RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA–— Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dinilai menjadi penentu arah baru perekonomian Indonesia. Sejumlah ekonom menilai dokumen fiskal yang baru disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan, menghadirkan pendekatan berbeda dari era Presiden Joko Widodo.
Ekonom Senior INDEF, M. Fadhil Hasan, menilai RAPBN 2026 sarat dengan nuansa ideologis. Presiden Prabowo menekankan paradigma ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945, dengan peran dominan negara dalam mengelola sumber daya strategis. Fokus kebijakan diarahkan pada hilirisasi industri, ketahanan pangan, swasembada energi, serta kebijakan proteksionis dalam kerangka berdikari.
“Defisit memang diproyeksikan menurun, tapi kebijakan fiskal tetap ekspansif. Tantangannya, proteksionisme ini bisa menimbulkan ketegangan dengan investor asing,” kata Fadhil dalam diskusi publik Indef, Sabtu (16/8)25).
Target Ambisius
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menyebut RAPBN 2026 terlalu optimistis. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, dan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.
“Target 5,4 persen ambisius. Tiga tahun terakhir, realisasi pertumbuhan selalu di bawah target. Inflasi 2,5 persen relatif realistis, tapi risiko harga pangan bisa mengguncang daya beli,” ujar Eko.
Ia menyoroti lemahnya tren penerimaan negara dengan selisih Rp282,2 triliun dibanding outlook 2025. “Kunci akselerasi adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, masuknya investasi produktif, dan efisiensi birokrasi,” katanya.
Dilema Anggaran Daerah
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyoroti dampak pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang turun Rp214,07 triliun dalam RAPBN 2026. “Ini bisa memukul APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Perlu strategi agar pemerintah daerah tetap berjalan,” tegasnya.
Riza juga menyoroti belanja modal yang hanya 8,74 persen, jauh lebih kecil dibanding belanja bunga utang 19,11 persen. “Padahal belanja modal punya dampak berganda,” ucapnya.
Ia menambahkan, biaya bunga utang 2026 mencapai Rp599,44 triliun, dengan total beban utang jatuh tempo plus bunga sebesar Rp1.433,4 triliun. “Dengan penerimaan perpajakan yang melemah, risiko fiskal semakin besar,” ujarnya.
Paradoks Fiskal
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menyebut RAPBN 2026 menyimpan paradoks. “Pemerintah ingin menutup defisit menuju nol, tapi ketergantungan pada utang tetap besar. Belanja diarahkan ke delapan program unggulan yang populis, namun belum tentu menyentuh akar masalah struktural,” jelasnya.
Rizal mencontohkan, program ketahanan pangan masih terbentur distribusi pupuk dan dominasi pasar swasta, sementara transisi energi terhambat oleh ketergantungan pada fosil. Program makan bergizi gratis dinilai baik, tetapi berpotensi salah sasaran dan memicu inflasi pangan.
Belanja pendidikan yang membengkak juga dipertanyakan efektivitasnya. “Anggaran belum sepenuhnya menjawab learning loss maupun mismatch vokasi dengan kebutuhan industri,” katanya.
Menurut Rizal, koreksi perlu dilakukan agar RAPBN tidak hanya menonjolkan narasi pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan, ketepatan sasaran, dan daya ungkit nyata bagi perekonomian nasional.[]
Comment