Penulis: Yuni Masruroh | Pemerhati Perempuan dan Generasi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sejumlah massa bergerak menuju Raffah dalam sebuah aksi Global March to Gaza. Mereka datang dari Eropa, Amerika, Asia, Maroko, Libya, Tunisia termasuk juga Indonesia.
Aksi global ini bertujuan unutuk menembus blokade dan masuk ke wilayah Gaza dengan berjalan kaki sebagai bentuk respons langsung terhadap krisis kemanusiaan yang semakin memburuk sejak pengepungan Israel dimulai pada Oktober 2023 lalu.
Kemarahan yang tak terbendung akibat kejahatan global tersebut membuat umat dari berbagai penjuru dunia merasa perlu melakukan sebuah aksi nyata dalam merespon hal ini.
Chairman Aliansi Kemanusiaan Indonesia (Aksi) Ali Amril menyebutkan bahwa aksi ini sebagai “diplomasi jalanan” yang menunjukkan pergeseran cara dunia merespon tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
Konvoi ini melibatkan ribuan orang dari berbagai negara. Mereka hadir bukan sebagai perwakilan diplomatik resmi, melainkan sebagai representasi moral dan kemanusiaan. Mereka terdiri dari dokter, jurnalis, aktivis HAM, bahkan generasi muda yang perduli dengan kondisi Palestina.
Kepala Koalisi Internasional Melawan Pendudukan Israel, Saif Abu Kishk menyebutkan sekitar 4000 orang berpartisipasi dalam aksi tersebut. Menurutnya, para peserta aksi mulai berdatangan ke ibu kota Mesir pada Selasa(10/6).
Diketahui sebelumnya, Mentri Pertahanan Israel Yisrael Kats mengancam akan menghadang aksi tersebut di perbatasan. Tak hanya itu, pemerintah Mesir cenderung menampakkan pembelaannya terhadap Israel kendati publik secara luas bersimpati pada penduduk Palestina.
Hal itu nampak ketika Kementrian luar Negeri Mesir menyatakan peserta Global March to Gaza harus mengantongi ijin terlebih dahulu. Bahkan aktivis dan advokat yang berencana mengikuti aksi ini mengatakan bahwa pemerintah Mesir memulai proses razia dan deportasi pada Rabu (11/6) tanpa mengungkapkan alasan secara eksplisit. Sekitar 200 lebih aktivis internasional ditahan oleh otoritas Mesir, dan puluhan lainnya di deportasi.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Mesir tidak berada di pihak yang membela Palestina. Dari sini kita belajar, tidak bisa berharap kepada lembaga-lembaga internasional dan para penguasa hari ini. Karena sejatinya masalah utama Palestina adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Inilah yang disebut sebagai qaadhiyah wujuud (problem eksistensi). Bermula pada 1897 dari gagasan Theodor Herzl, bapak Zionis Internasional yang menginginkan pendirian negara Yahudi.
Dalam pikirannya, semua penindasan terhadap bangsa Yahudi, seperti yang ia lihat pada peristiwa Dreyfus pada tahun 1894, akan bisa diakhiri jika orang Yahudi memiliki negara sendiri.
Ditambah dengan doktrin tentang Tanah Terjanji. Seolah Tuhan telah menyerahkan wilayah Palestina dan sebagian Mesir, sebagian Suriah dan Lebanon, yang membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak untuk mereka.
Dari awal mereka menyadari bahwa Palestina bukanlah tanah tidak bertuan. Wilayah itu ada di dalam kekuasaan Khilafah Utsmani. Melalui Theodor Herzl, mereka kemudian mencoba meminta wilayah itu kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid II, tetapi ditolak mentah-mentah.
Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan, cita-cita negara Yahudi hanya mungkin bisa diwujudkan jika pelindung wilayah itu, yakni Khilafah Utsmani, dihancurkan lebih dahulu. Itulah yang kemudian mereka lakukan dan berhasil pada tahun 1924.
Setelah runtuhnya Khilafah Utsmani, mulailah eksodus besar-besaran komunitas Yahudi dari berbagai wilayah di dunia ke Palestina. Puncaknya pada 1948, atas sokongan Inggris dan PBB, negara Israel dideklarasikan.
Jadi, selama Israel masih ada dan menjajah wilayah Palestina, selama itu pula persoalan Palestina akan terus muncul.
Banyak solusi ditawarkan untuk mengatasi krisis Palestina. Namun, semua tawaran solusi itu semu, bahkan palsu. Sama sekali tidak menyentuh akar persoalan Palestina. Contohnya solusi damai atau solusi dua negara. Ini jelas solusi batil. Solusi ini menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi Zionis Yahudi, padahal mereka jelas-jelas merampas dan menjajah Palestina.
Bahkan bersatunya umat dalam aksi Global March to Gaza inipun tak mampu mengatasi krisis Palestina. Tertahannya mereka di pintu Raffah justru makin menunjukkan bahwa gerakan kemanusiaan apapun tidak akan pernah bisa menyolusi masalah Gaza karena ada pintu penghalang terbesar yang berhasil dibangun penjajah di negeri-negeri kaum muslimin, yakni nasionalisme dan konsep negara bangsa.
Paham ini telah memupus hati nurani para penguasa muslim dan tentara mereka, hingga rela membiarkan saudaranya dibantai di hadapan mata bahkan ikut menjaga kepentingan pembantai hanya demi meraih keridaan negara adidaya yang menjadi tumpuan kekuasaan mereka yakni Amerika.
Umat Islam harus paham betapa bahayanya paham nasionalisme dan konsep negara bangsa, dilihat dari sisi pemikiran maupun sejarahnya. Keduanya justru digunakan musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan khilafah Utsmaniyah dan melanggengkan penjajahan di negeri-negeri islam.
Dari paham inilah kemudian umat Islam dipecah menjadi negeri-negeri kecil yang tersekat dengan paham kebangsaannya. Mereka tak lagi perduli dengan kondisi saudaranya di sebagian negeri yang lain. Bahkan Mesir yang hanya terjarak tembok dengan Gaza justru malah membiarkan penduduk Gaza mati perlahan akibat serangan dan blokade Israel. Bersatunya umat dari segala penjuru bumipun tak bisa membuka blokade dan menyelamatkan rakyat palestina.
Sebenarnya banyak rakyat dan ulama Mesir yang tegas bersama Gaza. Tapi tangan mereka diikat oleh kekuasaan yang tunduk pada kepentingan pendukung zionisme. Inilah yang tak bisa dilepaskan dari perjanjian Camp David. Perjanjian yang membuat Mesir tak boleh melawan Israel, tak boleh membantu Palestina bahkan harus menjaga perbatasan Raffah dari siapapun yang ingin memasukinya termasuk umat Islam sendiri.
Hal ini karena sebagian penguasa muslim dunia lebih memilih kepentingan nasional sempit daripada kepentingan umat secara luas. Lebih tunduk pada peta buatan penjajah daripada ketentuan ajaran Islam. Akar dari semua ini tentunya satu yaitu karena payung dunia Islam telah tiada. Setelah khilafah Turki runtuh, umat ini tercerai-berai bahkan tentara muslim memilih menjaga musuh bukan melindungi saudaranya. Perjanjian jahiliyah lebih ditaati daripada ketentuan syariah.
Saatnya umat sadar bahwa bantuan kemanusiaan saja tak cukup, yang kita butuhkan adalah perubahan mendasar yaitu sebuah kepemimpinan Islam global yang menyatukan umat membebaskan Palestina dan menegakkan kembali izzul Islam wal muslimin.[]
Comment