RADARINDONESIANEWS .COM, JAKARTA — Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) kembali melayangkan peringatan keras soal dampak korupsi terhadap kesejahteraan buruh.
Organisasi ini menilai praktik rasuah bukan hanya merusak negara, tetapi juga menjadi penghambat utama terpenuhinya hak-hak pekerja.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Radar Indonesia News, Selasa (9/12/2025), Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat, S.E menegaskan bahwa korupsi menimbulkan kebocoran anggaran, merusak pelayanan publik, dan melemahkan program perlindungan sosial.
“Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak buruh yang dirampas. Tidak ada kesejahteraan pekerja selama korupsi dibiarkan,” ujar Mirah.
Menurut Mirah, dana untuk upah layak, jaminan sosial, kesehatan kerja, hingga pelayanan publik kerap tergerus karena praktik korupsi di berbagai sektor. Ia juga menyoroti dampak jangka panjangnya terhadap dunia usaha.
Mengutip laporan World Economic Forum (WEF) 2014, ia mengatakan korupsi tercatat sebagai hambatan terbesar bagi investasi di Indonesia—melampaui isu infrastruktur, birokrasi, dan ketidakpastian hukum.
ASPIRASI kemudian merumuskan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR:
1. Segera mengesahkan UU Perampasan Aset, sebagai instrumen hukum untuk memastikan kekayaan hasil korupsi kembali ke negara.
2. Memperkuat lembaga pemberantasan korupsi, agar tetap independen dan bebas dari intervensi politik.
3. Mewujudkan transparansi anggaran ketenagakerjaan, terutama pada program jaminan sosial, pelatihan kerja, dan layanan publik.
4. Mendorong budaya antikorupsi di masyarakat, termasuk di lingkungan buruh, melalui integritas dan keteladanan.
Mirah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah jalan panjang menuju kesejahteraan buruh.
“Negara yang bebas korupsi adalah negara yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menarik investasi yang sehat,” kata dia.[]
Comment