RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Civitas Akademika Universitas Paramadina menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi kebangsaan yang dinilai kian terpuruk akibat krisis moral, etika publik, serta melemahnya sendi negara hukum dan demokrasi.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (31/8/2025), mereka menyoroti demonstrasi pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025 yang dianggap sebagai ekspresi sah aspirasi rakyat. “Sudah selayaknyalah dijaga dan diperlakukan sebagai anak bangsa yang sedang mengadukan nasibnya,” demikian tertulis dalam pernyataan tersebut.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai degradasi moral pejabat publik terlihat jelas dalam penyalahgunaan wewenang, gaya hidup elitis, serta absennya akuntabilitas.
“Jabatan publik seharusnya dimaknai sebagai amanah luhur, bukan sarana memperkaya diri dan memperluas jaringan kekuasaan. Ketika moralitas terdegradasi, kepercayaan rakyat pun tergerus,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifa’i Hasan. Menurutnya, praktik politik saat ini semakin terjebak pada transaksi kepentingan jangka pendek.
“Politik telah kehilangan etika karena koalisi dibangun sekadar berbasis pembagian kursi dan akses sumber daya. Politik yang kehilangan etika hanya memperkuat oligarki, melemahkan demokrasi, dan mematikan partisipasi rakyat,” kata Pipip.
Civitas Akademika Paramadina juga menyoroti lemahnya penegakan hukum yang kerap tebang pilih, sehingga hukum dipersepsikan lebih sebagai instrumen kekuasaan ketimbang sarana keadilan. Kondisi ini, menurut mereka, diperparah oleh keteladanan buruk elite yang memicu demoralisasi di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.
Selain itu, ketimpangan ekonomi dinilai semakin tajam. Pembangunan dianggap lebih berpihak pada kelompok tertentu sehingga akses masyarakat luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi terbatas.
Untuk itu, mereka mendesak koreksi mendasar dalam kehidupan berbangsa dengan menekankan lima agenda utama:
1. Menegakkan moralitas dan integritas pejabat publik.
2. Membangun fondasi sosial berbasis nilai bersama.
3. Mereformasi budaya politik.
4. Menegakkan hukum yang adil dan berwibawa.
5. Menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.
“Bangsa Indonesia tidak akan dapat berdiri tegak tanpa etika publik yang kokoh. Integritas adalah fondasi utama negara hukum dan demokrasi yang sehat,” tegas pernyataan itu.
Civitas Akademika Universitas Paramadina menutup pernyataan dengan optimisme. Mereka percaya, dengan keberanian moral dan kesungguhan kolektif, bangsa Indonesia mampu keluar dari krisis integritas dan membangun kembali kehidupan politik yang berlandaskan keadilan, kejujuran, serta kepentingan rakyat.[]
Comment