RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA -– Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui Center for Sharia Economic Development (CSED) menilai kontribusi ekonomi syariah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 masih bersifat parsial. Padahal, sektor ini diyakini memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan fiskal dan transformasi ekonomi nasional.
Dalam diskusi publik bertajuk “Ekonomi Syariah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026” di Jakarta, Senin (25/8/2025), Kepala CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menyampaikan bahwa ekonomi syariah tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pelengkap. Instrumen keuangan syariah, seperti perbankan, sukuk, dan pasar modal, telah terbukti berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Inilah saat yang tepat untuk mendorong mainstreaming ekonomi syariah dalam arsitektur fiskal RAPBN, bukan sekadar lampiran kebijakan sektoral. Tantangannya adalah menggeser paradigma dari pendekatan parsial menuju terintegrasi,” ujarnya.
Peneliti CSED INDEF, Abdul Hakam Naja, menambahkan bahwa RAPBN 2026 memposisikan ekonomi syariah sebagai pendorong transformasi struktural melalui diversifikasi ekonomi dan akselerasi ekspor. Instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sukuk ritel, sukuk tabungan, dan investasi di Islamic Development Bank (IsDB) menjadi bagian dari pilar pembiayaan utang negara.
Namun demikian, sektor perbankan syariah dinilai belum optimal sebagai penggerak ekonomi riil. “Jika ingin mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia 2029, pemerintah perlu memperkuat hilirisasi pangan, fesyen, kosmetik halal, dan pariwisata ramah Muslim,” kata Hakam.
Sementara itu, Peneliti Associate CSED INDEF, Azizon, menyoroti bahwa narasi ekonomi syariah masih cenderung berfokus pada instrumen keuangan semata. Menurut dia, integrasi lintas sektoral yang jelas belum terlihat.
“Ekonomi syariah belum dijadikan tema ekonomi makro dengan indikator konkret, seperti kontribusi PDB halal atau porsi pembiayaan syariah UMKM. Tantangannya adalah beralih dari pragmatisme instrumen menuju strategi holistik yang selaras dengan maqasid syariah,” ujarnya.
Peneliti INDEF lainnya, Handi Risza Idris, menilai meskipun ekonomi syariah sudah masuk dalam perencanaan nasional, implementasinya masih terbatas. Ia menyinggung pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu yang menyebut ekonomi Indonesia masih menjauh dari prinsip konstitusi berbasis asas kekeluargaan.
RAPBN 2026 dengan belanja pusat Rp3.136,5 triliun mengusung delapan agenda prioritas, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp335 triliun. Handi menilai program ini berpotensi memperkuat industri halal melalui sertifikasi makanan untuk 82,9 juta penerima.
“Selain itu, koperasi berbasis syariah juga bisa berkembang dalam penyediaan sembako, obat-obatan, layanan kesehatan, hingga logistik. Hal ini sejalan dengan semangat tolong-menolong dan persaudaraan Islam,” kata Handi.[]
Comment