Penulis: Yeyen Avrinna, S.Kep, BSN| Pemerhati Kebijakan Publik
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Harga bahan bakar kembali naik. Bagi sebagian orang, ini hanya angka. Tetapi bagi jutaan rakyat yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kenaikan harga BBM adalah pukulan nyata yang langsung terasa di dapur dan di dompet mereka.
Dilansir dari BBC.com, Rabu 10 Juni 2026, Pertamina Patra Niaga mengumumkan pada Selasa, 9 Juni 2026 malam, untuk satu liter Pertamax (RON 92), masyarakat harus merogoh kocek sebesar Rp16.250, sementara Pertamax Green (RON 95) dihargai Rp17.000 per liter.
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan ini terjadi karena harga minyak dunia sedang naik akibat konflik yang terus memanas di Timur Tengah. Alasan itu mungkin masuk akal secara teknis, tetapi bagi rakyat biasa, penjelasan itu tidak membuat isi dompet bertambah tebal. Rakyat tidak butuh penjelasan, rakyat butuh solusi.
Rakyat yang Selalu Jadi Korban
Setiap kali harga BBM naik, dampaknya tidak berhenti di SPBU. Harga ongkos angkutan ikut naik, harga sembako ikut naik, dan pada akhirnya kehidupan sehari-hari menjadi semakin berat. Rakyat kecil dan kelas menengah adalah pihak yang paling merasakan dampaknya.
Banyak dari masyarakat kelas menengah memilih menggunakan Pertamax dengan alasan lebih bagus untuk mesin kendaraan. Di samping itu, mereka pun enggan merebut porsi BBM bersubsidi yang semestinya menjadi hak kelompok yang lebih memerlukan.
Mereka sudah berusaha menjadi warga negara yang baik. Namun sekarang, dengan harga yang terus naik, banyak dari mereka terpaksa beralih ke Pertalite. Imbasnya, antrean di SPBU makin panjang serta kuota Pertalite pun semakin menipis.
Rakyat serba salah. Bertahan pakai Pertamax, kantong jebol. Pindah ke Pertalite, susah dapat. Ini bukan salah rakyat. Ini adalah bukti bahwa sistem yang ada memang tidak dirancang untuk memudahkan kehidupan mereka.
Masalahnya Bukan Sekadar Harga
Banyak orang hanya melihat masalah ini dari sisi harga yang naik. Padahal, ada masalah yang jauh lebih dalam, yaitu cara negara memandang dan mengelola energi.
Selama ini, BBM diperlakukan seperti barang dagangan biasa. Harganya mengikuti pasar dunia. Kalau minyak dunia naik, rakyat ikut menanggung. Kalau harga turun pun, belum tentu rakyat langsung merasakan manfaatnya. Negara seolah hanya bertugas mengumumkan harga, bukan melindungi rakyat dari harga yang mencekik.
Inilah yang disebut paradigma kapitalistik, yaitu sebuah cara pikir yang menempatkan mekanisme pasar di atas kepentingan rakyat. Dalam cara pandang ini, energi dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Siapa yang punya uang, dia yang bisa menikmati. Siapa yang tidak mampu, dia yang tertinggal.
Dengan cara pandang seperti ini, wajar jika kedaulatan energi Indonesia terasa sangat lemah. Kita adalah negara yang kaya sumber daya alam. Perut bumi kita menyimpan minyak, gas, batu bara, dan berbagai mineral berharga lainnya.
Namun ironisnya, rakyatnya masih saja mengeluh soal harga BBM yang tidak pernah berpihak kepada mereka. Ada yang salah dalam cara kita mengelola kekayaan ini.
Allah Swt telah mengingatkan kita dalam Al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 7:
“…Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…”
Ayat ini mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak. Ketika hasil kekayaan alam negeri ini tidak sampai kepada rakyat banyak, maka ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan bersama.
Bagaimana Islam Memandang Energi?
Islam punya cara pandang yang sangat berbeda dan lebih adil. Dalam Islam, sumber daya alam seperti minyak bumi bukan milik perusahaan swasta, bukan pula milik negara untuk diperdagangkan, melainkan milik seluruh rakyat. Istilah dalam fikih Islam disebut kepemilikan umum atau milkiyyah ‘ammah.
Karena sumber daya alam adalah milik rakyat, maka negara berkewajiban mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Hasilnya pun harus dikembalikan kepada rakyat dengan harga semurah mungkin, bahkan bisa gratis jika hasil pengelolaan mencukupi.
Dalam islam, Negara bukan pedagang yang mencari untung dari rakyat. Negara adalah pengurus yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya.
Dalam sistem Islam, ada lembaga yang disebut baitul mal, semacam kas negara yang dikelola secara adil dan amanah. Hasil dari pengelolaan kekayaan alam masuk ke baitul mal, lalu didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, termasuk kebutuhan energi sehari-hari.
Tidak ada rakyat yang dibiarkan mengalami kesulitan memperoleh BBM hanya karena keterbatasan uang. Dengan mekanisme seperti ini, masalah BBM yang terus menjerat rakyat bisa diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan.
Saatnya Cara Pandang Kita Berubah
Kenaikan harga Pertamax hari ini bukan sekadar berita ekonomi yang akan berlalu begitu saja. Ini adalah cerminan nyata dari sebuah sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk berpihak kepada rakyat.
Selama energi masih diperlakukan sebagai komoditas pasar, selama itu pula rakyat akan terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak pernah benar-benar melindungi mereka.
Sudah waktunya kita mempertanyakan bukan hanya berapa harga BBM hari ini, tetapi mengapa sistem yang ada terus membebani rakyat dari waktu ke waktu.
Jawabannya ada pada perubahan cara pandang yang mendasar. Energi adalah hak rakyat, bukan barang dagangan. Alam negeri ini adalah kepercayaan yang harus dijaga untuk semua rakyat, bukan untuk dijadikan barang dagangan demi mengejar selera pasar dunia.
Negara yang sesungguhnya adalah negara yang hadir untuk mengurus rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Bukan negara yang setiap kali harga minyak dunia naik, langsung mengalihkan beban itu kepada pundak rakyat yang sudah cukup berat menanggung kehidupan.
Kini saatnya menggantikan paradigma yang tidak tepat ini dengan paradigma yang lebih berkeadilan, lebih manusiawi, dan lebih berpihak kepada rakyat. Wallahu’alam Bishawab. []
Comment