Penulis: Siti Nurhalizah, M.Pd | Pendidik
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pernyataan Prabowo Subianto, soal kemungkinan mengakui Israel jika Palestina merdeka. Ini diungkapkan dalam laman presidenri.go.id (28/05/25).
Hal iji menyulut diskusi panas di tengah publik. Sebagian menganggap ini manuver diplomatik; langkah catur di papan global. Tapi bagi banyak pihak mengatakan ini adalah lampu hijau yang tak seharusnya diberikan kepada penjajah.
Wacana dua negara sebenarnya bukan gagasan baru. Ia sudah usang, dan lebih banyak jadi ilusi ketimbang solusi. Israel, sejak pertama kali berdiri, tak pernah benar-benar mau melihat Palestina merdeka, apalagi berdaulat.
Jika solusi dua negara diterapkan, maka Israel harus mencabut blokade, menyerahkan kedaulatan penuh kepada Palestina, menarik pasukan dan pemukim ilegal, serta menyerahkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Ini adalah harga politik yang tidak akan diterima Israel.
Sebaliknya, mereka justru terus mengukuhkan peta versi mereka sendiri—satu negara, satu identitas, satu kendali penuh atas tanah Palestina. Palestina versi mereka adalah wilayah tanpa orang Palestina.
Solusi satu negara jelas merupakan bentuk kezaliman. Namun, solusi dua negara pun tak kalah zalim karena secara tidak langsung melegitimasi eksistensi Israel sebagai penjajah.
Lama berlangsungnya penjajahan bukanlah alasan untuk menghalalkannya. Kenyataan bukan ukuran kebenaran dalam pandangan Islam.
Ada gagasan yang menarasikan bahwa penjajahan Israel berbeda dengan penjajahan lain, karena mereka tidak memiliki “negara asal” seperti Belanda saat menjajah Indonesia. Sehingga Israel tidak bisa diusir begitu saja, sebab tidak punya “kampung halaman”.
Ini adalah logika berbahaya. Fakta bahwa Israel tidak memiliki negara asal bukan alasan untuk membenarkan penjajahan mereka. Sebab jika dunia internasional memiliki kemauan politik yang sungguh-sungguh, penjajah bisa saja diusir ke wilayah-wilayah tak berpenghuni yang masih luas di muka bumi, dibandingkan menjajah tanah rakyat yang telah hidup turun-temurun di sana. Mengingat masih ada 50% lahan di bumi yang masih tidak terjamah oleh manusia (earth.org, 25/08/20).
Namun, penyelesaian persoalan Palestina hari ini terlihat buntu. Solusi one-state, two-state, bahkan pengusiran Israel semuanya tampak tidak realistis karena kaum Muslimin saat ini belum memiliki kekuatan peradaban untuk melawan dominasi Barat yang menopang eksistensi Israel.
Israel tetap eksis karena sokongan penuh Barat, terutama Amerika Serikat yang menyediakan sistem pertahanan mutakhir, perlindungan diplomatik, dan dukungan ekonomi. Gencatan senjata yang didorong Barat seringkali hanya menjadi strategi untuk mengambil napas dalam agresi militer mereka.
Karena itu, membebaskan Palestina tidak cukup dengan narasi moral atau dukungan simbolik. Tidak cukup dengan negara per negara, atau ormas demi ormas. Dibutuhkan satu kekuatan yang melampaui batas-batas nasional: kekuatan umat Islam yang bersatu dalam satu struktur politik—dan kepemimpinan islam global
Inilah satu-satunya ancaman yang benar-benar ditakuti oleh kekuatan Barat dan Zionis. Mereka tahu itu. Benjamin Netanyahu bahkan pada 21 April 2025 menyatakan terang-terangan bahwa Israel tidak akan tinggal diam jika persatuan dan kepemimpinan islam global muncul kembali di kawasan Mediterania.
Itu bukan sekadar peringatan, tapi bentuk ketakutan eksistensial terhadap kembalinya kesadaran umat mengembalikan khilafah.
Penolakan mereka adalah pengakuan diam-diam bahwa ide ini hidup, menyala, dan makin sulit dipadamkan. Kepemimpinan islam global bukan produk wacana politik modern, tapi bagian dari blueprint Islam itu sendiri.
Janjinya tertulis jelas dalam QS An-Nur ayat 55. Rasulullah ﷺ pun telah menyampaikan kabarnya dalam hadist riwayat Ahmad bahwa setelah era diktator akan datang pemerintahan islam global yang mengikuti manhaj kenabian.
Inilah yang membuat pemerintahan islam global menjadi target sabotase, karena ia bukan sekadar simbol, tapi sistem yang mampu meruntuhkan tatanan kapitalisme global. Mereka tahu, jika umat Islam benar-benar bersatu, mereka akan kehilangan kendali atas dunia Islam—politik, ekonomi, bahkan budayanya.
Masalahnya, musuh terbesar justru sering muncul dari dalam. Banyak pemimpin Muslim hari ini rela jadi satelit Barat demi mempertahankan kekuasaan. Mereka tahu pemerintahan islam global akan mengakhiri era mereka—dan itulah yang paling mereka takutkan.
Karena itu, tugas utama kita hari ini bukan sekadar teriak di jalan, atau saling menyalahkan di ruang digital. Tugas kita adalah memperkuat kesadaran umat, membangun keyakinan atas janji Allah, dan mendorong gerakan dakwah yang serius, terstruktur, dan konsisten.
Pemerintahan islam global bukan utopia. Ia adalah respon rasional terhadap kegagalan sistem global hari ini—kapitalisme yang menciptakan jurang sosial, sekularisme yang mengeringkan makna hidup, dan penjajahan yang terus diberi ruang atas nama stabilitas.[]
Comment