Penulis: Ns. Sarah Ainun, M.Si. | Pegiat Literasi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di Gaza, kematian bukan hanya sebab dari langit. Kematian juga muncul dari perut-perut kosong dan keran air yang tak lagi meneteskan harapan.
Ketika bantuan diblokir dan makanan habis, kelaparan berubah menjadi senjata yang lebih kejam dari peluru.
Dunia hanya diam—dan diam itu bukan netral, tapi ikut andil dalam membunuh satu per satu orang yang tengah berlangsung di depan mata.
Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas Muslim, selama ini lantang membela Palestina—dihadapkan pada ujian pembebasan Masjidil Aqsa, kini menghadapi ujian akidah dan kemanusiaan, kita ditantang untuk memilih: apakah kita akan bersuara lebih keras—menantang kemunafikan dunia—atau membiarkan rakyat Gaza mati perlahan dalam diam?
Sejak 7 Oktober 2023, Gaza telah menjadi medan pembantaian terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 53.000 warga syahid dan lebih dari 121.000 lainnya terluka. Ini bukan sekadar angka, melainkan nyawa manusia—anak-anak, perempuan, dan lansia.
Serangan brutal yang berubah menjadi pembantaian sistematis ini dilakukan melalui operasi militer besar-besaran oleh Israel, melalui pemboman udara tanpa henti dan serangan darat yang menyapu habis permukiman sipil.
Tidak berhenti di sana saja. Sejak 2 Maret atau telah lebih dari 80 hari Zionis Israel dengan sengaja memblokade seluruh pasokan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar untuk masuk ke Gaza.
Zionis Israel sengaja menjadikan kelaparan sebagai senjata untuk memaksa rakyat Gaza mati perlahan oleh kelaparan. Praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk genosida perlahan (soft genocide) yang dilakukan secara terbuka, dengan cara paling kejam dan merobek nilai- nilai kemanusiaan.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah memperingatkan bahwa kondisi kelaparan di Gaza memburuk dari hari ke hari. Malnutrisi menyebar luas dan kehidupan sipil kian tergerus hingga nyaris lenyap.
Saat ini, satu dari lima warga Gaza mengalami kelaparan. Sementara itu, bantuan hanya berjarak beberapa kilometer dari wilayah Gaza—makanan membusuk, dan obat-obatan melewati masa kedaluwarsa akibat tertahannya distribusi.
Komisaris Jenderal UNRWA bahkan menegaskan presiden AS, Donald Trump memiliki peran untuk diakhirinya blokade secara politik.
Sementara itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa bantuan pangan khusus untuk anak-anak baru berhasil masuk setelah 11 minggu blokade yang ketat—itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas, ibarat setetes air di lautan kebutuhan.
Ironisnya, distribusi bantuan tersebut terus mengalami hambatan akibat kebijakan Israel yang membatasi dan memperumit akses dan logistik di lapangan (Al Jazeera-1, 21 Mei 2025).
Genosida yang dilakukan dengan membiarkan anak-anak Gaza mati kelaparan adalah bukti paling telanjang dari kepengecutan penjajah Zionis Israel. Setelah berbagai cara kekerasan brutal gagal meruntuhkan semangat perlawanan rakyat Palestina—pembantaian massal, penyiksaan keji, kekerasan seksual sistematis, pemerkosaan, pelecehan, hingga penculikan.
Lebih dari sekadar kekejaman fisik, Israel juga menjalankan kekerasan psikologis sistematis: merendahkan martabat para tahanan, mempermalukan perempuan, menyebarkan teror, dan menanamkan rasa takut secara kolektif di benak rakyat Palestina.
Kini, mereka memperluas metode genosida dengan menciptakan kelaparan terstruktur dan pembunuhan massal yang menyasar warga sipil paling rentan.
Seperti dilansi dari Aljazeera-1, (24/05/2025), PBB telah memperingatkan bahwa lebih dari 14.000 orang akan meninggal jika bantuan kemanusiaan tidak segera diizinkan masuk. UNICEF melaporkan lebih dari 9.000 anak kini dalam kondisi gizi buruk akut—angka yang mencerminkan bukan hanya krisis, tetapi kejahatan terhadap generasi masa depan.
Sementara dunia menunggu dengan dingin, satu demi satu nyawa padam—bukan karena kekurangan, tetapi karena dibiarkan.
