RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA- — Memasuki 2026, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural yang semakin kompleks. Kerentanan rantai pasok global, tekanan geopolitik, hingga persoalan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat menuntut kebijakan ekonomi yang lebih berbasis data dan berorientasi jangka panjang.
Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Ekonomi 2026: Perspektif Ekonom Muda INDEF” yang digelar di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2026.
Peneliti INDEF, Ariyo DP Irhamna, memaparkan bahwa kinerja ekspor Indonesia belum mencerminkan daya saing yang optimal. Berdasarkan analisis data International Trade Centre (ITC), pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan pasar global yang relatif masih terbuka.
“Struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas tertentu dan rentan terhadap dinamika ekonomi global,” kata Ariyo.
Ia menilai, lemahnya kinerja ekspor bukan disebabkan oleh menyempitnya pasar global, melainkan persoalan struktural di dalam negeri.
Ariyo menyoroti fenomena peningkatan pangsa pasar Indonesia justru terjadi pada sektor-sektor yang secara global tidak tumbuh signifikan.
Kenaikan tersebut lebih dipicu oleh penurunan impor di negara tujuan, bukan karena meningkatnya daya saing produk nasional. “Indonesia menang di sektor yang salah, sehingga manfaat ekonominya terbatas,” ujarnya.
Di sektor industri, penguasaan teknologi dinilai menjadi faktor kunci daya saing manufaktur. Namun, di tengah pertumbuhan permintaan global, ekspor Indonesia justru cenderung melemah. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya transformasi struktural industri nasional.
Ketergantungan terhadap pemasok tertentu juga menjadi sorotan. China disebut sebagai pemasok paling dominan, baik secara global maupun dalam perdagangan Indonesia. Konsentrasi pemasok ini memperlemah posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global.
Untuk merespons kondisi tersebut, Ariyo merekomendasikan penguatan komersialisasi riset dan inovasi domestik, serta reformasi diplomasi ekonomi agar lebih strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam global value chain.
Sementara itu, Peneliti INDEF lainnya, Rusli Abdulah, menekankan ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional sekaligus hak dasar warga negara.
Menurutnya, pangan memiliki dimensi konstitusional dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial serta ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Rusli menjelaskan, volatilitas harga pangan—seperti cabai—menunjukkan lemahnya pengelolaan pasca panen.
Selain itu, sistem pangan nasional rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Mengacu pada FAO, Rusli menyebut ketahanan pangan ditopang empat dimensi utama: ketersediaan, akses ekonomi, pemanfaatan, dan stabilitas.
Data BPS menunjukkan produksi padi Indonesia cenderung stagnan dan menurun pada periode 2018–2024, dari 59,2 juta ton pada 2018 menjadi kisaran 53,1–54,7 juta ton. Namun, pada 2025, produksi kembali meningkat. Hingga November 2025, produksi padi tercatat mencapai 57,7 juta ton.
Di tengah kenaikan produksi tersebut, harga beras di tingkat penggilingan justru terus naik. BPS mencatat, rata-rata harga beras medium pada 2025 mencapai Rp12.800,8 per kilogram atau naik 1,43 persen. Kenaikan juga terjadi pada beras premium dan beras kualitas rendah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi memperbaiki gizi masyarakat dan mendorong sektor pangan. Namun, Rusli mengingatkan perlunya pengelolaan yang hati-hati agar program tersebut tidak memicu tekanan harga.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui kebijakan impor yang terukur dan berbasis data sesuai kondisi masing-masing daerah.
Menutup diskusi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menegaskan bahwa tantangan ekonomi ke depan menuntut kebijakan publik yang semakin berbasis data. “Tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko dibangun di atas asumsi keliru,” ujarnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi rujukan bagi publik dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika ekonomi 2026 serta arah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.[]
Comment