 |
| Dok/KPBI |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) melihat
harapan-harapan dari Pemilu 2019 tidaklah nyata. Para calon presiden dan
partai-partai yang bertarung di laga tersebut tidak memiliki kinerja
pembangunan untuk rakyat. Sebaliknya, masih ada asa di luar pertarungan politik
2019. Harapan itu terletak pada punggung rakyat tertindas yang
terorganisir. Karena itu, KPBI dalam aksi pada 8 Desember 2018 ini
mendeklarasikan sikap politiknya untuk tidak terlibat dalam politik
dukung-mendukung partai politik dan calon presiden selama pemilu 2019.
harapan-harapan dari Pemilu 2019 tidaklah nyata. Para calon presiden dan
partai-partai yang bertarung di laga tersebut tidak memiliki kinerja
pembangunan untuk rakyat. Sebaliknya, masih ada asa di luar pertarungan politik
2019. Harapan itu terletak pada punggung rakyat tertindas yang
terorganisir. Karena itu, KPBI dalam aksi pada 8 Desember 2018 ini
mendeklarasikan sikap politiknya untuk tidak terlibat dalam politik
dukung-mendukung partai politik dan calon presiden selama pemilu 2019.
Dengan tidak terlibat politik dukung-mendukung, KPBI
menegaskan bahwa politik pemilu bukanlah pertarungan rakyat dan masih ada
harapan dengan membangun politik yang lahir dari rahim rakyat.
menegaskan bahwa politik pemilu bukanlah pertarungan rakyat dan masih ada
harapan dengan membangun politik yang lahir dari rahim rakyat.
KPBI melihat tidak ada satupun partai politik peserta
pemilu bebas dari kasus korupsi. Mulai Partai Bulan Bintang hingga pemenang
pemilu, PDI-P, semuanya memiliki kader yang terlibat korupsi. Para kader itu
melakukan korupsi ketika memangku jabatan dan jelas partai-partai berperan
dalam terciptanya para koruptor tersebut. Korupsi telah menjadi laku untuk
mempertahankan kekuasaan para oligarki partai-partai tersebut.
pemilu bebas dari kasus korupsi. Mulai Partai Bulan Bintang hingga pemenang
pemilu, PDI-P, semuanya memiliki kader yang terlibat korupsi. Para kader itu
melakukan korupsi ketika memangku jabatan dan jelas partai-partai berperan
dalam terciptanya para koruptor tersebut. Korupsi telah menjadi laku untuk
mempertahankan kekuasaan para oligarki partai-partai tersebut.
Korupsi jelas-jelas merugikan buruh. Vonis 6 tahun
penjara hakim korup Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari hanyalah
puncak gunung es dari kerugian buruh akibat korupsi. Berkali-kali kami melihat
hakim dan suku dinas ketenagakerjaan yang tiba-tiba satu suara. Belum lagi
dampak tidak langsung korupsi, ketika anggaran-anggaran Negara yang
diperuntukan untuk rakyat, buruh, amblas digerogoti tikus-tikus berdasi.
Sepanjang 2017, 576 kasus korupsi merugikan Negara hingga Rp 6,5 triliun.
penjara hakim korup Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari hanyalah
puncak gunung es dari kerugian buruh akibat korupsi. Berkali-kali kami melihat
hakim dan suku dinas ketenagakerjaan yang tiba-tiba satu suara. Belum lagi
dampak tidak langsung korupsi, ketika anggaran-anggaran Negara yang
diperuntukan untuk rakyat, buruh, amblas digerogoti tikus-tikus berdasi.
Sepanjang 2017, 576 kasus korupsi merugikan Negara hingga Rp 6,5 triliun.
Tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberikan
dukungan untuk pengusutan politik ketika itu menyangkut kekuasaan oligakri.
Persoalan Novel Baswedan macet tanpa menetapkan satupun tersangka.
dukungan untuk pengusutan politik ketika itu menyangkut kekuasaan oligakri.
Persoalan Novel Baswedan macet tanpa menetapkan satupun tersangka.
