Penulis: Diah Pipit | Muslimah Pemerhati Umat
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah badai ekonomi yang menghimpit rakyat Indonesia pada 2025, keputusan pemerintah menaikkan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menjadi pemantik amarah publik.
Saat rakyat kecil berjibaku dengan inflasi, gelombang PHK massal, dan biaya hidup yang kian melambung, para wakil rakyat malah menikmati fasilitas baru: tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan.
Lebih ironis lagi, gaji dan tunjangan DPR dibebaskan dari beban pajak penghasilan karena ditanggung negara. Artinya, rakyat yang membayar pajak justru ikut menyubsidi kemewahan pejabat. Kebijakan ini tak sekadar keliru, melainkan simbol ketidakadilan yang akhirnya menyulut gejolak sosial besar pada akhir Agustus 2025.
Ledakan Protes Nasional
Aksi damai yang dimulai di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025, dengan cepat menjalar ke berbagai kota—Surabaya, Palembang, Banjarmasin, Yogyakarta, hingga Makassar. Menurut laporan DetikNews (2/9/2025), pemicunya adalah viralnya “17+8 Tuntutan Rakyat” di media sosial.
Tuntutan itu menolak kenaikan gaji DPR, menuntut transparansi anggaran, serta menekan reformasi pajak agar lebih adil.
Kekecewaan rakyat berlapis: kemiskinan meningkat, kelas menengah kian terhimpit, pajak daerah melonjak, sementara DPR bergelimang fasilitas. Hasilnya, aksi berubah menjadi kerusuhan: delapan orang meninggal dunia, termasuk Affan Kurniawan yang tewas tertabrak kendaraan Brimob pada 28 Agustus.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menyoroti kekerasan aparat dan mendesak investigasi transparan. Pasar pun terguncang; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 3% pada 1 September 2025.
Bom Waktu Kesenjangan Sosial
Fenomena ini menunjukkan jurang lebar antara rakyat dan elite politik. Survei percakapan di media sosial bahkan mencatat 88% sentimen negatif terhadap DPR.
Kombinasi frustrasi atas pajak yang regresif, pengelolaan negara yang memihak oligarki, serta gaya hidup mewah pejabat menjadi bahan bakar kerusuhan. Penjarahan, bentrokan, dan kerusakan fasilitas umum yang terjadi adalah ekspresi politik dari ketidakadilan yang menumpuk.
Jika akar masalah ini tidak diatasi, kesenjangan akan terus menjadi bom waktu yang siap meledak kembali.
Kapitalisme: Akar Masalah Sesungguhnya
Kebijakan kenaikan tunjangan DPR hanyalah puncak gunung es dari sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Kapitalisme dengan pasar bebas dan akumulasi modal justru memperlebar ketimpangan. Pajak menjadi alat zalim, memalak rakyat kecil, sementara elite dan korporasi besar kerap lolos lewat celah hukum atau subsidi negara.
Utang negara, privatisasi, serta pengelolaan sumber daya yang dikuasai segelintir pihak memperkaya minoritas dan menjerumuskan mayoritas. Akibatnya, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial terus berulang. Kapitalisme mendorong materialisme dan eksploitasi, meninggalkan luka sosial yang dalam.
Islam Sebagai Jalan Keluar
Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi Islam menawarkan solusi hakiki berbasis aqidah dan keadilan. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi mengalirkan surplus kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Riba diharamkan, diganti dengan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang adil.
Negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan: pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja disediakan secara gratis. Sumber daya alam dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan oligarki. Sejarah 1300 tahun Khilafah membuktikan sistem ini mampu menghadirkan kemakmuran merata dan stabilitas sosial.
Saatnya Perubahan Sistemik
Protes atas tunjangan DPR adalah tanda kegagalan kapitalisme menyejahterakan rakyat. Saatnya Indonesia beralih kepada sistem Islam yang kaffah—diterapkan melalui pemerintahan islam yang menjamin distribusi adil, mencabut tunjangan berlebih pejabat, serta membangun kemandirian ekonomi tanpa utang ribawi.
Dengan begitu, bom waktu kesenjangan dapat diredam, dan negeri ini bisa menjadi tanah yang benar-benar adil dan makmur.[]
Comment