RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA- – Universitas Paramadina bersama Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar diskusi publik bertajuk “Menyalakan Lilin di Kegelapan: Refleksi dan Keprihatinan Bersama Masyarakat Sipil”, Ahad (31/8/2025).
Forum ini menjadi wadah refleksi atas kondisi sosial-politik Indonesia yang dinilai kian menjauh dari semangat reformasi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai praktik politik uang, degradasi kelembagaan, hingga dominasi anggaran oleh Polri dan TNI memperparah krisis demokrasi.
“Kerusakan kelembagaan sudah masif, perbaikan harus dimulai dari kepemimpinan politik,” ujarnya.
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, menekankan perlunya kerja sama lintas elemen dalam melawan disinformasi dan mendorong Reformasi Jilid 2. “Jangan sampai anak bangsa dikorbankan hanya demi mempertahankan kepentingan sempit,” katanya.
Nada serupa disampaikan Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, yang menyoroti menjauhnya elite dari publik serta maraknya praktik dwifungsi militer dan polisi. “Kepercayaan publik hanya dapat pulih jika konstitusi dijadikan pijakan utama,” tegasnya.
Sejumlah akademisi turut memberikan pandangan. Ahmad Khoirul Umam dari Paramadina menyebut situasi saat ini sebagai wake-up call bagi elite agar sensitif terhadap aspirasi rakyat. Herlambang P. Wiratraman dari UGM mengkritik kebijakan publik yang kerap mengorbankan masyarakat dan menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil.
Direktur Eksekutif PUSKAPOL UI, Hurriyah, menilai gelombang aksi massa sebagai respons atas menyempitnya ruang sipil. Ia menyoroti strategi represif pemerintah yang justru melemahkan masyarakat sipil. Sementara itu, pemikir kebhinekaan Sukidi mendesak Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kepemimpinan yang responsif dan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Dari kalangan mahasiswa, Sekjen Serikat Mahasiswa Paramadina, Afiq Naufal dan Hudan Lil Muttaqin, menegaskan bahwa kemarahan publik mencerminkan gagalnya demokrasi substansial. Mereka mendesak aparat kembali ke tradisi sipil sebagai pelayan masyarakat.
Sementara itu, aktivis masyarakat sipil seperti Damar Juniarto (KONDISI), Abdul G. Karim (UGM), dan Nenden S. Arum (SAFEnet) menyoroti keresahan publik, potensi manipulasi informasi, hingga penyempitan ruang digital yang mengancam kebebasan berekspresi.
Diskusi ini menegaskan satu benang merah: masyarakat sipil perlu dikonsolidasikan agar demokrasi tidak semakin tergerus. Pemerintah pun didesak segera mengoreksi arah kebijakan dan menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.[]
Comment