Selama berbagai macam pemilu, pemerintah maupun
partai-partai di DPR juga tidak menunjukan sikap untuk mendorong jaminan sosial
secara berarti. Ketika para investor mendapat berbagai potongan pajak dan
kemudahaan, rakyat justru diminta membayar sendiri melalui iuran BPJS. Saat
pemerintah jor-joran membangun infrastruktur untuk mempermudah kelancaran
investasi, pemerintah membiarkan defisit BPJS Kesehatan Rp 16 triliun. Rakyat
rentan dikorbankan ketika layanan memburuk dengan alasan dana. Belum lagi
pencabutan subsidi-subsidi mulai dari listrik hingga perumahan. Subsidi
perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sempat mencapai Rp 9,7
triliun kini berkurang hingga Rp 6 triliun.
partai-partai di DPR juga tidak menunjukan sikap untuk mendorong jaminan sosial
secara berarti. Ketika para investor mendapat berbagai potongan pajak dan
kemudahaan, rakyat justru diminta membayar sendiri melalui iuran BPJS. Saat
pemerintah jor-joran membangun infrastruktur untuk mempermudah kelancaran
investasi, pemerintah membiarkan defisit BPJS Kesehatan Rp 16 triliun. Rakyat
rentan dikorbankan ketika layanan memburuk dengan alasan dana. Belum lagi
pencabutan subsidi-subsidi mulai dari listrik hingga perumahan. Subsidi
perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sempat mencapai Rp 9,7
triliun kini berkurang hingga Rp 6 triliun.
Di sektor HAM, berbagai atraksi dan janji-janji
pemerintah dan DPR tak pernah mengarah pada penuntasan HAM. Kasus penghilangan
paksa, pembunuhan marsinah, dan pembantaian 65/66 tak kunjung mendapatkan titik
cerah. Belum lagi pelanggaran hak-hak berupa perampasan tanah dan penggusuran
yang menjauhkan hak atas tempat tinggal layak dan rezim
kontrak/outsourcing/magang yang menjauhkan buruh dari kerja layak. Masih segar
dalam ingatan betapa rezim bahkan menembak mati Poro Duka pada April 2018
ketika ia mempertahankan tanah adat.
pemerintah dan DPR tak pernah mengarah pada penuntasan HAM. Kasus penghilangan
paksa, pembunuhan marsinah, dan pembantaian 65/66 tak kunjung mendapatkan titik
cerah. Belum lagi pelanggaran hak-hak berupa perampasan tanah dan penggusuran
yang menjauhkan hak atas tempat tinggal layak dan rezim
kontrak/outsourcing/magang yang menjauhkan buruh dari kerja layak. Masih segar
dalam ingatan betapa rezim bahkan menembak mati Poro Duka pada April 2018
ketika ia mempertahankan tanah adat.
Dalam hal demokrasi, pemerintahaan semakin rajin
membredel kebebasan berbicara para pengkritiknya, terutama melalui UU ITE.
Tidak hanya itu, sistem pemilu dirancang untuk menyulitkan rakyat mendirikan
partai politik dan memaksa rakyat hanya menjadi penggembira dari pesta kelompok
elit.
membredel kebebasan berbicara para pengkritiknya, terutama melalui UU ITE.
Tidak hanya itu, sistem pemilu dirancang untuk menyulitkan rakyat mendirikan
partai politik dan memaksa rakyat hanya menjadi penggembira dari pesta kelompok
elit.
Terlebih lagi di sektor perburuhan, buruh dikondisikan
untuk “kerja, kerja, kerja” dengan upah murah, status kerja tanpa kepastian,
dan kerap kondisi lingkungan kerja berbahaya. Peraturan Pemerintah tentang
Pengupahan menutup ruang berunding bagi buruh. Alhasil, dalam tiga tahun
belakangan, President Joko Widodo menyerahkan penetapan upah pada mekanisme
pasar dengan penyesuaian upah berdasarkan inflasi nasional plus pertumbuhan
ekonomi. Akibatnya, penyesuaian upah terus menurun dari 11 persen pada 2016,
8,25 persen pada 2017, 8,7 persen pada 2018, dan 8,03 persen pada 2019.
Akibatnya, daya beli buruh semakin menurun. Pemberangusan serikat semakin
menjadi-njadi dan menjadikan pabrik tak ubahnya camp kerja paksa.
untuk “kerja, kerja, kerja” dengan upah murah, status kerja tanpa kepastian,
dan kerap kondisi lingkungan kerja berbahaya. Peraturan Pemerintah tentang
Pengupahan menutup ruang berunding bagi buruh. Alhasil, dalam tiga tahun
belakangan, President Joko Widodo menyerahkan penetapan upah pada mekanisme
pasar dengan penyesuaian upah berdasarkan inflasi nasional plus pertumbuhan
ekonomi. Akibatnya, penyesuaian upah terus menurun dari 11 persen pada 2016,
8,25 persen pada 2017, 8,7 persen pada 2018, dan 8,03 persen pada 2019.
