RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA-— Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan dampak ekonomi global yang serius. Salah satu titik krusialnya adalah kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis di Teluk Persia yang menjadi lintasan sekitar 20 persen suplai minyak dunia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dr. Hakam Naja mengingatkan bahwa gangguan di jalur tersebut akan langsung mendorong lonjakan harga minyak global dan berdampak pada kondisi fiskal Indonesia.
Menurut Hakam, harga minyak dunia saat ini sudah menyentuh sekitar US$92 per barel, level tertinggi sejak 2020. Angka tersebut jauh melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 yang menetapkan harga minyak pada kisaran US$70 per barel.
“Kenaikan harga minyak ini harus diwaspadai serius. Setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun,” kata Hakam dalam keterangan tertulisnya, Ahad (8/3/2026).
Ia menjelaskan, jika harga minyak mendekati US$100 per barel, maka rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi mendekati 4 persen. Angka tersebut melampaui batas 3 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Jika konflik berlanjut dan harga minyak terus naik, tekanan terhadap fiskal Indonesia akan semakin besar,” ujarnya.
Empat langkah mitigasi
Hakam mengusulkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk meredam dampak ekonomi dari konflik tersebut.
Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Belanja pemerintah, menurut dia, perlu difokuskan pada sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Belanja negara sebaiknya diprioritaskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, serta infrastruktur dasar,” kata Hakam.
Langkah kedua adalah mengurangi ketergantungan pada minyak melalui percepatan konversi energi ke sumber energi baru dan terbarukan.
Ia menyebut pemanfaatan energi surya, air, dan angin dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar diesel.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperluas insentif bagi kendaraan listrik, baik untuk sepeda motor, mobil, maupun transportasi publik, disertai pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
“Krisis energi global harus dijadikan momentum untuk mempercepat transisi energi di dalam negeri,” ujarnya.
Langkah ketiga adalah mendorong stimulus ekonomi melalui deregulasi dan debirokratisasi. Menurut Hakam, berbagai aturan yang menghambat dunia usaha perlu dipangkas agar aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah ketidakpastian global.
Ia menilai momentum krisis justru dapat menjadi peluang bagi kebangkitan sektor usaha kecil dan menengah.
“Kita perlu memperkuat ekonomi domestik. Dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk bangkit dan berkembang,” kata Hakam.
Langkah keempat yang diusulkan adalah membatalkan perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Menurut Hakam, perjanjian tersebut berpotensi membebani fiskal Indonesia di tengah tekanan kenaikan harga minyak.
Ia menyebut pembatalan dapat dilakukan melalui jalur pemerintah maupun melalui DPR dengan menolak proses ratifikasi.
“Jika perjanjian baru ingin dibuat, sebaiknya dimulai dari awal dengan tim negosiasi yang lebih kuat dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara setara,” ujar Hakam.
Menurut dia, setiap kesepakatan perdagangan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, tanpa menimbulkan ketimpangan bagi Indonesia.[]
Comment