ekonomi syariah Indonesia semakin kokoh meski dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi Kamisan bertema “Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia” yang digelar oleh Center for Sharia Economic Development (CSED), Kamis (10/7/2025).
Ma’ruf menyampaikan bahwa sektor halal Indonesia tumbuh sebesar 9,16 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Produk halal Indonesia tercatat mendominasi pasar global dengan kontribusi hingga 80 persen. Sementara itu, total aset keuangan syariah nasional telah mencapai Rp9.252 triliun, tumbuh 5,3 persen secara tahunan.
“Pertumbuhan sektor halal tetap kuat meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini menunjukkan fondasi ekonomi syariah kita makin kuat,” ujar Ma’ruf.
Pasar modal syariah menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 37 persen, disusul oleh sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Adapun sektor filantropi syariah mencatat pertumbuhan signifikan, dengan total zakat dan wakaf terkumpul sebesar Rp40,5 triliun. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah, yakni 13,41 persen, meski literasi sudah mencapai 43,4 persen.
Ma’ruf menilai, perlu upaya meningkatkan pemahaman bahwa zakat adalah bagian dari muamalah, tidak sekadar ibadah spiritual. “Zakat harus dipahami sebagai solusi sosial ekonomi, bukan hanya ritual,” katanya.
Dalam sesi tanggapan, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Prof. Waryono Abdul Ghofur, mengungkapkan bahwa dari potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun, realisasi baru menyentuh Rp41 triliun dan hanya Rp13 triliun yang tercatat secara resmi.
Deputi BPJPH Abdul Syakur menambahkan, saat ini telah terdapat tujuh juta produk bersertifikat halal, sementara anggaran yang tersedia hanya cukup untuk satu juta produk. Permintaan sertifikasi juga datang dari 33 negara asing. Wapres Ma’ruf mengingatkan, sertifikasi halal tak hanya teknis, tetapi juga sarat nilai ideologis.
“Label halal harus menjadi perlindungan konsumen muslim. Indonesia tak boleh hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen utama,” ujarnya.
Sementara itu, Ali Sakti dari Bank Indonesia menyoroti kurangnya integrasi antara pelaku ekonomi halal dan sistem keuangan syariah. Ia menyebut sektor-sektor tersebut masih berjalan sendiri-sendiri. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat, mengatakan bahwa saat ini telah dibentuk KDEKS di 37 daerah, dan 25 provinsi telah memasukkan ekonomi syariah dalam RPJPD.
Di sisi lain, isu ketimpangan lahan di sektor pertanian juga menjadi sorotan. Prof. Bustanul Arifin dari INDEF menyebut rata-rata penguasaan lahan petani hanya 0,3 hektare. Ma’ruf menambahkan pentingnya pemanfaatan lahan tidur melalui skema wakaf produktif.
Mengakhiri diskusi, Ma’ruf mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. “Hasil itu urusan Allah, tapi bergerak adalah kewajiban kita. Jabatan boleh berakhir, tapi perjuangan tidak boleh berhenti,” ujarnya.[]
Comment