Banjir Bandang Menerjang, Efek Proyek Tambang?

Opini261 Views

 

Penulis: Sherly Agustina, M.Ag. | Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Banjir kadang terjadi, baik itu penyebab murni dari alam atau lainnya. Setiap muslim pasti meyakini, bahwa apa yang terjadi bagian dari ketetapan Allah. Namun, apa jadinya jika banjir yang terjadi ternyata menguak fakta banyaknya gelondongan kayu yang terbawa oleh arus banjir. Apakah benar banjir seperti ini murni dari alam atau ada tangan manusia yang merusak keseimbangan alam hingga alam murka?

Banjir dan longsor yang terjadi di beberapa tempat tentu menyisakan kepedihan yang mendalam. Bulan November diakhiri dengan duka, begitulah yang dialami saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan, tercatat bahwa banjir kali ini yang terjadi di Aceh, Sumatwra Utara, dan Sumatera Barat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir.

Dilansir dari detikNews.com, (7-12-2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban meninggal bencana banjir dan longsor di Sumatera. Data terbaru saat ini tercatat ada 940 orang meninggal dunia.

Data tersebut diketahui berdasarkan situs dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Minggu (7/12/2025), pukul 17.00 WIB.

Data korban hilang yang tercatat hingga saat ini berjumlah 276 orang. Sementara lima ribu orang mengalami luka-luka di tiga provinsi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam konferensi pers di Pos Pendukung Nasional, Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumut mengatakan, gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.

Ia juga mengatakan, akses ke beberapa wilayah di Sumut masih belum bisa ditembus, di antaranya jalur Tapanuli ke Sibolga. Akses jalur tersebut tertutup longsoran yang sangat panjang, mencapai hampir 50 kilometer.

Warga Kabupaten Aceh Tengah hingga Bener Meriah dihadapkan dengan krisis logistik setelah sepekan bencana banjir dan longsor menerjang daerah tersebut. Terputusnya jalur darat ke wilayah itu membuat daerah tersebut terisolir total dan hanya dapat ditembus lewat udara.

Apalagi di Bener Meriah jumlah pengungsi mencapai 10 ribu jiwa terancam kelaparan. Hal itu juga terjadi di wilayah parah dan terisolir seperti sebagian di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil. Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan stok logistik di daerah itu hanya bisa bertahan 2 hari ke depan.

Jika bantuan tidak datang di khawatirkan akan bertambah korban jiwa. Begitu pun dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga menyampaikan daerahnya menghadapi krisis logistik dan kemanusiaan yang mendesak. (Cnnindonesia.com, 1-12-2025)

Faktor Penyebab

Dalam sebuah video memperlihatkan tumpukan ribuan potongan kayu memenuhi Pantai Parkir di Kota Padang, Sumatera Barat setelah banjir bandang terjadi di wilayah tersebut. Selain tumpukan kayu, berbagai sampah juga terlihat menumpuk di lokasi.

Tentang hal tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menelusuri sumber dan penyebab ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menjelaskan kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera bisa berasal dari beragam sumber. Mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di tanah Sumatera tentu mengundang pertanyaan, apa penyebab utama banjir dan longsor di tanah Sumatera dan mengapa terdapat ribuan gelondongan kayu berbentuk potongan pada bencana alam tersebut? Apakah ini terjadi murni faktor alam atau ada unsur lain?

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa penyebab utama bencana banjir bandang hingga longsor di tiga provinsi Sumatera yaitu derasnya hujan pada 25-27 November 2025 lantaran kemunculan fenomena siklon tropis senyar di sekitar Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Tertangkap curah hujan pada 25 November, 26 November, hingga 27 November sampai hitam warnanya, itu sangat ekstrem,” ucap Faisal di rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menurut Faisal, curah hujan pada tanggal tersebut sangat ekstrem. Bahkan, mencakup volume curah hujan dalam satu bulan. Bahkan, tertinggi ada yang 411 mm per hari di Kabupaten Bireuen lebih tinggi dari hujan bulanan di sana, mungkin 1,5 bulan. Jadi, tumpah dalam satu hari dan bayangkan itu terjadi selama tiga hari.

Dia pun menambahkan, tanah di wilayah setempat tidak mampu menadah tumpahan air hujan ekstrem. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan bencana hidrometeorologi yang besar di tiga provinsi Sumatera.

Peristiwa banjir yang dipicu oleh hujan berintensitas sedang hingga lebat sejak 20 November 2025, menyusul hujan yang mulai turun merata pada (19/11). Curah hujan yang berlangsung selama 3–10 jam menyebabkan peningkatan volume air permukaan.