Akibatnya, daya beli buruh semakin menurun. Pemberangusan serikat semakin
menjadi-njadi dan menjadikan pabrik tak ubahnya camp kerja paksa.
Terlebih, pemerintah semakin membiarkan hubungan kerja
kontrak/outsourcing/magang yang memaksa buruh bekerja dengan kondisi tidak
pasti. Buruh tidak dapat hidup tenang tanpa kepastian kerja di hari esok. PHK
sewaktu-waktu berarti lemahnya atau bahkan tidak adanya serikat dan itu merupakan
pintu masuk dari berbagai pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dari semua itu
penindasan itu, kaum perempuan berada dalam lapisan ketertindasan yang paling
bawah. Hak-hak maternitas, seperti cuti haid dan melahirkan serta hak menyusui,
semakin tidak dapat dijangkau dalam status kerja tak pasti.
kontrak/outsourcing/magang yang memaksa buruh bekerja dengan kondisi tidak
pasti. Buruh tidak dapat hidup tenang tanpa kepastian kerja di hari esok. PHK
sewaktu-waktu berarti lemahnya atau bahkan tidak adanya serikat dan itu merupakan
pintu masuk dari berbagai pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dari semua itu
penindasan itu, kaum perempuan berada dalam lapisan ketertindasan yang paling
bawah. Hak-hak maternitas, seperti cuti haid dan melahirkan serta hak menyusui,
semakin tidak dapat dijangkau dalam status kerja tak pasti.
Kerja layak merupakan hak asasi mansuia yang dijamin
oleh Undang-undang Dasar 1945. Selain itu, pengusaha tidak bisa sewenang-wenang
melemparkan resiko bisnis dengan mengorbankan buruh melalui
kontrak/outsourcing.
oleh Undang-undang Dasar 1945. Selain itu, pengusaha tidak bisa sewenang-wenang
melemparkan resiko bisnis dengan mengorbankan buruh melalui
kontrak/outsourcing.
KPBI melihat perdebatan-perdebatan selama kampanye
mengabaikan persoalan-persoalan tersebut. Jikapun disinggung, seperti halnya
Janji Jokowi akan tiga layak, untuk menghapus outsourcing, hanyalah pemanis
untuk kemudian diingkari. Begitu juga dengan calon presiden oposisi, perlu
diingat, calon wakil presiden Sandiaga Uno bahkan langsung mengingkari kontrak
politik dengan buruh untuk menaikan upah di atas PP Pengupahan ketika baru saja
menjabat sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Lantas, pantaskah buruh
percaya janji politikus cum pengusaha itu untuk mencabut PP Pengupahan dan
menghapuskan outsourcing? Jelas tidak!
mengabaikan persoalan-persoalan tersebut. Jikapun disinggung, seperti halnya
Janji Jokowi akan tiga layak, untuk menghapus outsourcing, hanyalah pemanis
untuk kemudian diingkari. Begitu juga dengan calon presiden oposisi, perlu
diingat, calon wakil presiden Sandiaga Uno bahkan langsung mengingkari kontrak
politik dengan buruh untuk menaikan upah di atas PP Pengupahan ketika baru saja
menjabat sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Lantas, pantaskah buruh
percaya janji politikus cum pengusaha itu untuk mencabut PP Pengupahan dan
menghapuskan outsourcing? Jelas tidak!
Untuk itu, ribuan massa dari KPBI di Jakarta dan
Sumatera Utara menggelar aksi pada 8 November 2018 sebagai bentuk kritik
terhadap sistem penindasan yang ada. Kami menyerukan agar buruh dan rakyat
tidak perlu lagi berharap pada partai-partai politik dan para calon
presiden.
Sumatera Utara menggelar aksi pada 8 November 2018 sebagai bentuk kritik
terhadap sistem penindasan yang ada. Kami menyerukan agar buruh dan rakyat
tidak perlu lagi berharap pada partai-partai politik dan para calon
presiden.
KPBI juga menyerukan pada berbagai elemen gerakan
rakyat untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan rakyat tidak boleh terus
menerus menitipkan nasib dan suara pada partai-partai korup dan pelanggar HAM.
rakyat untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan rakyat tidak boleh terus
menerus menitipkan nasib dan suara pada partai-partai korup dan pelanggar HAM.
