Penulis: Yusriani Rini Lapeo, S.Pd | Pemerhati Sosial
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kasus beras oplosan kembali menyeruak ke permukaan. Fenomena ini bukan sekadar persoalan pangan, tetapi mencerminkan kegagalan sistem dalam melindungi hak dasar masyarakat atas makanan yang layak dan aman.
Beras oplosan bukan hanya soal penipuan dagang. Ia merugikan secara ekonomi dan berpotensi membahayakan kesehatan jutaan konsumen. Fakta bahwa praktik ini dapat berlangsung secara masif, bahkan tanpa terdeteksi aparat dalam waktu lama, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan negara.
Pada 2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap temuan beras oplosan yang beredar luas tanpa kontrol kualitas memadai. Baru-baru ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kerugian dari praktik curang ini bisa mencapai Rp1.000 triliun atau setara satu kuadriliun rupiah dalam satu dekade. Angka fantastis yang mengindikasikan keterpurukan sistem pengawasan pangan kita.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah kembali kecolongan. Ironisnya, kecolongan ini bukan sekali dua kali terjadi. Padahal negara memiliki kewenangan penuh dalam menjamin keamanan pangan rakyatnya.
Namun, mengapa masalah seperti ini terus berulang? Jawabannya terletak pada sistem ekonomi yang melandasi kebijakan: kapitalisme.
Kapitalisme dan Etika yang Ditinggalkan
Kapitalisme menjadikan keuntungan sebagai panglima. Dalam sistem ini, motif ekonomi sering mengalahkan pertimbangan etika. Tak heran jika banyak pelaku usaha rela mencampur beras berkualitas rendah demi meraup margin lebih besar. Yang penting untung, meski rakyat buntung.
Sistem ini tak hanya melanggengkan ketidakadilan, tapi juga melemahkan perlindungan terhadap konsumen. Ketika hukum lebih berpihak pada kepentingan modal daripada keadilan substansial, maka pelanggaran semacam ini akan terus terjadi. Tanpa ketegasan hukum dan sistem nilai yang kuat, penjarahan atas hak rakyat hanyalah soal waktu.
Islam Menjawab: Kejujuran dan Keadilan sebagai Pilar
Islam memiliki pandangan yang sangat tegas terhadap praktik kecurangan. Kejujuran dan keadilan bukan sekadar anjuran moral, tetapi menjadi dasar dalam setiap transaksi.
Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim untuk memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara berdosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).
Islam mengajarkan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara mengelabui atau mencurangi orang lain. Sistem ekonomi Islam menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap lini usaha.
Keteladanan dari Masa Sahabat
Kisah Abdullah bin Umar yang menolak membeli bahan makanan yang dicampur barang buruk menjadi contoh nyata integritas dalam bisnis. Ia memilih mundur dari transaksi ketimbang terlibat dalam ketidakberesan.
Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal tegas. Suatu ketika, ia memergoki pedagang susu yang mencampur dagangannya dengan air. Umar tak segan memberikan hukuman sebagai pelajaran agar kejujuran tetap tegak di pasar umat.
Pada masa itu, negara Islam memiliki hisbah—lembaga pengawasan khusus yang memastikan kelayakan barang di pasar. Pelanggar diberi sanksi tegas, bukan hanya demi efek jera, tetapi demi menjaga ketenteraman masyarakat dan keberkahan dalam ekonomi.
Solusi Islam: Sistem yang Berakar pada Nilai
Berbeda dengan kapitalisme yang rapuh secara moral, sistem Islam berdiri di atas fondasi nilai ilahiyah. Dalam negara yang menerapkan hukum Islam, masalah seperti beras oplosan akan ditangani dengan cara-cara berikut:
1. Pengawasan Ketat
Negara membentuk lembaga pengawasan yang profesional dan amanah untuk memastikan kualitas barang, khususnya pangan.
2. Penegakan Hukum Tegas
Pelaku kecurangan dijatuhi hukuman sesuai syariat untuk menimbulkan efek jera sekaligus menjaga hak publik.
3. Pendidikan Publik
Masyarakat dididik mengenai bahaya dan dampak beras oplosan, sehingga memiliki kesadaran kolektif untuk menolak produk curang.
4. Penanaman Nilai Islam
Nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial ditanamkan secara konsisten sejak dini agar membentuk masyarakat yang adil dan berintegritas.
Beras oplosan hanyalah salah satu dari sekian banyak gejala kegagalan sistem kapitalis dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Islam, dengan seperangkat nilai dan sistem yang holistik, telah membuktikan bahwa perlindungan hak masyarakat hanya mungkin terwujud jika kejujuran dan keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment