RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan susunan pengurus periode 2026–2030 di tengah momentum kebangkitan industri film nasional pascapandemi.
Seperti disampaikan Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perfilman melalui berbagai program strategis.
Upaya tersebut mencakup sinkronisasi kurikulum, penguatan program magang (hub), hingga pengiriman talenta muda ke sekolah dan laboratorium film internasional.
“BPI juga akan menggalakkan gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, menyelenggarakan Festival Film Indonesia, serta menjalankan fungsi kelembagaan sesuai amanat undang-undang,” ujar Fauzan, 25 April 2026.
Selain penguatan SDM, BPI juga mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan BPI, meningkatkan perlindungan profesi perfilman, memperluas dukungan pemerintah, serta memberikan kepastian hukum bagi investasi dan kebebasan berekspresi.
Sementara itu, seperti ditegaskan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, BPI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku industri film. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat ekosistem perfilman nasional secara berkelanjutan.
“BPI memiliki posisi penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap tata kelola semakin transparan dan membuka ruang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” kata Fadli Zon.
Dalam struktur yang diumumkan, Fauzan Zidni kembali dipercaya sebagai Ketua Umum, didampingi Nazira C. Noer sebagai Sekretaris Jenderal dan Sindy Dewiana sebagai Bendahara Umum.
Sejumlah nama dari kalangan sineas dan pelaku industri turut mengisi posisi strategis, di antaranya Reza Rahadian sebagai Ketua Dewan Penasehat bersama Christine Hakim, Joko Anwar, dan Dede Yusuf. Selain itu, figur lain seperti Wulan Guritno, Luna Maya, dan Putri Ayudya juga masuk dalam jajaran kepengurusan bidang.
BPI menegaskan, susunan kepengurusan dan kelompok kerja yang telah terbentuk diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di industri perfilman.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industri film nasional yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.[]
Comment