Penulis: Hildayanti Yunus, S.E | staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Laman kemkes.go.id menulis bahwa mulai Februari 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang ditujukan untuk seluruh masyarakat, termasuk mereka yang bukan peserta BPJS Kesehatan. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah program pemerintah yang berlaku untuk semua warga Indonesia. Meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan tidak diwajibkan untuk memperoleh layanan ini, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini seperti ditulis kompas.com, mencakup layanan skrining awal untuk berbagai kelompok usia. Untuk balita, fokus pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital. Bagi remaja, skrining meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Untuk dewasa, difokuskan pada pemeriksaan kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Sedangkan untuk lansia, deteksi dilakukan untuk penyakit akibat proses penuaan, termasuk penyakit kardiovaskular.
Untuk memanfaatkan layanan ini, masyarakat hanya perlu datang ke fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan dapat dilayani tanpa hambatan administratif atau finansial.
Selain itu, di laman kemkes.go.id menulis, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk segera mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile guna memanfaatkan fitur pengingat terkait keanggotaan BPJS Kesehatan..
Pelaksanaan program cek kesehatan gratis ini tentu menghadapi tantangan besar, terutama di tengah kenaikan harga listrik, BBM, gas, serta sulitnya akses layanan publik yang sering menjadi keluhan masyarakat.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran program ini antara lain:
1. Anggaran dan Prioritas Pemerintah
Dengan tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan dasar, pemerintah harus memastikan anggaran program ini tetap teralokasi dengan baik. Jika tidak, bisa saja pelaksanaan program ini terhambat atau bahkan dipangkas.
2. Kapasitas Fasilitas Kesehatan
Banyak puskesmas dan rumah sakit daerah sudah kewalahan melayani pasien BPJS. Jika jumlah masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini melonjak, ada risiko antrean panjang, kekurangan tenaga medis, dan keterbatasan alat pemeriksaan.
3. Distribusi dan Sosialisasi
Program ini harus didukung oleh sistem yang jelas, termasuk alur pelayanan dan syarat yang tidak berbelit-belit. Jika masyarakat kesulitan mengakses informasi atau malah dibebani prosedur yang rumit, program ini bisa kehilangan efektivitasnya.
4. Pengaruh Ekonomi Terhadap Kesehatan Masyarakat
Kenaikan harga bahan pokok, listrik, dan BBM bisa memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Jika daya beli menurun, asupan gizi masyarakat juga bisa menurun, meningkatkan risiko penyakit yang justru akan membebani layanan kesehatan lebih jauh.
5. Komitmen Jangka Panjang
Jika program ini hanya sebatas inisiatif politik tanpa perencanaan jangka panjang, ada kemungkinan layanan ini hanya berlangsung sementara atau tidak merata di seluruh daerah.
Jadi, meskipun program ini sangat baik dan dibutuhkan rakyat, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, anggaran yang cukup, serta keseriusan pemerintah dalam mengatasi hambatan di lapangan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa jadi program ini hanya akan menjadi janji politik tanpa dampak nyata bagi masyarakat luas.
Memang benar, pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Namun melihat tingginya angka korupsi dan keberpihakan pembangunan untuk kalangan tertentu, rawan berbagai persoalan yang akan menghambat terwujudnya program ini.
Terlebih sistem hari ini menggunakan sistem kapitalisme yang jelas membuat peran negara hanya sebagai fasilitator dan regulator. Dengan sumber pemasukan dari utang dan pajak, ada banyak risiko gagalnya program untuk rakyat ini. Kalaupun tetap berjalan, rakyat mendapat tambahan beban.
Inilah yang selama ini kita rasakan hidup dalam pengaturan sistem kapitalisme. Berbagai kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak dapat berjalan dengan baik karena sistem kapitalisme telah menciptakan kerusakan ditengah masyarakat.
Begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara yang pada akhirnya membuat program yang telah dirancang tidak berjalan atau minim.
Dalam sistem kapitalisme sekularisme ini, berbagai program yang ada seolah-olah hanya menjadi peluang untuk korupsi. Sebab, kapitalisme adalah sistem yang rusak dan meruskan tatanan kehidupan masyarakat.
Pandangan islam
Dalam Islam, pemeriksaan kesehatan gratis memiliki landasan yang kuat dalam prinsip kemaslahatan umat, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Berikut adalah beberapa sudut pandang Islam terkait dengan layanan kesehatan gratis:
1. Menjaga Kesehatan adalah Tanggung Jawab Umat
Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda: ”Sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Cek kesehatan gratis dengan bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini sejalan dengan ajaran Islam agar umat menjaga tubuhnya tetap sehat dan bugar untuk beribadah dengan optimal.
2. Prinsip Kemaslahatan Umat
Dalam Islam, segala kebijakan yang membawa manfaat bagi umat harus didukung. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik. Ini sejalan dengan konsep maslahah mursalah (kemaslahatan umum) yang menjadi dasar kebijakan dalam Islam.
3. Kewajiban Negara dalam Menjamin Kesehatan Rakyat
Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam bidang kesehatan. Rasulullah ﷺ bersabda: ”Seorang pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Program kesehatan gratis mencerminkan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak rakyat, terutama mereka yang tidak mampu membayar layanan medis.
4. Keadilan dan Kesetaraan dalam Akses Kesehatan
Islam melarang diskriminasi dalam layanan kesehatan. Semua orang, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan perawatan yang layak. Rasulullah ﷺ dalam banyak riwayat selalu mengobati siapa pun yang membutuhkan tanpa membedakan status sosial.
5. Menghindari Kemudharatan Sejak Dini
Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah dar’ul mafasid (mencegah keburukan sebelum terjadi). Cek kesehatan gratis berfungsi sebagai deteksi dini penyakit, yang bisa mencegah kondisi lebih buruk di masa depan. Ini sesuai dengan kaidah: ”Mencegah lebih baik daripada mengobati.”
Dari perspektif Islam, pemeriksaan kesehatan gratis adalah kebijakan yang baik dan sangat dianjurkan. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjaga kesehatan, menciptakan keadilan sosial, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Namun, agar benar-benar bermanfaat, program ini harus dikelola dengan amanah, transparan, dan merata agar semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Wallahu a’lam bisshawab.[]
Comment