Kelaparan di Gaza sebagai ekspresi kekejaman politik. Semua ini dijalankan dengan satu tujuan yang terang dan biadab: menundukkan perlawanan, merampas wilayah demi wilayah, dan memaksa rakyat Palestina terusir dari tanah kelahirannya sendiri.
Meskipun seruan jihad untuk mengusir penjajah zionis menggema dari setiap sudut dunia Islam—dari mimbar-mimbar masjid hingga jalan-jalan di kota-kota besar—namun seruan itu seakan membentur dinding bisu dan tuli para pemimpin Muslim.
Tidak ada gerakan kolektif yang terkoordinasi, tidak ada konsensus yang kuat untuk mengambil langkah nyata dalam membela Palestina.
Keterpecahan dunia Islam, ditambah ketergantungan pada sistem global yang dikendalikan oleh kekuatan kolonial modern, melalui sistem buatan bangsa-bangsa kolonial yaitu sistem sekuler, nation state – solidaritas terhadap Palestina menjadi sebatas wacana retoris.
Kecaman dan pernyataan sikap yang terus diulang dalam forum-forum internasional hanya menjadi penanda bahwa kepedulian itu masih hidup—tetapi lumpuh.
Mereka hanya disibukkan menjaga kenyamanan politik domestik dan aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan besar dunia daripada memenuhi seruan nurani dan amanah umat. Sementara itu, rakyat Palestina terus menghadapi penjajahan, pembantaian, dan pembersihan etnis yang sistematis tanpa perlindungan nyata dari bangsa-bangsa yang mengaku bersaudara.
Tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung ini sesungguhnya tidak akan dibiarkan tanpa perlawanan jika umat Islam memiliki institusi politik yang sah dan kuat di bawah satu pemerintahan global. Sebab, pemerintahan global hadir sebagai pemelihara dan perisai (rā’in wa junnah) yang bertanggung jawab menjaga kehormatan serta melindungi umat dari segala bentuk penjajahan dan agresi.
Sebagaimana hadist Rasulullah. Saw: Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim).
Sejarah mencatat bagaimana Khalifah al-Mu’tashim Billah pernah menggerakkan pasukan hanya demi membela satu kehormatan Muslim yang terdzalimi. Namun hari ini, ketiadaan pemerintahan islam global membuat Palestina seolah yatim secara politik—tanpa pelindung yang siap berdiri di garda depan membela darah, tanah, dan kehormatan mereka.
Palestina bukan hanya soal tanah yang dirampas, tentang martabat umat yang diinjak-injak tetapi juga tentang sebahagian akidah umat Islam atas masjidil Aqsa. Kondisi memilukan yang menimpa Gaza dan seluruh penjuru dunia Islam hari ini harus menjadi panggilan terakhir bagi umat untuk bersatu dalam satu barisan perjuangan.
Sudah saatnya dunia Islam bangkit dari keterpurukan moral, kelemahan dan kebisuan politik. Kezaliman tidak bisa dilawan dengan diplomasi kosong atau pertemuan meja bundar yang tak membuahkan hasil. Diperlukan keberanian untuk memutus ketergantungan, menyusun kekuatan bersama, dan menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan segelintir elite penguasa, dengan menumbangkan sistem sekuler buatan penjajah dan menggantikanya dengan sistem Islam pada level global.
Sudah terlalu lama umat ini tercerai-berai, tak memiliki kekuatan politik global yang mampu menghapuskan penjajahan dan melawan kezaliman dengan kekuatan yang sepadan.
Tragedi demi tragedi yang menimpa saudara-saudara kita—dari Palestina, Suriah, Yaman, hingga Uighur dan Rohingya—membuktikan bahwa tanpa institusi pemersatu yang berlandaskan Islam, umat hanya menjadi korban abadi dari sistem dunia yang culas dan tak adil.
Maka, sudah saatnya kesadaran kolektif ini diarahkan untuk memperjuangkan kembali tegaknya kekuatan dengan satu sistem pemerintahan Islam global yang menyatukan seluruh kaum Muslimin, membebaskan negeri-negeri dari segala metode penjajahan, dan menegakkan keadilan hakiki.
Inilah satu-satunya jalan strategis dan syar’i untuk menghentikan arus genosida, menumbangkan dominasi penjajah, serta mengangkat martabat umat Islam di panggung dunia. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment