RADARINDONESIANEWS.CON, BEKASI – Aqsa Working Group (AWG) mendesak Pemerintah Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul munculnya rencana lembaga tersebut untuk menggantikan peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) di Jalur Gaza.
Pernyataan itu disampaikan AWG dalam sikap resminya di Bekasi, Jumat, 3 Juli 2026, bertepatan dengan genap 1.000 hari perang di Gaza yang oleh organisasi tersebut disebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.
Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah, menilai perhatian dunia internasional seharusnya difokuskan pada penghentian perang, berakhirnya pendudukan Israel, serta menjamin bantuan kemanusiaan tetap disalurkan melalui mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun, menurut AWG, justru muncul upaya untuk mendelegitimasi UNRWA dan menggantikan perannya melalui Board of Peace.
Sejak awal, AWG menyatakan menolak pembentukan Board of Peace, termasuk keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam lembaga tersebut.
Menurut AWG, Board of Peace tidak diarahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, melainkan berpotensi melemahkan lembaga resmi PBB dan mengalihkan perhatian dunia dari konflik yang masih berlangsung di Gaza.
Dalam pernyataannya, AWG mengutuk keras rencana Board of Peace yang dinilai berupaya membubarkan operasional UNRWA di Gaza dan menggantinya dengan lembaga baru di bawah koordinasi Board of Peace.
Organisasi itu menilai langkah tersebut dapat melemahkan mandat resmi PBB sekaligus mengancam hak-hak pengungsi Palestina yang selama ini dilindungi hukum internasional.
AWG juga mengecam pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB yang menyerukan penghentian pendanaan bagi UNRWA dan mengalihkannya kepada Board of Peace. Menurut organisasi tersebut, kebijakan itu dinilai semakin mengaburkan persoalan utama, yakni pendudukan, diskriminasi, dan konflik yang masih berlangsung di wilayah Palestina.
Selain itu, AWG menyebut lebih dari 310 staf PBB yang bertugas di UNRWA telah meninggal selama 1.000 hari perang di Gaza. Organisasi itu menilai kondisi tersebut menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi para pekerja kemanusiaan di wilayah konflik.
Melalui pernyataan sikapnya, AWG mendesak Pemerintah Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim yang menjadi anggota Board of Peace untuk menarik diri dari keanggotaan lembaga tersebut. Menurut AWG, langkah itu penting sebagai bentuk konsistensi dukungan terhadap UNRWA yang selama ini menjadi lembaga utama PBB dalam memberikan pelayanan bagi pengungsi Palestina.
AWG juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, Gerakan Non-Blok, serta masyarakat internasional untuk mempertahankan mandat UNRWA, memperkuat pendanaannya, dan meningkatkan tekanan politik serta hukum terhadap Israel.
Di akhir pernyataannya, AWG mengajak organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan, tokoh bangsa, dan masyarakat internasional untuk terus memperkuat solidaritas terhadap rakyat Palestina, meningkatkan bantuan kemanusiaan, serta melanjutkan gerakan boikot terhadap pihak-pihak yang dinilai mendukung Israel.[]
Comment