RADARINDONESIANEWS.COM, DEPOK –
Gedung DPRD Kota Depok bukan sekadar wadah tempat berlangsungnya rapat dan sidang saja. Di balik gedung megah itu, ada kerja strategis yang dapat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat Kota Depok.
Salah satu kunci di balik proses tersebut adalah Komisi B, yang berperan sebagai garda depan dalam mempercepat kemajuan ekonomi lokal dan memperkuat kesejahteraan warga.
Sorotan kembali tertuju pada Komisi B DPRD Depok yang memiliki tanggung jawab besar atas 11 sektor pengawasan strategis.
Bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan, Komisi B juga aktif merumuskan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Mereka ibarat “mesin penggerak” yang memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Berikut adalah 11 sektor yang menjadi fokus utama Komisi B:
1. Perdagangan dan Perindustrian
Mendorong pertumbuhan usaha lokal, memastikan regulasi yang mendukung pelaku usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif.
2. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan
Mendukung inovasi di sektor agraris dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam hayati demi kemandirian pangan.
3. Ketahanan Pangan
Menjaga ketersediaan bahan pangan yang sehat, terjangkau, dan stabil di tengah fluktuasi pasar.
4. Pasar, Koperasi, dan UKM
Menghidupkan pasar tradisional, memperkuat koperasi, dan mendorong UKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
5. Keuangan Daerah
Mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD agar setiap rupiah memberi manfaat maksimal.
6. Perpajakan dan Retribusi
Merancang kebijakan pajak dan retribusi yang adil dan efisien demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
7. Perbankan
Menjaga sinergi sektor perbankan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat Depok, terutama pelaku UMKM.
8. Perusahaan Daerah (BUMD)
Mendorong BUMD menjadi lebih inovatif, efisien, dan berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik dan PAD.
9. Aset Daerah
Menertibkan dan mengelola aset pemerintah agar memiliki nilai ekonomi tinggi dan tidak terbengkalai.
10. Penanaman Modal dan Dunia Usaha
Menarik investasi melalui kebijakan yang pro-bisnis, ramah investor, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
11. Pariwisata
Menggali dan mengembangkan potensi wisata lokal sebagai sumber pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Dengan cakupan kerja seluas itu , Komisi B layak disebut sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi Kota Depok,” ujar salah satu anggota dewan, Selasa (14/4/25).
Komisi B tak sekadar menjadi mata pengawas. Mereka juga menjadi perancang kebijakan strategis yang mampu menjawab tantangan zaman, dari stabilitas pangan hingga pertumbuhan investasi.
Harapannya, Komisi B akan terus responsif terhadap aspirasi warga, menjaga laju pembangunan daerah, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat.[]
Comment