Cengkraman Kapitalisme Terhadap Perempuan di Sektor Pariwisata

Opini97 Views

 

 

Penulis: Yulia Hastuti, S.E, M.Si | Pegiat Literasi

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and The Pacific telah diselenggarakan di Badung, Bali, Kamis (2/5/2024).

Harry Hwang, Director of the Regional Department for Asia and the Pacific UN Tourism merasa bahagia karena Konferensi Pariwisata PBB Kedua digelar di daerah destinasi pariwisata dengan alam dan budaya yang terkenal. Harry pun memastikan bahwa pariwisata memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi mencapai kesetaraan gender.

Dalam Konferensi Pariwisata ini membuka diskusi dengan harapan dapat mengispirasi kaum perempuan. Hal serupa juga dipaparkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanorsoedibjo dengan mengenalkan tentang tokoh kesetaraan gender Tanah Air, Ibu Kartini.

Dalam laman suara.com (2/5/2024) Ia menyatakan pentingnya peran kaun Hawa dalam bisnis. Director of the Regional Department for Asia and the Pacific UN Tourism ini meminta delegasi dari sekitar 40 negara peserta agar ikut serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memungkinkan pariwisata menjadi wadah untuk pemberdayaan seluruh perempuan.

Kesetaraan gender memang selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Berbicara tentang pemberdayaan perempuan muncul wacana yang menawarkan peluang lebih banyak dan lebih baik sebagai pemberdayaan perempuan dalam dunia pariwisata demi mewujudkan kesetaraan gender.

Upaya ini telah dirumuskan dalam kebijakan global yakni Konferensi Wisata PBB. Tentu perempuan berdaya adalah agenda negara kapitalis untuk menguasai segala sumberdaya baik alam maupun manusianya. Terutama peran perempuan agar mencapai kesejahteraan ekonomi mereka.

Kapitalisme mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia pariwisata dan memaksa mereka terjun ke dunia kerja sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sistem ini  menjadikan perempuan dihargai jika menghasilkan uang. Demi mengangkat harkat dan martabat perempuan yang ternyata hanya fatamorgana.

Sejatinya perempuan menjadi tumbal kegagalan sistem ekonomi kapitalisme mewujudkan kesejahteraan rakyat – sehingga harus melibatkan perempuan sebagai penggerak ekonomi. Perempuan yang juga seorang Ibu di dorong secara sukarela meninggalkan fitrahnya sebagai pendidik dan pendamping anak-anaknya.

Ide perempuan sebagai penggerak ekonomi terus dikampanyekan secara intensif oleh negara negara barat. Dalam hal ini tentu program parisiwata berkelanjutan menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi di Asia Pasifik. Padahal di balik program ini sesungguhnya alat untuk mengukuhkan hegemoni dan penjajahan kapitalisme global melalui perempuan.

Kehidupan sekuler kapitalis memandang bahwa perempuan harus diberi hak dan akses untuk tampil di ruang publik. Karena ruang domestik tidak mendukung kesejahteraan perempuan. Aktifitas rumah tangga dipandang tidak produktif secara ekonomi. Perempuan harus dibebaskan bekerja di luar rumah, agar berdaya dan sejahtera. Muncullah kemudian konsep pemberdayaan ekonomi perempuan.

Motif perempuan harus berdayaguna untuk perbaikan ekonomi rumah tangga hanya sebagai alasan dan pembenaran. Meski perempuan didaulat sebagai penggerak ekonomi untuk menyejahterakan perempuan, namun kesejahteraan perempuan masih menjadi angan yang tak kunjung terwujud.

Upaya memberdayakan perempuan di kehidupan luar justru merusak fitrah perempuan, dan membahayakan nasib anak-anaknya, baik karena ibu bekerja maupun dampak buruk pariwisata yang berpotensi menimbulkan perang budaya.

Tak mengherankan munculnya lost generation yang terjerat pada perbuatan buruk seperti maraknya narkoba, seks bebas, kekerasan dan persoalan generasi lainnya. Perang budaya yang menjadi simbol pariwisata akan menabrak aturan dan norma agama dalam aturan kehidupan. Tentu akan berpengaruh pada tingkah laku, pola pikir yang akan melahirkan sikap bebas tanpa aturan yang jelas. Konsep liberalisme seperti ini akan diadopsi tanpa batasan aturan yang benar.

Selain itu, lembaga pariwisata asing akan mendorong negara ikut dalam kebijakan global untuk mengembangkan sektor non strategis termasuk pariwisata, sementara sektor strategis seperti penguasaan SDA terus dikuasai oleh negara-negara asing.

Kebijakan seperti ini akan menambah persoalan kemiskinan di negara ini. Banyaknya pekerja perempuan di sektor pariwisata pun sebenarnya menjadi sebuah indikasi bahwa pemerintah gagal dalam upaya menyejahterakan perempuan.

Kondisi ini tentu sangat berlawanan dengan Islam. Dalam Islam, perempuan sebagai ciptaan Allah ta’ala, tidak dibebani untuk menyejahterakan dirinya. Kesejahteraan perempuan dalam Islam – dijamin secara menyeluruh. Tugas perempuan sangatlah mulia yaitu mengurus rumah tangga dan sebagai ibu pendidik generasi, calon pengisi peradaban Islam nan gemilang di masa depan. Perempuan merupakan tonggak perabadan, bukan tumbal kesejahteraan.

Kendatipun Islam membolehkan perempuan bekerja tetapi harus siap dengan peran ganda. Konsekuensinya bertambah pula beban tanggung jawab mereka, baik terhadap diri, keluarga, masyarakat dan tentu kepada Allah Swt.

Kondisi ini tidaklah mudah karena tugas sebagai ibu memiliki sisi politis dan sangat strategis dengan menyiapkan generasi cemerlang, dan arsitek peradaban terbaik di masa depan.

Solusi satu-satunya adalah melepaskan diri dari kungkungan sistem ini dengan sistem yang berasal dari Zat Yang Maha Adil dan Maha Sempurna.

Sungguh Islam telah membuktikan keberhasilan menyejahterakan kaum perempuan selama berabad-abad. Hanya dengan Islam perempuan sangat dimuliakan karena kunci kesejahteraan perempuan adalah saat negara mengimplementasikan nilai nilai Islam secara sempurna.

Dalam Islam, kaum perempuan benar-benar mendapat kedudukan dan terjamin hak-haknya, dengan mendapatkan hak finansial, hak politik strategis sebagai ibu dan sebagai arsitek generasi pemimpin peradaban cemerlang. Wallahu a’lam bi shawab.[]

Comment