Kondisi tersebut diperburuk oleh sistem drainase yang tersumbat, kapasitas saluran yang tidak memadai, serta limpasan air dari kawasan perbukitan, sehingga menggenangi permukiman penduduk, fasilitas umum, tambak, lahan pertanian, dan akses jalan. (Kompas.com, 1-12-2025)

Benarkah Murni Faktor Alam?

BMKG menjelaskan bahwa murni faktor alam penyebab utama terjadi banjir dan longsor di tanah Sumatera. Lain halnya dengan Walhi yang menjelaskan bahwa penyebab banjir dan longsor tersebut adalah kerentanan ekologis akibat perubahan ekosistem hutan. Deforestasi seluas 1,4 juta hektare di tiga provinsi tersebut diperparah oleh aktivitas 631 perusahaan pertambangan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal aktivitas pertambangan yang disebut menjadi penyebab banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, khususnya wilayah Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa lokasi pertambangan berada jauh dari kawasan yang terdampak bencana. (Suara.com, 2-12-2025)

Pihak BMKG dan Kementerian ESDM bisa saja menyanggah penyebab utama banjir dan longsor tersebut bukan dari aktivitas pertambangan. Namun, biarlah fakta di lapangan yang berbicara bahwa ada ribuan gelondongan kayu berbentuk potongan yang terbawa arus banjir menerjang pemukiman penduduk menjadi saksi dan bukti apa yang sebenarnya terjadi di tanah Sumatera khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengingat, ada 631 perusahaan pertambangan di sana.

Apabila keseimbangan alam telah diganggu secara membabi buta, maka alam yang akan berbicara fakta apa adanya walau manusia serakah berkelit dengan beribu alasan.

Keserakahan oligarki dalam naungan kapitalisme telah banyak merusak bumi pertiwi, saat ini di tanah Sumatera esok atau lusa entah di mana? Lalu, apakah kita akan tetap diam saja melihat kezaliman yang terjadi. Para korban kehilangan nyawa, keluarga, tempat tinggal, harta benda dan kini terancam kelaparan. Siapa yang bertanggung jawab?

Tata Kelola SDA dalam Islam

Dalam Islam, sumber daya alam termasuk pada kepemilikan umum yang boleh dinikmati gratis oleh rakyat tapi dikelola oleh negara. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Perserikatan di situ bermakna perserikatan dalam pemanfaatan. Dalam arti, semua boleh memanfaatkannya tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian saja, sementara sebagian yang lain dihalangi/dilarang.

Artinya, di situ ada izin dari Asy-Syâri’ (Allah) kepada semua orang secara berserikat untuk memanfaatkan jenis harta itu. Sudah diketahui bahwa izin Asy-Syâri’ untuk memanfaatkan suatu harta merupakan kepemilikan. Oleh karena itu, tidak ada peluang oligarki atau swasta mengelola SDA.

Adapun negara mengelola SDA semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan alam yang mencegah terjadinya banjir dan longsor.

Maka, negara menempatkan pemukiman warga di tempat yang aman dari kemungkinan terjadinya banjir dan longsor. Tata kelola kota, pemukiman, hutan (alam), serta industri dalam Islam tertata rapi.

Tentang banjir, Prof Dr. Fahmi Amhar seorang intelektual muslim menjelaskan apabila banjir terjadi hanya insidental, hal itu persoalan teknis saja. Namun, apabila terjadi berulang dan makin parah, maka pasti persoalan sistemik. Kalau persoalan teknis bisa dengan cara membuat bendungan baru, pompa air, kanal dan solusi teknis lainnya.

Sementara jika sistemik, terjadi karena tidak ada tata kelola ruang yang baik. Kemiskinan mendorong masyarakat menempati daerah aliran sungai, keserakahan membuat hutan digunduli.

Pejabat yang tidak kompeten, kerakusan oligarki, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan lainnya. Semua ini jika saling berkelindan dan berpangkal dari pemikiran mendasar bahwa semua itu harus diserahkan pada mekanisme pasar, dan proses demokratis, maka sudah jadi masalah ideologis.

Jika sudah sampai pada persoalan ideologis, maka solusinya adalah mengganti ideologi yang rusak itu dengan yang baik atau sahih (Islam). Yaitu sebuah negara yang berideologi Islam dalam fikih dikenal dengan istilah Khilafah. (Mediaumat.com, 21/1/2014).

Dari sisi mitigasi, dalam Islam negara segera melakukan tugasnya yang bertanggung jawab mengurusi urusan umat. Proses evakuasi, dan lain-lain segera dilakukan. Dana yang dibutuhkan dari baitulmal (kas negara).

Seorang pemimpin dalam Islam  bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kesejahteraan warganya. Karena pemimpin dalam Islam sadar bahwa jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu sempurnanya Islam mengatur kehidupan, masihkah kita ragu untuk memperjuangkannya? Allahua’lam Bishawab.[]

Comment