Membangun kekuatan sendiri mungkin akan membutuhkan
waktu. Gerakan rakyat yakin rezim oligarki tidak akan tinggal diam. Sejarah
sudah membuktikan itu. Pada 2016, ketika gabungan gerakan buruh dan rakyat
mendeklarasikan embrio partai politik Rumah Rakyat Indonesia, rezim langsung
menjawab dengan pembatasan pembentukan partai politik.
waktu. Gerakan rakyat yakin rezim oligarki tidak akan tinggal diam. Sejarah
sudah membuktikan itu. Pada 2016, ketika gabungan gerakan buruh dan rakyat
mendeklarasikan embrio partai politik Rumah Rakyat Indonesia, rezim langsung
menjawab dengan pembatasan pembentukan partai politik.
Tapi, dengan ketekunan dan keyakinan bahwa inilah
satu-satunya solusi bagi kelas tertindas, baik buruh, tani, miskin kota,
masyarakat adat, dan minoritas. Kerja keras dan penyatuan yang selama ini sudah
dilakukan akan terus diperhebat. Kami akan terus mengajak anggota-anggota dan
rakyat pada umumnya untuk menyadari, tak ada gunanya bertikai, membela para
kepentingan kelas atas sehingga layaknya menjadi para fanatis. Rakyat akan
dapat berdaya hanya ketika mengandalkan kekuatannya sendiri, berorganisasi, dan
terorganisir dalam kekuatan politik yang lahir dari rahim rakyat.
satu-satunya solusi bagi kelas tertindas, baik buruh, tani, miskin kota,
masyarakat adat, dan minoritas. Kerja keras dan penyatuan yang selama ini sudah
dilakukan akan terus diperhebat. Kami akan terus mengajak anggota-anggota dan
rakyat pada umumnya untuk menyadari, tak ada gunanya bertikai, membela para
kepentingan kelas atas sehingga layaknya menjadi para fanatis. Rakyat akan
dapat berdaya hanya ketika mengandalkan kekuatannya sendiri, berorganisasi, dan
terorganisir dalam kekuatan politik yang lahir dari rahim rakyat.
Maka dari itu, aksi massa ini sekaligus untuk
menunjukan perlunya persatuan rakyat lintas sektor untuk membangun alat politik
bagi rakyat tertindas. Untuk itu KPBI menyerukan gerakan rakyat untuk
mendukung:
menunjukan perlunya persatuan rakyat lintas sektor untuk membangun alat politik
bagi rakyat tertindas. Untuk itu KPBI menyerukan gerakan rakyat untuk
mendukung:
- Lawan Korupsi! Tuntaskan kasus Novel Baswedan dan Tuntaskan
kasus-kasus mega korupsi seperti BLBI, Century dan yang menyeret
pejabat-pejabat tinggi. Tangkap, adili, dan miskinkan koruptor. Hentikan
pungli di pelabuhan. Buruh mendukung KPK! - Pemerintah bertanggungjawab atas jaminan sosial bagi seluruh
rakyat. - Wujudkan demokrasi sejati, tempat rakyat dapat berpartisipasi.
- Tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Usut habis para penculik dan
pelaku pembunuhan Marsinah serta tangkap otak pembunuhan Munir, usut
tuntas pelaku kerusuhan mei 1998, pembantaian 1965/66, dan penculikan
aktivis. - Tolak Upah Murah dengan mencabut PP Pengupahan, upah padat karya, upah
pedesaan, dan kontrak/outsourcing/magang. - Wujudkan kesetaraan di dunia kerja, jamin hak-hak maternitas (cuti
melahirkan dan menyusui), dan hapus kekerasan berbasis gender, dan
kekerasan seksual. - Wujudkan reformasi agrarian sejati, tidak hanya bagi-bagi sertifikat,
tapi juga pemberdayaan petani, teknologi untuk petani, dan kesejahteraan
petani. - Wujudkan demokrasi rakyat. Lawan pemberangusan serikat buruh, berikan
hak berunding untuk serikat, dan hentikan kriminalisasi aktivis. - Wujudkan jaminan sosial untuk rakyat! Gratiskan pendidikan dan
kesehatan berkualitas! Wujudkan perumahan murah untuk rakyat! - Hentikan perusakan lingkungan, hentikan pabrik semen rembang, pembangunan
bandara NYIA, penambangan tumpang pitu, save Gunung Slamet, hentikan
reklamasi teluk Benoa dan Jakarta! - Bangun industrialisasi nasional!
Comment