Oleh: Ns. Ainal Mardhiah, S. Kep, Perawat
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk mencari kerja, pekerja terkena PHK, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Program ini mendapat pengakuan internasional karena indonesia dianggap berhasil memanfaatkan teknologi digital dan menjadi game charger dalam meningkatkan pembelajaran orang dewasa di luar pendidikan formal.
Kepala Komunikasi Manajemen Kartu Prakerja William Sudhana mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja diyakini mampu mengurangi Angka Pengangguran, pernyataan ini muncul terkait adanya fenomema pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini yang akan menambah tugas pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan (Kompas.com, 9/2/2023). Salah satu upayanya dilakukan melalui program Kartu Prakerja.
Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien, sebanyak 16,4 juta warga Indonesia mengikuti program Kartu Prakerja sejak diluncurkan pada April 2020. Sepertiga atau sekitar 5,5 juta di antaranya sudah bekerja atau berbisnis.
Sepertiga dari mereka sudah memiliki bisnis maupun menjadi karyawan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara UN CSocD61 Side Event: Kartu Prakerja Program – Indonesia yang digelar secara online, Jumat malam (10/2). Lantas, seberapa efektifnya program tersebut mengurangi angka pengangguran?
Dilansir dari tempo.co (23/11/2022) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (PTT) Agustus tahun ini sebesar 5,86 persen. Angka itu menurun dari 6, 49 persen pada Agustus tahun lalu. Sedangkan jika dibandingkan temuan Februari 2022, rasionya naik 0,03 persen. Lebih rinci lagi, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang. Dibandingkan Agustus 2021, angkanya menurun sekitar 680-an ribu orang. Namun angkanya naik sekitar 20 ribuan orang jika dibandingkan dengan data pada Februari tahun ini.
Meski terus menunjukkan tren membaik, tetapi capaian Agustus lalu belum mampu menyamai catatan sebelum pandemi Covid-19. Data BPS menunjukkan bahwa TPT Agustus 2019 sebesar 5,23 persen.
Bagaimana dengan angka kemiskinan? Per September 2022, tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada dibawah garis kemiskinan. Banyaknya penduduk bekerja ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin tidak berkurang dan kemungkinan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan maraknya PHK. Ditambah dengan kenaikan sejumlah bahan pokok yang menambah beban ekonomi masyarakat.
Sekilas program ini terlihat sangat bagus untuk mengurangi angka pengangguran, karena rakyat diberi pembekalan dan pelatihan agar mampu menjadi pelopor penyedia lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan orang lain.
Namun, ini merupakan akal-akalan pemerintah untuk berlepas diri dari tanggung jawab terhadap rakyat sehingga negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai aktor dan pelopor terjaminnya pemenuhan dasar rakyat.
Program kartu prakerja tidak berefek apa-apa terhadap rakyat karena solusi yang diberikan oleh pemerintah tidak menyentuh akar persoalan.
Solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah solusi yang bisa menyentuh akar persoalan yang terjadi sehingga masyarakat akan sejahtera, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Kebutuhan hidup terpenuhi, mendapat pendidikan yang berkualitas dan gratis, layanan kesehatan yang memadai dan rasa aman yang jauh dari kriminalitas.
Dalam islam kesejahteraan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Dengan mekanisme; Pertama, negara wajib menyelenggarakan pendidikan berkualitas, murah dan gratis.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dengan akses yang merata sehingga mendukung berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan masyarakat agar dapat bekerja dengan baik. Kedua, negara wajib menyelenggarakan layanan kesehatan gratis.
Ketiga, dalam sistem ketenagakerjaan, negara menjamin perusahaan atau industri untuk mengikuti aturan islam. Keempat, negara mengembangkan sektor rill, seperti perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
Kelima, yaitu, bagi masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berkemampuan dalam bekerja, maka kerabat dan ahli waris yang mampu yang wajib menafkahinya.
Jika tidak ada ahli waris maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Mekanisme tersebut hanya bisa terlaksana dengan diterapkan islam secara sempurna sehingga setiap individu masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat.[]
Comment