Penulis: Vira Rahayu | Pemerhati Generasi
RADARINDONESIA.COM, JAKARTA — Konflik Gaza kembali memasuki babak baru dengan deklarasi mengejutkan dari sejumlah negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Mereka secara resmi mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA).
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi PBB di New York dan ditandatangani oleh 22 negara anggota Liga Arab, dengan dukungan Uni Eropa serta beberapa negara Barat.
Dalam dokumen bersama tersebut ditegaskan bahwa “tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di tangan Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai.” Pernyataan itu juga secara terbuka mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan menyerukan pelucutan senjata kelompok tersebut, sebagaimana dikutip CNN International, Kamis (31/7/2025).
Namun, langkah ini justru membuka tabir persoalan mendasar yang selama ini ditutupi: bahwa solusi politik sekuler berbasis sistem Barat terus gagal menyelesaikan krisis Palestina secara tuntas.
Akar Masalah Gaza Bukan Sekadar Soal Siapa yang Memerintah
Konflik Palestina tidak bisa direduksi hanya menjadi persoalan siapa yang berkuasa di Gaza—apakah Hamas, PA, atau pihak ketiga di bawah kendali internasional. Hakikat persoalannya adalah penjajahan yang dilegalkan, disponsori negara besar, dan dikukuhkan oleh sistem hukum internasional penuh standar ganda.
Seruan agar Hamas menyerahkan senjata kepada PA, yang notabene merupakan aktor politik di bawah pengaruh Barat dan Israel, hanya akan memperpanjang dominasi penjajah dalam bingkai “legal” di mata dunia. Faktanya, PA terbukti lemah dan tidak mampu mempertahankan hak-hak rakyat Palestina, apalagi membebaskan mereka dari pendudukan.
Jalan Buntu yang Terus Diulang
Gagasan solusi dua negara sudah digaungkan lebih dari tiga dekade, tetapi tidak menghasilkan kemerdekaan hakiki bagi Palestina. Israel terus membangun permukiman ilegal, memperluas wilayah, dan memblokade Gaza, sementara dunia internasional sebatas mengeluarkan “kecaman” tanpa tindakan nyata.
Normalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan Israel juga semakin menjauhkan Palestina dari kemerdekaan sejati. Alih-alih membantu, mereka justru memperkuat posisi Israel dengan menekan perlawanan bersenjata—padahal inilah satu-satunya cara rakyat Gaza bertahan dari genosida.
Islam menegaskan bahwa perlawanan terhadap penjajahan adalah kewajiban, bukan sekadar pilihan. Lebih jauh lagi, Islam tidak hanya memerintahkan jihad fisik, tetapi juga menuntut tegaknya sistem pemerintahan Islam yang bersatu dan independen dari pengaruh asing.
[17/08, 17:50] Radar Indonesia News: Solusi Menyeluruh: Kembali kepada Sistem Islam
Sistem Islam menawarkan jalan keluar menyeluruh:
Mempersatukan umat lintas negara, menghapus sekat-sekat nasionalisme buatan kolonial.
Menggunakan kekuatan militer negara Muslim untuk membela saudara seiman, bukan menormalisasi hubungan dengan penjajah.
Menghapus ketergantungan pada solusi Barat, PBB, atau kekuatan global yang selama ini memihak penjajah.
Menyatukan sumber daya ekonomi, politik, dan militer umat Islam demi pembebasan total Palestina.
Deklarasi yang menuntut Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan kepada PA hanyalah bentuk baru penjajahan gaya modern. Ketika solusi Islam disingkirkan, umat dipaksa memilih antara dua kutub: penjajah atau boneka penjajah.
Sudah saatnya dunia Islam menyadari bahwa selama tetap berada dalam kerangka sekuler dan hukum internasional yang dibuat musuh-musuh Islam, penderitaan Palestina tidak akan berakhir.
Hanya dengan kembali kepada Islam di bawah satu kepemimpinan dunia yang menegakkan syariat dan membela umat—Palestina dapat meraih kemerdekaan sejati dan terbebas dari penjajahan.
Comment