RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan melalui reshuffle kabinet dinilai belum tentu mampu menjawab persoalan ekonomi Indonesia. Hal itu mengemuka dalam diskusi panel “Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?” yang digelar Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (10/9/2025).
Diskusi yang dibuka Rektor Paramadina, Prof Didik J. Rachbini, menghadirkan tiga narasumber: ekonom Paramadina Wijayanto Samirin, Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini, dan Pemimpin Redaksi Infobank Eko B. Supriyanto. Acara dipandu moderator Alia R. dari Paramadina.
Eisha Rachbini mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, meski pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5 persen. Menurut dia, stagnasi upah riil dan melemahnya sektor manufaktur menjadi faktor penghambat daya beli masyarakat.
“Per Februari 2025, pekerja informal mencapai 59,4 persen atau 86,58 juta orang, meningkat dari 56,6 persen pada 2020. Kelas menengah justru menyusut sekitar 10 juta orang. Ini berpengaruh besar terhadap konsumsi,” kata Eisha.
Ia juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal. Target peningkatan penerimaan pajak dinilai sulit dicapai, sementara program prioritas dalam RAPBN 2026 membutuhkan anggaran besar.
“Reshuffle kabinet adalah respons jangka pendek. Tantangan sebenarnya ada pada bagaimana menteri baru mengelola anggaran dan menjaga kualitas belanja negara,” ujarnya.
Wijayanto Samirin menegaskan bahwa persoalan utama ekonomi Indonesia ada pada fiskal. Tax ratio yang kini hanya 9,6 persen disebut terlalu rendah, sementara beban pembayaran bunga utang dalam APBN melonjak hingga hampir 30 persen dari total belanja negara.
“Debt service ratio sudah 42 persen dari pendapatan negara. Angka sehatnya hanya 25 persen. Ini tanda ekonomi kita tidak baik-baik saja,” kata Wijayanto.
Ia menilai pergantian Sri Mulyani terlalu dini karena 2025–2026 adalah periode kritis pembiayaan utang negara. “Pasar butuh figur yang kredibel. Menteri baru harus hati-hati dalam pernyataan publik, disiplin dalam fiskal, memperbaiki manajemen utang, dan memberantas underground economy yang nilainya hampir seperempat PDB,” ujarnya.
Sementara itu, Eko B. Supriyanto menekankan bahwa masalah Indonesia bukan kekurangan uang, melainkan maraknya kriminalitas keuangan dan korupsi. “Ilmu ekonomi bukan sekadar angka, tetapi juga moral. Menteri baru harus berani mengoreksi candu utang yang membebani ekonomi kita,” ucapnya.
Ia menambahkan, kehadiran Menteri Keuangan baru harus diarahkan pada pembenahan ketidakadilan ekonomi yang memicu keresahan masyarakat.
Rektor Paramadina Didik J. Rachbini menutup diskusi dengan menegaskan pentingnya peran intelektual untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. “Yang paling berantakan saat ini adalah APBN. Kalau industrinya mampet, sekuat apa pun APBN diputar, perekonomian tidak akan tumbuh 7 persen,” katanya.
Diskusi ini menegaskan bahwa reshuffle kabinet belum tentu menyelesaikan akar masalah ekonomi. Tantangan terbesar tetap terletak pada keberanian pemerintah mengelola fiskal secara disiplin dan berkelanjutan.[]
Comment