by

BLT UMKM Disunat, Mampukah Selamatkan Ekonomi?

-Opini-38 views

 

 

Oleh : Moza Yana, Pemerhati Sosial

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pada awal September 2021 lalu seperti dilansir  liputan6.com (2/9/2021), Banyuwangi dihebohkan dengan sebuah peristiwa adanya Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM yang diduga disunat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nilainya berkisar Rp300ribu hingga Rp 500 ribu.

“Informasi sementara yang masuk ke kami ada di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng, Purwoharjo, Banyuwangi kota dan Kalipuro,” kata Ketua DPC Projo Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, Rabu (1/9/2021), dikutip dari TimesIndonesia.

BLT UMKM yang sebesar Rp2,4 juta per penerima, yang menyasar 12 juta UMKM mulai dibagikan tanggal 17 Agustus 2020 lalu, merupakan upaya menyelamatkan ekonomi selama dilanda pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp28,8 triliun untuk program ini.

Pasalnya, menurut laporan Asian Development Bank (ADB) diketahui bahwa pada pertengahan 2020 lalu ada 48,6% dari 60 juta (hampir 30 juta) UMKM di Indonesia terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu karena pandemi (detik.com)

UMKM Penyelamat Ekonomi?

UMKM yang digadang-gadang sebagai penyelamat ekonomi baik sebelum pandemi maupun selama masa pandemi, ternyata sangat rapuh. Bagaimana tidak, UMKM yang harus bersaing dengan perusahaan multi nasional yang bermodal besar, dimana merekalah yang mengeksploitasi kekayaan alam dunia dan menguasainya sendirian. Sehingga rakyat kecil hanya sedikit saja mendapat sumber daya alam.

Bahkan badai kecil saja bisa dengan mudah menumbangkan UMKM.

Dari sini jelas bahwa UMKM tak akan mampu bersaing dengan korporasi besar yang mengelola kekayaan alam negeri ini.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.578,89 triliun rupiah.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (ekon.go.id, 5/5/2021). UMKM juga berkontribusi 14% pada total ekspor nasional (CNBC, 2020).

UMKM yang biasa mempunyai profit antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 10 miliyar ini selama masa pandemi hanya bertahan selama 2-3 bulan saja.

Ini menunjukkan bahwa ekonomi rakyat kecil memang lemah.

Meski Pemerintah sudah berusaha memberikan BLT pada UMKM, namun BLT ini tidak memberikan banyak efek untuk keberlangsungan UMKM. Apalagi jumlah BLT yang diterima UMKM yang tak seberapa besar itu disunat hingga Rp 500 ribu.

Padahal selama pandemi dunia sudah menggantungkan harapan pada UMKM dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan yang mengancam negeri ini.

Bahkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) meluncurkan parameter untuk mengukur keseriusan negara-negara berkembang dalam melahirkan wirausaha.

Namun harapan tersebut musnah seiring bangkrutnya UMKM.

Apalagi UMKM juga diharapkan menyumbang pajak negara, sebagai watak sistem kapitalisme, dimana pajak akan menjadi penopang kehidupan ekonomi negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46/2013 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan final 1% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dalam setahun. (kemenkeu.go.id, 20/3/2018).

Di tahun 2018 pemerintah menurunkan tarifnya menjadi 0,5% yang diharapkan menjadi kepatuhan Wajib Pajak. (Pajak.com, Agustus 2021)

Sejatinya, UMKM hanya menjadi prospektif dan perpanjangan jaringan korporasi. Atau dengan kata lain, rantai pemasaran produksi korporasi. Sebut saja, UMKM yang bergerak di bidang kuliner, mereka akan menjadi pangsa pasar bagi korporasi yang bergerak di bidang dairy seperti mentega, susu, keju, yogurt , krim dan lain-lain.

Maka, masa depan UMKM adalah masa depan keuntungan bisnis kapitalis.
Dari sini, yang menjadi pertanyaan adalah mampukah UMKM menjadi penyelamat ekonomi negara?

Sementara tugas negara saat ini hanya menjadi regulator, dimana negara hanya membuka link bagi pelaku UMKM dan korporasi penyedia kredit usaha, provider layanan daring atau layanan lainnya dan menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta (asing dan aseng), dan UMKM dibiarkan berjuang sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri dan diberi tugas berat untuk menyerap tenaga kerja dan penopang pemasukan negara (pajak).

Seharusnya negaralah yang mengelola SDA yang dimiliki dan industri strategis seperti industri penambangan, besi dan baja, batu bara, perkapalan, pesawat, alutsista, manufaktur dll, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan tidak menyerahkan urusan ini kepada korporasi apalagi UMKM yang mempunyai berbagai problem seperti jangkauan pemasaran yang terbatas, masalah manajerial, keterbatasan teknologi dan SDM dan lainnya.

Sehingga sangat berat bagi UMKM untuk memenuhi tuntutan negara menyelesaikan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini atau apalagi untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi.

Islam Solusi Tuntas Masalah Ekonomi

Islam yang berasal dari Al-Khaliq mempunyai aturan yang tuntas. Termasuk dalam masalah ekonomi. Dalam Islam politik ekonomi negara dibangun di atas tiga pilar yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan di antara manusia.

Kepemilikan di dalam Islam dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu yang menjadi hak individu sepunuhnya, kepemilikan umum yang menjadi hak rakyat atau dikelola negara sebagai pemegang mandat rakyat, dan kepemilikan negara yang menjadi hak negara.

Kepemilikan umum dalam Islam meniscayakan pengelolaan SDA sebagai harta milik umum yang dikelola oleh negara yaitu optimalisasi industry berat . Di mana industrialisasi ini akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya dan keuntungan yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan rakyat di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan bagi rakyat secara gratis. Termasuk dalam mendanai kebutuhan pandemi yang membutuhkan biaya besar.

Selain itu penguasaan terhadap harta kepemilikan umum oleh negara ini, juga akan mencegah intervensi asing sehingga negara bisa berdaulat. Oleh karenanya, tidak boleh SDA diprivatisasi dan harus dikelola negara.

Di dalam kas Baitul mal dirancang khusus untuk selalu ada dana untuk bencana, sehingga saat terjadi bencana kas negara tidak goyah, karena sudah tersedia dana khusus. Jika kas negara kosong maka baru diambil pajak dari rakyat yang kaya saja dan hanya secara temporer saat dibutuhkan.

Inilah sistem ekonomi Islam yang mampu mensejahterakan sekaligus mengatasi masalah sekalipun dalam situasi extraordinary seperti wabah.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

”Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan” (Al-Anfal : 24)[]

Comment

Rekomendasi Berita